KAPITALISME TELAH GAGAL:

LAWAN PEMERINTAHAN BARU HASIL PEMILU BORJUASI 2014 

DAN BANGUN ALAT POLITIK ALTERNATIF

Sejak krisis yang dialami oleh Negara-negara barat (Uni Eropa dan Amerika) 7 tahun yang lalu, perbincangan, perdebatan soal krisis masih kita dengar lewat pewartaan berbagai media publik, bahkan sampai saat ini. Dengan berbagai cara pula, Negara-negara liberal terus mencari jalan keluar dari KRISIS tersebut. Berbagai pertemuan antar Negara di dunia terus diselenggarakan dengan semangat “GLOBALISASI”, seperti G-20, G-8, AC-FTA, KTT ASEAN, Nasional Summit dan sebagainya, telah menghantarkan Rakyat semesta pada satu keadaan dimana tidak ada lagi sekat dan batasan antar Negara. Namun, tujuan dari semua upaya itu adalah tidak lain untuk mempertahankan kekuasaan kelas PEMODAL yang sejatinya sebagai kelas minoritas dari hantaman krisis untuk terus menindas dan menghisap rakyat.

NEOLIBERALISME, adalah istilah yang tepat untuk menyimpulkan zaman ini. Dengan kebijakan Stuctural Ajusment Program (SAP) dan Pasar Bebas. SAP sebagai program “perbaikan ekonomi” mencakup perubahan dalam bidang ekonomi mikro dan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, monetar dan pasar yang difasilitasi oleh kebijakan politik sebuah negara) sebagai pagu utama Neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan Neo-Liberal pada prakteknya secara umum adalah : 1) Penerapan prinsip “pasar bebas” dalam perspektif ekonomi negara. Mengecilkan sampai menghilangkan peran negara dalam ekonomi 2) Memotong sampai menghapuskan subsidi. 3) Swastanisasi (privatisasi) BUMN 4) Menghapus konsep “barang-barang public” dan menggantinya dengan “tanggung jawab individual”.

Keselarasan rezim penguasa antek kaum modal (SBY-BOEDIONO) dalam menjalankan agenda-agenda liberalisasi yang sudah dimandatkan dalam konsolidasi klas pemodal dengan para penguasa dari tingkat nasional sampai tingkat lokal melalui Nasional Summit pada tahun 2009 lalu sesungguhnya telah memuluskan lahirnya kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, atas dasar menjamin iklim investasi yang kondusif kini kaum pemodal semakin dipermudah untuk mencaplok tanah-tanah rakyat dengan di keluarkannya UU Pengadaan Tanah, pendidikan semakin di kapitalisasi dengan dikeluarkannya UU Perguruan Tinggi, menjual tenaga kerja produktif dengan menjalankan politik upah murah, mencabut subsidi publik dengan menaikan harga BBM dan TDL yang semakin mencekik kebutuhan kehidupan rakyat, merampok sumber daya alam dan kekayaan alam lainnya dengan program MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan seterusnya yang sejatinya adalah upaya untuk menyelamatkan KRISIS KAPITALISME yang sampai detik ini masih belum terselamatkan.

Kemunculan perlawan rakyat tani dan buruh dalam 3 tahun terakhir ini, seperti; perjuangan kaum tani di sinyerang, mesuji, bima, ogan ilir sumsel dll, yang telah memakan korban jiwa dan dua kali gerakan kaum buruh melakukan pemogokan nasional dalam perjuangan normatifnya adalah merupakan efek balik dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan anti rakyat tersebut. Rezim SBY tidak lain merupakan hasil pesta demokrasi borjuasi 2004 dan 2009 yang telah terbukti GAGAL.

Bahkan celakanya lagi, rezim SBY telah meletakan dasar bagi pemerintahan selanjutnya melalui pemilu 2014 yakni PASAR BEBAS. Integrasi pasar regional di kawasan ASEAN dengan open akses market yang nanti dilembagakan lewat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau ASEAN Economic Community (AEC) akan berlangsung efektif per 31 Desember 2015. Dalam cetak biru MEA, ada 12 sektor prioritas nantinya yang akan diintegrasikan. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yakni industri agro, elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Sisanya adalah lima sektor jasa yaitu transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi (e-Asean). Sektor ini nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan juga tenaga kerja terampil. Bentuk kerja sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi modal yang lebih bebas, disebut bebas karena 4 komponen tersebut (barang, jasa, tenaga kerja dan modal) baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri akan diperlakukan sama.

