Buruh, dok. Tribun

Proletariat, dalam teori Marxis, adalah kelas sosial yang tidak memiliki ataupun menguasai alat-alat produksi dan satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup atau mencari nafkah adalah dengan menjual tenaga kerjanya untuk mendapatkan upah atau gaji. Karena buruh tidak menguasai modal dan hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual, maka mereka kemudian direkrut para kapitalis dan bekerja untuk mereka memproduksi barang-barang atau jasa. Barang-barang atau jasa ini kemudian menjadi milik kapitalis yang kemudian menjualnya ke pasar. Sebagian dari kekayaan yang diproduksi ini kemudian digunakan untuk membayar upah buruh (biaya variabel), sebagian lainnya untuk memperbarui alat-alat produksi (biaya konstan) sedangkan bagian ketiga, yaitu nilai lebih dibagi untuk memperbarui atau meningkatkan alat-alat produksi, baik secara kuantitas maupun kualitas (diubah menjadi kapital), dan disebut nilai lebih yang dikapitalkan. Sisanya dikonsumsi oleh kelas kapitalis. 

Komoditas-komoditas yang diproduksi proletar dan dijual kapitalis dinilai berdasarkan tenaga kerja yang terkandung di dalamnya. Hal yang sama berlaku bagi tenaga kerja buruh itu sendiri: yang dinilai, bukan berdasarkan kekayaan yang diproduksinya namun berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mereproduksinya. Dengan demikian kapitalis mendapatkan kekayaan dari tenaga kerja para buruhnya, bukan karena kontribusi personal kapitalis itu sendiri terhadap proses produksi, yang bisa jadi bahkan kontribusinya nol, namun berfungsi sebagai hubungan yuridis hak milik alat-alat produksi.

Kaum Marxis memandang bahwa kekayaan baru diciptakan melalui tenaga kerja buruh yang mengolah sumber daya-sumber daya alam.Marxisme memandang bahwa proletariat dan borjuasi (kelas kapitalis) menduduki posisi yang saling bertentangan, dimana para buruh secara otomatis menginginkan upah setinggi mungkin sementara para majikan dan wakil-wakilnya menginginkan upah (dan biaya produksi pada umumnya) agar serendah mungkin. 

Demikianlah Marxisme menjelaskan, Kapitalisme adalah sistem yang berdasarkan eksploitasi atau penghisapan proletariat oleh borjuasi. Para buruh yang tidak memiliki alat-alat produksi sendiri harus menggunakan alat-alat produksi pihak lain untuk meproduksi, dan mencari nafkah hidup. Sebagaimana dikatakan Marx di Manifesto Komunis, sudah merupakan tujuan dan misi historis proletariat sebagai kelas tertindas untuk menghapuskan sistem kapitalis dan menggantinya dengan kediktatoran proletariat, menghapus hubungan-hubungan sosial yang menopang sistem kelas dan mengembangkannya menjadi masyarakat komunis dimana “perkembangan bebas setiap orang adalah prasyarat bagi perkembangan bebas semuanya.”

Namun banyak orang hingga saat ini mengalami kebingungan dalam menentukan siapa yang sebenarnya bisa disebut kelas buruh. Sebagian berpendapat bahwa kelas buruh adalah mereka yang bekerja mengandalkan otot, melakukan pekerjaan kasar di pabrik, tambang, konstruksi dan bangunan, sementara karyawan kantoran yang bekerja di depan komputer, berkutat dengan pekerjaan tulis-menulis, tidak melakukan kerja fisik dianggap bukan buruh. Banyak juga pertanyaan lain yang sering muncul. Seperti bagaimana status kelas orang yang sedang menganggur atau menderita pengangguran? Bagaimana status kelas mereka yang mengerjakan pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga, khususnya anak-anak atau buruh anak, serta status para istri buruh, dimana sebagian tidak ikut memburuh tapi menjadi ibu rumah tangga? Apakah seorang pekerja bisa dianggap termasuk kelas buruh bila mereka memiliki properti personal atau hak milik perorangan atau sejumlah kecil saham?

