"Yang kami survei adalah pengguna layanan publik, apa pengalaman dan potensi integritas yang dipandangnya pada instansi tertentu," ujar Direktur Penelitian dan Pengembangan Roni Dwi Susanto dalam jumpa pers di KPK, kemarin.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan secara keseluruhan Indeks Integritas Nasional tahun ini naik ketimbang tahun lalu. Tahun ini, Indeks Integritas Nasional mencapai nilai 6,80, terkerek dari nilai 6,37 pada 2012.

Tolok ukur yang dipakai dalam survei ini antara lain jumlah dan frekuensi gratifikasi, keterlibatan calo, kepraktisan standar operasional, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi yang ada di kementerian dan lembaga yang diteliti. KPK juga memantau penilaian publik terhadap keadilan dalam layanan, tingkat upaya antikorupsi, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Menurut Roni Dwi Susanto, rendahnya skor instansi yang menempati posisi bawah berarti masih ada layanan publik yang buruk di lembaga itu. Misalnya, aparatnya masih meminta suap ketika masyarakat berurusan dengan instansi tersebut. "Ini artinya, kita masih harus memperkuat sistem untuk mencegah korupsi," ucapnya. Roni mengatakan, dari 20 lembaga di tingkat pusat yang disurvei komisi antirasuah, semuanya melewati angka 6 yang dipasang sebagai standar minimal.

Tahun berikutnya, kata Roni, KPK akan memperbaiki metodologi survei. Yakni dengan mengurangi nilai instansi yang terkena kasus korupsi. Dengan begitu, nilai akan lebih mencerminkan kondisi riil integritas lembaga tersebut.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Noviendi Makalam enggan berkomentar. "Tahu survei itu saja tidak," ujar dia ketika dihubungi Tempo, kemarin. Sedangkan Toha Almansur, juru bicara BNP2TKI, menyatakan tak berwenang mengomentari survei KPK itu. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat tak menjawab telepon maupun pesan pendek yang dikirim Tempo. 

Peringkat Integritas Lembaga Versi KPK

Urutan Lembaga Skor 2012 Skor 2013

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan 7,24 7,69

2. Kementerian Lingkungan Hidup 6,69 7,64

3. Rumah Sakit Fatmawati * 7,58

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal 7,29 7,57

5. Kementerian Pertanian 6,82 7,49

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7,43 7,46

7. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo * 7,45

8. Kementerian Kesehatan 7,07 7,41

9. Kementerian Komunikasi dan Informatika 6,38 7,41

10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,79 7,40

11. Kementerian Keuangan * 7,38

12. Kementerian Perindustrian 6,66 7,32

13. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 6.58 7,31

14. Kementerian Perdagangan 7,03 7,28

15. Kementerian Luar Negeri * 7,24

16. Kementerian Perhubungan 6,67 7,23

17. Kementerian Kehutanan 5,55 7,19

18. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,89 7,12

19. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 6,87 7,09

20. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif * 6,88

* Tidak diteliti dalam Survei Integritas Sektor Publik 2012

Data Komisi Pemberantasan Korupsi