Kepala Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat (PPGAM) Universitas Jenderal Soedirman,Tyas Retno Wulan mengatakan buruh migran yang bekerja di Malaysia tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak.

“Implikasinya, mereka sangat mudah diperlakukan tidak manusiawi dan tidak mendapatkan hak-haknya,” kata Tyas Retno Wulan, Kamis (1/11).

Menurut Tyas, buruh migran memilih Malaysia menjadi tujuan favorit karena alasan yang pragmatis. “Persyaratannya tidak sulit. Pergi ke Malaysia juga sebagai persiapan sebelum pergi ke negara yang lebih menjanjikan,” ujarnya.

Ketua Paguyuban Perempuan dan Buruh Migran Seruni, Lili Purwani berharap tidak ada lagi BMI yang mendapatkan perlakuan tidak baik di luar negeri. “Kami berharap mantan buruh migran tidak kembali lagi ke luar negeri,” kata Lili.

Di Jakarta, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat berunjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka mendesak pemerintah menyelidiki kasus iklan “TKI on Sale” dan membongkar siapa pelakunya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi kinerja Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur yang dinilai tidak serius melindungi buruh migran di Malaysia.

“Reaksi pemerintah sangat standar, biasa saja. Mereka tidak mau tahu di balik iklan itu. Padahal menurut penelusuran Migrant Care, iklan itu punya agen, jaringan terorganisir yang memperdagangkan tenaga kerja Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. (VHRmedia)