Juga bagaimana hubungan antara tani hamba, pedagang kecil, dengan kelas buruh? Sejauh apa politik serta identitas-identitas non-kelas (seperti ras, gender, dan sebagainya) bisa menghalangi atau menggantikan keanggotaan kelas buruh dalam proyek-proyek Pencerahan, dimana keanggotaan kelas buruh bersifat kontradiktif? Mari kita telaah satu persatu.
Pekerja kantoran, seperti juru tulis, teller bank, operator telepon, operator telemarketing, dan pekerja lain yang dianggap pekerja kerah putih (white collar workers) termasuk kelas buruh karena mereka juga menjual tenaga kerjanya untuk hidup. Marxisme memandang perbedaan antara mana yang proletar dan mana yang bukan proletar, bukan berdasarkan perbedaan gaji atau kondisi kerja. Marxisme memandang bahwa buruh atau pekerja upahan serta mereka yang bergantung pada negara kesejahteraan adalah proletar atau termasuk kelas buruh. Sedangkan mereka yang hidupnya mengandalkan pada akumulasi kapital bukanlah buruh. Inilah dikotomi atau pembedaan dasar yang tidak hanya menentukan mana proletar dan mana yang bukan tapi juga menentukan perjuangan kelas.

Mereka yang menderita pengangguran, baik karena belum mendapatkan kerja atau karena dipecat, termasuk proletariat. Salah satu komponen mendasar yang menopang sistem kapitalisme adalah keberadaan “reserve army of labor” atau tentara cadangan tenaga kerja dimana keberadaan pengangguran sengaja dipertahankan secara sistematis untuk menjamin tingkat upah yang menguntungkan kapitalis. Dimana para buruh yang berserikat atau berjuang menuntut kenaikan upah atau perbaikan kondisi kerja bisa ditekan dan diancam dipecat untuk digantikan para pengangguran di luar sana yang membutuhkan pekerjaan.

Sedangkan status kelas dari suatu pasangan yang tidak bekerja ditentukan oleh status kelas pencari nafkah utama. Seorang ibu rumah tangga yang merupakan istri buruh jelas status kelasnya mengikuti kelas buruh. Berbeda dengan ibu rumah tangga dari kalangan konglomerat, pejabat, atau kapitalis, yang seringkali merupakan sosialita pula.

Berikutnya kita harus membedakan antara “private property” dengan “personal property”. “Private property” atau hak milik privat atau lebih sering disebut hak milik pribadi merupakan penguasaan alat-alat produksi seperti pabrik, perkebunan, kilang minyak, tambang, rumah sakit, dan sebagainya, di tangan pribadi. Inilah mengapa proses menjual aset-aset negara sering disebut privatisasi atau swastanisasi, karena mengalihkan hak milik negara atas alat-alat produksi menjadi hak milik pribadi. Hak milik perorangan berbeda sepenuhnya dengan hak milik pribadi. Buruh bisa memiliki rumah, pakaian, sepeda motor, telepon genggam, atau komputer, yang tergolong kebutuhan hidup buruh dimana hal-hal tersebut seringkali berperan vital dalam menunjang proses memburuhnya seorang buruh untuk bertahan hidup sekaligus menjamin lancarnya proses partisipasi dalam kerja produksi.

Pekerja mandiri, yang mempekerjakan diri sendiri bukan kepada pengusaha, bisa digolongkan ke dalam kelas borjuis kecil bilamana ia menguasai sejumlah kecil alat produksi, misalkan pedagang kaki lima yang memiliki gerobak atau warung serta para pemilik toko kelontong dan lapak-lapak. Alat produksinya yang dikuasai borjuis kecil sangatah kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan borjuis besar atau para kapitalis yang menguasai pabrik-pabrik, tambang-tambang, kilang-kilang minyak, dan sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan Max Lane, borjuis kecil ini adalah kelas yang tidak bisa dibilang borjuis sama sekali (dalam pengertian kapitalis). Sedangkan di sisi lain juga terdapat beberapa pekerja mandiri yang bisa jadi merupakan bagian dari kelas menengah borjuis kecil seperti misalkan seorang profesional yang dibayar tinggi, pengacara, atlet, dan sebagainya, namun di sisi lain juga ada pekerja mandiri yang bisa jadi bagian proletariat, misalkan seorang pekerja kontrak yang pendapatannya bisa saja relatif tinggi namun tidak stabil, tidak menentu, dan rawan posisi sosial ekonominya.

