Kontrak kerja tersedia di Departemen Imigrasi. Pengesahan terakhir dalam proses kontrak bergantung pada Departemen Imigrasi karena visa kerja harus dikeluarkan sebelum seseorang dapat bekerja secara legal.

Namun, pelanggaran atau perselisihan yang berkaitan dengan kontrak (tuntutan keuangan) adalah kewenangan Departemen Tenaga Kerja (Labour Department) melalui Layanan Hubungan Tenaga Kerja (Labour Relations Service atau LRS).

Semua ketentuan utama dalam kontrak didasarkan pada Peraturan Perburuhan Hong Kong Bab 57 dan Peraturan Kompensasi Pekerja Bab 282.

Prinsipnya bahwa para pihak, baik pekerja rumah tangga dan majikan atau manajemen perusahaan, tidak bisa sesuka hati mengubah ketentuan kontrak kerja tanpa persetujuan dari pemerintah misalnya Komisaris Tenaga Kerja. Bahkan meskipun mereka ada perjanjian tertulis tetap tidak dapat mengubah ketentuan di dalam kontrak kerja. Maka dari itu, perjanjian diluar kontrak kerja resmi tidak bisa dilaksanakan atau tidak mengikat secara hukum.

Jadi ada dua dokumen penting yang perlu kita cermati berkaitan dengan kontrak kerja bagi BMI yakni SURAT PERJANJIAN PENEMPATAN dan SURAT PERJANJIAN KERJA atau Kontrak Kerja.

Bahwa UU PPTKILN tahun 2004 mengakui keberadaan PRT sebagai layaknya PEKERJA yang wajib punya PERJANJIAN KERJA tertulis yang isinya antara lain mencantumkan kondisi dan syarat kerja meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial dll (Pasal 53 ayat (5) huruf e UU PPTKILN). 



Fakta yang terjadi di lapangan banyak sekali BMI yang tidak diberikan kontrak kerjanya bahkan hal ini diketahui oleh BNP2TKI dan Kemanerkertrans tapi sampai saat ini masih banyak tidak diberikan, kalaupun ada yang diberikan hanya sepotong-potong saja dan tidak memberikan pemahaman kepada BMI.

Pekerja/buruh migran yang dipekerjakan tidak sesuai job dapat menuntut tanggung jawab pihak PJTKI karena pihak PJTKI alias PPTKIS bertanggung jawab melindungi BMI sesuai perjanjian penempatan (menurut pasal 82 UU PPTKILN) dan dalam Surat Perjanjian Penempatan dicantumkan klausul bahwa PJTKI bertanggung jawab beri jaminan kepada BMI dalam hal pengguna /majikan tidak memenuhi kewajibannya kepada BMI sesuai Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja (Pasal 52 ayat (2) huruf f UU PPTKILN).


Keberadaan TKI alias BMI PRT sebagai pekerja/buruh pada penggunapPerseorangan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 24 UU PPTKILN. Sopir/pengemudi pun diakui sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sektor informal yang bekerja pada pengguna perseorangan seperti disebutkan dalam Penjelasan Pasal 24 UU PPTKILN.


Masalah kontrak kerja yang tidak diberikan kepada BMI, banyak ditemukan terjadi di Taiwan dan rata-rata hanya dipegang oleh pihak PPTKIS. Berkaitan dengan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sesungguhnya menjadi tanggung jawab pihak PJTKI dan Agensi sesuai materi muatan SURAT PERJANJIAN PENEMPATAN.

Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa PJTKI berusaha lepas tangan begitu BMI sampai di negara tujuan. Akibatnya, nasib BMI tidak jelas di negeri orang. Sebagian diantaranya bahkan terancam oleh hukuman mati. Sebagian besar mendapat perlakuan tidak manusiawi , disamping gaji yang tidak dibayar.