Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Program Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS Solidaritas Perempuan, Thaufiek Zulbahary.

Permintaan ini sekaligus mewakili organisasi Peduli Buruh Migran, Institute for Migrant Workers, Yayasan Kembang, Solidaritas Perempuan Kinasih-Yogyakarta, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Perempuan Angin Mamiri Makassar, RPS ODHA, GIPA MKS, Forum HAM dan AIDS, FK UGM, Yayasan Mulia Abadi dan Yayasan Kusuma Buana (YKB).

“Pemerintah dan DPR harus meratifikasi Konvensi PBB 1990 mengenai Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan anggota keluarganya serta merevisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar negeri serta merevisi Permenaketrans tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memasukan HIV/AIDS sebagai komponen yang dapat di klaim buruh,” ujar Thaufiek, yang dibenarkan Halik mewakili KPA Nasional.

Dikatakannya, bahwa tahun 2010 peduli buruh migran menangani 50 buruh migran yang terinfeksi HIV, dari jumlah tersebut hanya satu yang masih hidup hingga kini, akan tetapi dalam forum tersebut terungkap bahwa stigma dan diskriminasi masih saja dialami para buruh migran.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Migrant Crisis Centre Migrant Institute, Nursalim meminta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia agar mereview Perda-Perda terkait HIV/AIDS serta buruh Migran, sehingga tidak bertentangan dengan HAM dan hak-hak buruh migran

“Kepada KPA Provinsi/Kabupaten/Kota, perlu memebentuk Pokja Buruh Migran sebagai wadah koordinasi, selain pemerintah membangun pelayanan dan rujukan bagi ODHA buruh migran. Dan kami meminta kepada KBRI atau kantor perwakilan Republik Indonesia dinegara tujuan, untuk dapat mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada buruh migran diluar negeri,” tandasnya.