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting untuk dipecahkan adalah mahasiswa termasuk kelas mana? Bila kita membandingkan dengan buruh dan petani, mahasiswa jelas punya akses lebih banyak ke ilmu pengetahuan. Mahasiswa bisa bersentuhan dengan berbagai teori, mengonsumsi bermacam-macam wacana, melibatkan diri dalam organisasi, serta mengikuti banyak pendiskusian dan perdebatan. Setiap harinya mahasiswa dihadapkan dengan ilmu pengetahuan, baik di dalam maupun di luar kuliah. Sementara mayoritas buruh dan tani tersita waktu dan tenaganya untuk kerja produksi sehari-hari. Akibatnya kesempatan mereka untuk menimba wacana dan mempelajari teori sangat kecil. Sedangkan mahasiswa Indonesia tidak terlalu terbebani kewajiban atau desakan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup karena mayoritas mahasiswa Indonesia masih ditopang biaya kuliah dan biaya hidupnya oleh keluarganya.

Memang ada perkecualian berupa mahasiswa Indonesia yang juga bekerja (paruh waktu maupun penuh waktu) ataupun yang mendapat beasiswa namun ini tidak mengubah kenyataan bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia masih ditopang pihak keluarga khususnya orang tua. Situasi ini jelas berbeda dengan mahasiswa di negara-negara Kapitalis maju, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya, dimana pemuda sudah didorong untuk mandiri, kerja produksi, dan tinggal di tempat terpisah dengan keluarganya.
Jadi kesimpulannya, dari sudut pandang kelas, mayoritas mahasiswa Indonesia tidak terlibat kerja produksi, tidak menguasai alat produksi, namun menikmati sebagian kecil hasil produksi, serta memiliki keterampilan yang berpotensi mempermudah mobilisasi sosial ke atas. Melihat kesimpulan ini seringkali banyak organisasi mahasiswa kiri (kiri dalam artian kritis, maju, demokratis, menentang status quo, dan menuntut serta memperjuangkan perubahan-perubahan fundamental di masyarakat) memberikan cap bahwasanya mahasiswa Indonesia termasuk kelas borjuasi kecil.

Tidak tepat bila kita memasukkan mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari kelas borjuasi kecil. Apalagi kalau ketidakterlibatan mereka pada kerja produksi dan menikmati sebagian kecil dari hasil produksi membuat mereka bisa menyandang cap borjuis kecil maka cap borjuis kecil yang sama juga bisa disematkan pada anak SMA, anak SMP, bahkan anak TK. Namun mari kita bahas lebih detil. Pertama, mahasiswa tidak berada dalam hubungan produksi secara langsung. Mahasiswa hanya akan terlibat dalam hubungan produksi saat mereka melakukan kerja sambilan (dengan demikian menjadi semi-proletar atau proletar) atau saat mereka lulus/selesai kuliah kemudian masuk hubungan produksi (baik jadi pekerja kantoran, pedagang, wiraswasta, manajer, majikan, atau profesi lainnya), namun dengan demikian secara otomatis ia tidak lagi jadi mahasiswa. Kedua, posisi ekonomi mahasiswa terlalu terpecah satu sama lain sehingga tidak cocok bila semua atau mayoritas mahasiswa masuk dalam satu kelas borjuasi kecil. Sebagai contoh, ada mahasiswa dari keluarga guru SD yang kiriman uang saku bulanannya sering telat. Sedangkan di sisi lain, ada mahasiswa anak juragan tambak yang setiap hari bisa makan dan minum di kafe mahal. Contoh lainnya, ada mahasiswa anak pejabat pemerintah yang terlibat kasus tabrak lari namun bebas dari hukuman serta bisa kuliah ke luar negeri. Sementara di sisi lain, ada mahasiswa anak pedagang pasar yang dikriminalisasikan hanya karena mengkritik kebijakan kampus. Jadi jelas ada kesenjangan sangat besar baik dari segi ekonomi maupun pengaruh politik dan diskriminasi sosial antar mahasiswa. Ketiga, hal ini menunjukkan bahwasanya latar belakang kelas mahasiswa lebih dipengaruhi dan ditentukan latar belakang kelas keluarganya. Latar belakang kelas mahasiswa dari keluarga pemilik pabrik mobil jelas lebih dekat dengan kapitalis daripada borjuis kecil. Begitu pula sebaliknya latar belakang kelas mahasiswa dari keluarga sopir dan guru TK lebih dekat dengan kelas buruh daripada borjuis kecil. Keempat, ini membawa kita ke kesimpulan bahwa mahasiswa adalah kelompok non-kelas.