Kebijakan liberalisasi pasar bebas, terutama pasar tenaga kerja terlatih di kawasan ASEAN bukan saja menjadi ancaman nyata bagi mayoritas buruh Indonesia namun juga akan berdampak pada proses penyerapan lulusan sekolah tinggi dan sekolah menengah kejuruan bagi pemenuhan pasar tenaga kerja Industri Nasional, sebuah persaingan yang selama ini tidak terelakkan terjadi diantara para pencari kerja menjadi semakin menajam dengan diberlakukannya pasar tenaga kerja yang terintegrasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya. Jika kita bicara soal tenaga kerja terdidik dan terlatih, tentunya ia tidak akan terlepas dari jenjang pendidikan sebagai salah satu tolak ukurnya. Faktanya, berdasarkan data BPS pada Februari 2013, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 121,19 juta sebagian besar didominasi lulusan SD kebawah sebanyak 56, 67 juta (46,7 %), SMP 22,1 juta (18.25%), SLTA 11,03 juta ( 9,10 %) Diploma 3,41 juta (2,81%) dan lulusan universitas 8,36 juta (6,90%). Bisa kita bayangkan dengan sedikitnya jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih di Indonesia yang akan bersaing di pasar tenaga kerja, tentunya hanya akan menghasilkan LEDAKAN PENGANGGURAN di Indonesia.

Belum lagi dengan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini (khususnya kaum buruh), masih langgengnya POLITIK UPAH MURAH serta system kerja KONTRAK dan OUTSOURCING telah menjadikan kelas pekerja Indonesia sebagai kaum terhina, tertindas dan dilecehkan di negerinya sendiri. Kita masih melihat banyaknya fenomena perjuangan kaum buruh yang menuntut hak-haknya (seperti: status kerja, upah layak, jaminan sosial tenaga kerja dll), justru mendapatkan tindakan reaksioner dari pengusaha dengan mem-PHK dan merumahkan kaum buruh. Bahkan manifestasi dari liberalisasi ketenagakerjaan telah sampai pada Perusahaan BUMN yang juga menerapkan system kerja kontrak dan outsourcing.

Tahun 2014, sebagai tahun politik dimana pemilu 2014 yang sejatinya sebagai ajang pesta para elit dan perampok, juga memberikan pengaruh pada iklim investasi di Indonesia. Sebelum bergulirnya pemilu calon legislatif pada 9 april yang lalu, Indonesia sudah kebanjiran investasi hampir Rp 500 Triliun yang diprediksi akan terus bertambah di sektor industry, seperti industri otomotif, elektronik dan jasa selain sektor pertambangan (melalui penerapan UU Minerba pada tahun 2014). Terlihat jelas bagaimana kaum modal mengintervensi pesta demokrasi Indonesia untuk mendukung elit politik pada pemilu 2014. Bahkan Bank Dunia telah menyatakan, bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya bertugas untuk menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi. Teranglah bagi kita, bahwa pemilu 2014 bukanlah pemilu yang hendak mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan, melainkan hanya sebagai proses formal sekali dalam 5 (lima) tahun. Siapapun dan apapun yang terpilih nantinya, hanya akan melanjutkan skema liberalisasi ekonomi Indonesia untuk diabdikan pada kepentingan modal untuk terus menindas rakyat.

Jika saja kita kembali melihat ke belakang, untuk melihat dengan teliti terhadap “political tracking” partai-partai politik borjuasi yang terlibat dalam pemilu nanti - berikut dengan elit-elit politiknya, dari partai yang sudah lama maupun partai yang baru, maka dapat kita lihat satu-persatu partai tersebut, dan dapat kita lihat sejumlah kebusukan dan pengkhianatan terhadap cita-cita Republik untuk “KESEJAHTERAAN SEJATI”. Sejumlah partai-partai peserta pemilu borjuasi ini; dari mulai partai penguasa DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, NASDEM, PKB, PKPI, PPP, PBB dll. Adalah partai-partai borjuasi yang kemudian melahirkan bandit-bandit dan perampok-perampok handal yang selalu mengorbankan rakyat indonesia, kolaborasi tingkat tinggi antara partai borjuasi dengan rezim yang berkuasa dari setiap pemilu kepemilu berikutnya telah membentuk kekuasaan Elit yang kemudian gemar menggadaikan kekayaan alam kepada kekuatan modal swasta (internasional maupun nasional). Sudah tidak diragukan lagi, bahwa rezim yang selama ini berkuasa adalah rezim yang mewakili klas borjuasi yang senantiasa menghamba kepada sistem Kapitalisme-Neo Liberalisme.

