Minggu 27 Februari 2012 di depan KJRI Hong Kong, bersama para BMI mereka menuntut agar KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia terus memperjuangkan nasib para BMI.

“BMI bukan sapi perahan pemerintah, BMI bukan gudang duit agen. Perhatikan nasib dan kesejahteraan kami, dan bukan hanya nasib potongan saja,” begitu salah satu tuntutan yang diutarakan dalam aksi tersebut. Tuntutan ini memang cukup berdasar, mengingat hampir di beberapa shelter banyak nasib BMI yang menghadapi berbagai masalah.

Mulai underpayment, potongan agen yang terlalu mencekik dan terus terjadi, terminate dan masalah lainnya. Padahal, kasus underpayment (gaji di bawah standar.red) termasuk pelanggaran hukum di UU Ketenagakerjaan Hong Kong. Tuntutan lainnya adalah keluhan tidak diperbolehkannya menunggu visa di Macao/Shenzhen, demi menghindari potongan gaji kembali menjadi 7 bulan.

“Ini tentu sangat memprihatinkan, padahal dengan menunggu di Macao/Shenzhen tentu tinggal membayar potongan 3-5 bulan saja. Terus kesulitan pindah agen, untuk mencari agen yang lebih baik, karena agen baru yang didatangi hanya bersedia menerima dengan syarat harus membawa surat ijin boleh pindah agen dari agen lama atau setidaknya surat keterangan dari KJRI HK,” begitu salah satu pernyataan yang disampaikan.

Fakta ini tentu akan membuat nasib BMI yang semakin sulit mencari penghidupan lebih baik di beberapa agen nakal, tentu harus merelakan nasibnya. Seperti pengalaman Tutik, salah satu BMI asal Malang, ditemui di salah satu shelter di daerah Causeway Bay. Dia harus beberapa kali dipotong agen karena sering di-interminit.

“Potong gaji, interminit lagi, sampai 3 kali. Kan susah, mau pindah agen, agen baru takut terima saya. Karena harus ada surat,” begitu keluhnya. Berkaca dari kondisi itulah, aksi yang berlangsung tersebut bisa diharapkan memberi dampak positif bagi nasib para BMI di Hong Kong. Tuntutan lain yang diminta adalah lawan potongan 7 bulan, menuntut kontrak mandiri dan perlindungan sejati untuk BMI.