Sedangkan soal politik identitas seperti ras, gender, kebangsaan, bila dibandingkan dengan kelas, adalah stratifikasi sosial yang saling bertumpangtindih. Kaum kapitalis bisa secara strategis mengganti atau substitusi keanggotaan ras, kelas, dan gender untuk mencapai tujuan-tujuan kapitalisnya; namun begitu stratifikasi kategori-kategori ini terbentuk dan berkembang, keanggotaan akan memecahbelah pengalaman-pengalaman dan kepentingan. Sebagai contoh, seorang buruh kulit hitam di AS mungkin menerima perlakuan rasis yang sama diderita dengan seorang senator kulit hitam. Dalam tingkat tertentu memang mereka bisa sama-sama melawan rasisme. Namun senator kulit hitam yang bagian integral dari sistem tak akan bisa mendekati tuntutan melawan kapitalisme. Ini mengubah seluruh pendekatan. Seorang senator lebih memanfaatkan pendekatan lobi-lobi, mendesak rakyat menjaga ketertiban dan percaya penegak hukum, serta kurang suka mobilisasi massa. 

Sedangkan buruh kulit hitam bersama anggota kelas bawah lainnya lebih terdorong menggunakan cara-cara demonstrasi dan aksi massa, bahkan lebih jauh kepentingan kelas mereka juga mendorong melawan kapitalisme. Hal sama berlaku soal gender. Buruh laki-laki yang upahnya lebih tinggi dari buruh perempuan di perusahaan tak dirugikan dengan tuntutan rekan-rekan buruh perempuan yang ingin gajinya dinaikkan/disetarakan. Secara ekonomi, naiknya gaji buruh perempuan, dalam keluarga buruh, justru meningkatkan pula pendapatan keluarga.

Dibandingkan kelas buruh posisi kelas kapitalis utama, tidaklah sekontradiktif itu dalam suatu sistem kapitalis. Kelas kapitalis menguasai alat-alat produksi dan mereka bisa membayar pihak lain untuk memanajemennya demi pembesarannya sendiri. Kapitalis memandang bahwasanya konyol untuk mengelola produksi (atau membangun sumberdaya-sumberdaya politik yang bisa mempengaruhi hubungan-hubungan ekonomi) demi kepentingan para buruh. 

Memang dalam beberapa hal, para buruh terkadang juga diuntungkan dari sistem kapitalisme, seperti keberadaan Upah Minimum Regional (UMR), batasan jam kerja, jaminan sosial, bagai tunjangan hidup dan sebagainya, namun hal itu bukanlah hal-hal yang menjadi tujuan utama kapitalisme, dan seringkali diberikan juga untuk mendorong produktivitas buruh, bahkan mayoritas manfaat-manfaat demikian baru diperoleh buruh melalui perjuangan kelas yang sangat hebat dan panjang sejarahnya. Karena kelas kapitalis beroperasi dengan sedikit kontradiksi kepentingan kelas dan sedikit kontradiksi identitas serta lebih banyak sumber daya untuk koordinasi politik, maka para anggota kelas kapitalis bisa lebih sering mengoordinasikan dan mengejar kepentingan-kepentingan mereka secara sangat lebih efektif, melampaui atau bahkan untuk melawan para buruh.Disinilah kelas buruh membutuhkan serikat buruh sebagai instrumen defensif atau alat bela diri untuk mempertahankan hidup serta kepentingan kelasnya. Serikat buruh adalah organisasi para buruh yang bersama-sama bersatu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama mereka, seperti memperoleh kenaikan upah, mendapatkan tunjangan seperti layanan kesehatan dan pensiun, meningkatkan jumlah buruh untuk menuntaskan kerja, mewujudkan standar-standar keamanan dalam lingkungan kerja, serta kondisi-kondisi kerja yang lebih layak, dan sebagainya. Serikat buruh adalah sekolah yang bermanfaat bagi kaum buruh untuk memahami hak-haknya, mengorganisir rekan-rekan kerja di berbagai bagian, serta berjuang untuk memenuhi, melindungi, atau meningkatkan hak-haknya. Aktivitas serikat buruh bisa meliputi perekrutan, pendidikan, perundingan upah, penanganan keluhan, gugatan hukum, atau bahkan demonstrasi dan pemogokan. Perwujudan delapan jam kerja sehari, libur di akhir pekan, tunjangan, jaminan sosial, dan pensiun adalah contoh-contoh reforma yang berhasil dimenangkan gerakan buruh.