Selanjutnya, hampir kesemua kader-kader partai borjuasi tersebut adalah para pelaku koruptor, para pelanggar HAM, para perampas tanah rakyat dan para pendukung politik upah murah yang sudah dapat dipastikan baik SIPIL maupun MILITER yang nantinya akan menjadi PRESIDEN Republik Indonesia melalui mekanisme PEMILU borjuasi 2014 ini, maka akan tetap melanggengkan program Liberalisasi (ACFTA 2015, G-20 2020) yang tentunya akan semakin menjerumuskan Bangsa Indonesia kedalam Tatanan Masyarakat yang KAPITALISTIK dengan cara-cara yang MILITERISTIK pula. Hal itu, terlihat jelas ketika Negara mengkondisikan penindasan dengan membuat banyak sekali UU anti demokrasi, seperti UU Intelijen, UU Penanggulangan Konflik Sosial (PKS), UU Keamanan Nasional, UU Ormas. Dimana UU tersebut memiliki dampak menghambat rakyat dalam menuntut kesejahteraan. Secara umum, nafas UU tersebut memuat makna dominan untuk membatasi HAM ketimbang mendorong kewajiban negara melindungi dan memberikan jaminan keamanan termasuk melindungi HAM. Selain itu, konflik yang terjadi banyak juga diakibatkan karena hak rakyat diambil alih paksa/diserobot oleh negara. Dengan adanya UU tersebut, rakyatlah yang sering kali ditimpakan/dianggap memicu konflik karena reaksinya (mempertahankan tanah/haknya), sehingga rakyatlah yang menjadi objek untuk dikenakan UU tersebut.

Sehingga kami dari SEKBER BURUH bersama KOMITE POLITIK ALTERNATIF dalam momentum May Day memiliki 4 posisi, yakni:

Pertama, PEMILU 2014 BUKAN PEMILU RAKYAT. Kesimpulan ini kami dasarkan pada kenyataan :

1. Tidak ada satu pun program politik alternatif yang pro rakyat yang diprogramkan oleh partai-partai berikut calon-calon yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014. Kalaupun beberapa calon menjanjikan program ini dan itu, program ini tidak lebih dari sekedar ‘jualan’ karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Ditambah pula dengan tidak berkapasitas nya partai-partai dan calon-calon tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan.

2. Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PEMILU 2014 yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka.

3. Dua hal diatas bersumber dari tidak ada nya satu pun partai alternatif kerakyatan yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014 karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis. Sehingga PEMILU 2014 nanti dapat dikatakan sebagai PEMILU nya BORJUIS karena hanya diikuti oleh partai-partai bandit dan penipu yang meletakkan keberpihakannya bukan pada rakyat, melainkan pada modal. Oleh karena nya, siapa pun yang akan memenangkan pemilu nanti nya, mereka akan tetap menjalankan skema liberalisasi segala bidang dan eksploitasi yang memiskinkan rakyat. Dan untuk itu kami akan terus pula melawan hasil-hasil PEMILU 2014.

Kedua, Tetapi bukan berarti kami dan rakyat sudah tidak membutuhkan demokrasi dan pemilu sebagai ajang demokrasi. Justru karena demokrasi yang ada hari ini sangat jauh dari memadai, maka PEMILU 2014 kami yakini tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, justru hanya akan membersihkan borok-borok partai politik yang selama ini bekerja menindas dan memiskinkan rakyat.

Oleh karenanya, dibutuhkan suatu GERAKAN ALTERNATIF yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Partisipasi ini tidak dapat dibatasi hanya dengan memilih calon-calon yang ada, melainkan membangun satu kesatuan POLITIK ALTERNATIF untuk MELAWAN PEMILU 2014 yang berarti MELAWAN SISTEM PEMILU 2014 dan PARTAI-PARTAI PEMILU 2014, demi lahir nya PARTAI ALTERNATIF dan hadirnya pemilu yang benar-benar demokratis.

Ketiga, Kehadiran partai alternatif nanti sekurang-kurangnya harus mengusung program-program alternatif kerakyatan bagi perubahan bangsa dan rakyat kedepan, yakni :

1. Nasionalisasi aset-aset strategis bangsa dibawah kontrol rakyat, demi pengadaan sumber-sumber keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Aset-aset ini berada di berbagai sektor yang semakin dimiliki oleh swasta dan asing seperti: kehutanan, kelautan, perkebunan, tambang mineral dan energi, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

2. Tangkap, adili dan sita kekayaan koruptor.

3. Industrialisasi nasional yang ramah lingkungan bagi kemandirian nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan.

