SBY lalu menunjuk Gatot Abdulah Mansyur, mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi sebagai pengganti Jumhur Hidayat. Dijelaskan oleh Dipo Alam, Sekretaris Kabinet, bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan Presiden dalam pergantian ini adalah dalam rangka penyegaran organisasi.

Kepala BNP2TKI merupakan jabatan struktural eselon I yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan eselon I disebut sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi. Dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain diatur bahwa jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

Keputusan SBY memberhentikan Jumhur Hidayat dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai sebagai sebuah keputusan yang tepat.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, pemberhentian Jumhur oleh SBY sudah bisa diprediksi sebelumnya.

“Sejak awal saya melihat, komunikasi politik yang dilakukan Jumhur sudah tidak tepat dan salah sasaran. Apa yang dilakukan Jumhur tidak pas secara etika. Mungkin Jumhur ingin memanfaatkan kebaikan SBY, tetapi SBY ternyata tegas terhadap dirinya” ujar Hendri, Selasa 18 Maret 2014.

Lebih jauh dikatakan Hendri, prospek Jumhur di PDIP pun sebenarnya belum jelas, terlebih PDIP juga belum tentu juga akan menang pada Pemilu 2014 ini.

“Saya rasa PDIP belum tentu menang, kok. Lagi pula, saya rasa PDIP akan lebih mengutamakan kader yang sudah berjuang bersama dalam waktu lama, bukan yang ‘mendadak PDIP,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pendidikan Politik Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Ramadhan Isa menilai keputusan SBY memecat Jumhur sebagai langkah yang cepat dan tepat. Ia menyebut Kepala BNP2TKI bukanlah jabatan yang berada di bawah kementerian, melainkan langsung di bawah presiden.

“Karena sikap Jumhur yang tiba-tiba langsung menjadi partisan partai oposisi, saya kira tindakan yang diambil seorang SBY cepat dan sangat tepat. Seharusnya kan Jumhur harus ingat, dia ‘kan dilantik oleh SBY,” jelas pria yang biasa disapa Dhani itu.

“PDIP juga tidak semudah itu untuk didikte oleh seorang Jumhur, meski dia memiliki uang banyak. Siapa yang loyal dan siapa yang tidak loyal, tidak semudah itu. Karena ada kelompok-kelompok idealis di sana. Kecuali PDIP menjadi partai yang pragmatis,” tandasnya.