Serikat buruh dengan demikian adalah organisasi dasar kelas buruh yang merupakan alat penting untuk mengorganisir kelas buruh dalam perjuangannya sehari-hari melawan kapital dan dalam jangka panjangnya menghapuskan perbudakan kerja upahan. Tentu saja karena serikat buruh hidup di dalam tatanan masyarakat kapitalis maka serikat buruh juga tidak luput dari tekanan-tekanan kelas. Tekanan ini bisa membebani sangat berat di strata atas, memunculkan birokratisasi serikat, dan seringkali berakibat degenerasi atau kemerosotan. 

Kaum revolusioner disini bukanlah kaum idealis, yang mendambakan norma-norma ideal di angan-angan yang muluk. Kaum revolusioner harus berurusan dengan organisasi massa yang eksis secara riil di dalam tatanan masyarakat kelas. Memang distorsi-distorsi yang muncul khususnya dalam periode dimana kelas buruh tidak bergerak, bisa memunculkan perasaan bahwa serikat buruh tidak bisa diubah. Ini adalah padangan keliru yang terkontradiksikan oleh seluruh pengalaman historis gerakan buruh. Dari waktu ke waktu buruh telah bergerak untuk mentransformasikan organisasi-organisasi mereka menjadi organ-organ dan sekolah-sekolah solidaritas, perjuangan, dan sosialisme, sebagaimana yang dikatakan Friedrich Engels.

Pertanyaan yang sering dilontarkan pada kaum revolusioner adalah mengapa kelas buruh merupakan kelas revolusioner atau kelas yang berkepentingan pada revolusi melawan kapitalisme dan membangun sosialisme? Jawabannya karena kelas buruh adalah kelas yang mengalami penindasan dan penghisapan secara langsung oleh kapitalisme dan dengan demikian merupakan kelas yang paling berkepentingan untuk menghapuskan kapitalisme. 

Berbeda dengan kaum tani yang kontradiksi utamanya adalah persoalan tanah dan pelajar mahasiswa yang kontradiksi utamanya adalah persoalan biaya pendidikan. Selain itu, kelas buruh menduduki peran sentral dan penting dalam roda ekonomi. Buruh juga kelas yang berwatak internasionalis karena mengglobalnya kapitalisme memaksa kelas buruh tidak bisa membatasi perjuangannya hanya pada batas-batas nasional melainkan harus mengobarkan perjuangan internasional kelas buruh dan sosialisme sedunia. Sejarah telah mencatat bahwa kelas buruh berkali-kali memainkan peran terdepan dalam mendukung perjuangan pembebasan nasional (seperti serikat buruh pelabuhan Australia yang melakukan boikot terhadap kargo Belanda saat rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan atau menggalang bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina), melakukan kampanye solidaritas terhadap para aktivis buruh yang dipenjara, bahkan juga mendukung revolusi-revolusi buruh.

Kembali ke soal serikat buruh, bagaimanapun juga, begitu berdiri, serikat buruh tidak bisa membatasi ruang aktivitas mereka hanya pada tuntutan ekonomi, namun secara tidak terhindarkan akan cenderung bergerak ke ranah politik juga. Hal ini bukan melibatkan perjuangan-perjuangan sporadis (terpisah-pisah) dari sekelompok buruh melawan para majikannya namun perjuangan proletariat atau kelas buruh secara keseluruhan sebagai kelas tertindas melawan kelas borjuasi dan negara borjuisnya. Disinilah serikat buruh menghadapi keterbatasannya. Sebagaimana yang dikatakan Leon Trotsky pada Program Transisional: 

“Karena tugas-tugas mereka, serikat-serikat buruh tidak mempunyai komposisi dan prasyarat dalam perekrutan anggota mereka, mereka tidak mampu menghasilkan sebuah program revolusioner yang final; oleh sebab itu mereka tidak bisa menggantikan partai. Pembangunan partai (buruh) nasional yang revolusioner…merupakan tugas utama…”

Namun mengapa kita butuh partai buruh revolusioner? Bukankah perjuangan massa bisa muncul secara spontan? Sebagaimana yang dikatakan Julian, ini memang bisa dan proses radikalisasi politik juga bisa berlangsung spontan akibat penindasan dan eksploitasi yang diderita rakyat di seluruh dunia. Namun harus dipahami: radikalisasi dan perjuangan tak pernah berkembang merata. Selalu ada buruh yang kesadarannya lebih tinggi, militansinya lebih besar, dan radikalismenya lebih kuat daripada buruh lainnya. Sebaliknya, juga ada buruh yang lebih kolot, bimbang, pesimis, bahkan menentang perjuangan dan mendukung status quo. Terhadap ini kata Lenin: “Tugas kita bukan untuk menurunkan kaum revolusioner ke tingkat amatir namun membangkitkan yang amatir ke tingkat kaum revolusioner.”