4. Penghapusan hutang

5. Reforma agraria sejati; yaitu melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan berkeadilan.

6. Pemberlakuan upah layak nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta membentuk Undang-Undang Perlindungan Buruh.

7. Pemberian subsidi bagi rakyat demi : [1]. Pendidikan, kesehatan dan air minum gratis. [2]. Pangan, energi, perumahan, transportasi dan komunikasi murah.

8. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui partisipasi rakyat dan teknologi modern tepat guna.

9. Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap perempuan

10. Pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya : [1]. Pencabutan seluruh UU anti-demokrasi, termasuk merubah sistem kepartaian dan pemilu menjadi partai dan pemilu yang demokratis. [2]. Kebebasan dan solidaritas untuk keberagaman suku, agama dan ras. [3]. Kebebasan berekspresi dan berkesenian bagi pembangunan kebudayaan kerakyatan.

11. Pengadilan rakyat untuk para koruptor dan pelanggar kejahatan kemanusiaan berat.

12. Hak referendum bagi rakyat untuk partisipasi dan kontrol kebijakan negara.

13. Pembentukan badan-badan musyawarah rakyat yang berfungsi mengawasi dan mengontrol penjalanan program-program tersebut diatas oleh pemerintahan terpilih.

Oleh Karena itu, kebutuhan mendesak gerakan rakyat yang anti terhadap pemerintahan Neo-Liberalisme saat ini adalah membangun kekuatan politik rakyat sebagai alat perjuangan politik bersama, namun Kebutuhan akan persatuan perjuangan serta meningkatkan kualitas perjuangan politik gerakan rakyat haruslah berlandaskan pada kekuatan rakyat itu sendiri (persekutuan ideologis kaum buruh, tani, miskin kota, mahasiswa, nelayan, dll). Tidaklah tepat pembangunan gerakan politik rakyat dengan menyandarkan taktik “mendompleng” kepada kekuatan partai politik borjuasi ataupun mendukung calon presiden yang populer pada pemilu borjuasi 2014 ini, adalah merupakan taktik yang keliru sekalipun hanya sebagai proses pembelajaran politik.

Keempat, membangun KONFEDERASI ALTERNATIF bagi gerakan buruh. Bahwa Konfederasi yang hari ini ada belum mampu menjadi pelopor perjuangan sejati bagi klas buruh bahkan mereka menjadi sekutu bagi elit borjuasi. Sehingga klas buruh yang sadar dan terus berlawan membutuhkan alat Konfederasi Alternatif yang berbeda dengan Konfederasi-konfederasi yang sudah ada. Konfederasi Alternatif ini dibangun secara nasional dengan menyatukan serikat-serikat, federasi-federasi, maupun konfederasi yang telah menginsafi bahwa perjuangan klas buruh tidak bergandengan tangan dengam elit-elit politik borjuasi, maka sudah barang tentu perjuangan klas buruh akan semakin besar dan kuat dalam menuntaskan persoalan-persoalan perburuhan.

Maka menjadi tugas sejarah bagi kita, MEMPERKUAT ORGANISASI dan MEMBANGUN PERSATUAN RAKYAT untuk menentukan TAKDIR dan NASIB kita sendiri sebagai Rakyat Indonesia yang terhina, diinjak dan dilecehkan di atas tanah air kita sendiri. Tanpa lelah terus mengupayakan pembangunan KONFEDERASI ALTERNATIF gerakan buruh, serta terus-menerus memperluas kesadaran Anggota dan segenap Rakyat, membangun ALAT POLITIK ALTERNATIF untuk mewujudkan PEMERINTAHAN TRANSISI di bawah kepemimpinan KELAS BURUH yang tidak akan pernah berkompromi atau bekerjasama dengan klas BORJUASI!!!

Sekber Buruh Bersama Komite Politik Alternatif:

FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), SGBN (Sentra Gerakan Buruh Nasional), GSPB (Gabungan Serikat Perjuangan Buruh), SPKAJ (Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia),Frontjak (Front Transportasi Jakarta), PPI (Persatuan Perjuangan Indonesia), KPO-PRP (Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia),PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional), KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda), SGMK (Sentral Gerakan Muda Kerakyatan), SeBUMI (Serikat Kebudayaan Rakyat Indonesia),SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Demokrat Indonesia), GMI (Gerakan Mahsiswa Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), GRI (Gerakan Rakyat Indonesia)

Kontak:

085695026593 (Santoso), 089650544929 (Sultoni), 081219235552 (Ilham Syah), 081364578636 (Ramses), 085013310479 (Ata)