Trotsky juga menjelaskan, “Serikat-serikat buruh, bahkan yang paling besar pun, hanya mencakup tidak lebih dari 20 sampai 25 persen kelas pekerja, dan dari persentase tersebut kebanyakan adalah lapisan kelas pekerja yang lebih terlatih dan berpenghasilan lebih tinggi. Mayoritas kelas pekerja yang lebih tertindas hanya akan terdorong ke medan perjuangan di saat-saat periode kebangkitan yang luar biasa dalam gerakan buruh…”

Disinilah pentingnya partai buruh revolusioner, dimana lapisan-lapisan kelas buruh yang kesadaran kelasnya paling tinggi dan politiknya paling maju, diorganisir dan dihimpun dalam organisasi politik sebagai pelopor revolusioner demi menarik lapisan-lapisan lebih luas dari kelas buruh ke politik revolusioner sekaligus sebagai perwujudan kekuatan politik buruh dalam melawan musuh-musuh kelasnya. Partai buruh revolusioner bukan diniatkan sebagai organisasi yang terpisah dari kelas buruh, yang berupaya menempatkan diri di pusat gerakan dan menyetirnya ke arah yang konsisten dengan ideologinya sendiri. Sebaliknya organisasi politik pelopor revolusioner ini merupakan bagian organik dari kelas buruh yang mencapai kesadaran sosialis sebagai hasil dialektika perjuangan kelas buruh.

Dalam beroperasi, partai buruh revolusioner ini perlu disiplin karena tuntutan perjuangan kelas yang tidak bisa dihindari. Kaum Bolshevik-Leninis menyebut mekanisme ini sebagai “sentralisme demokratis”. Dimana semua anggota partai mempunyai hak dan kebebasan yang setara untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan berdiskusi atau bahkan berdebat namun begitu suatu keputusan sudah diambil bersama melalui mekanisme demokratis tersebut, maka semua orang harus ikut melaksanakan keputusan tersebut. Anggota baik mayoritas yang setuju maupun minoritas yang beda pandangan dengan ini dalam menjalankan keputusan demikian akan menyaksikan dan membuktikan benar atau tepat tidaknya keputusan tersebut. Dalam sesi kritik oto kritik atau evaluasi, keputusan tersebut akan dinilai kembali, dan bila mana pandangan minoritas terbukti benar, maka mereka tidak hanya akan mendapatkan penghormatan namun juga meningkatkan kredibilitasnya.

Keberadaan Partai Buruh Revolusioner adalah suatu kebutuhan mutlak yang tidak terhindarkan dan terbantahkan. Sejarah perjuangan kelas buruh telah berkali-kali membuktikannya. Revolusi buruh bisa terjadi berkali-kali akibat dinamika inheren kontradiksi sistem kapitalisme itu sendiri namun keberadaan partai buruh revolusionerlah yang memainkan peran kunci apakah kelas buruh bisa memenangkan revolusi tersebut ataukah kalah bersimbah darah di hadapan gelombang kontra-revolusi. Kemenangan partai Bolshevik dan kekalahan revolusi buruh di Spanyol, Chile, Iran atau bahkan pembantaian 65 di Indonesia adalah fakta tak terbantahkan tentang ini.

Partai Buruh Reaksioner dan Partai Buruh Revolusioner
Sejarah partai buruh revolusioner merupakan dinamika yang lahir akibat kritik dan perlawanan terhadap kecenderungan-kecenderungan reaksioner dalam gerakan buruh. Pertama ada kecenderungan reaksioner berwujud reformisme, sosial demokrasi, dan ekonomisme. Kaum reformis tidak berkehendak untuk menghapuskan kapitalisme, sebaliknya mereka ingin mengelola kapitalisme sedemikian rupa sehingga menguntungkan kelas buruh. Mereka percaya bahwa tanpa membangun sosialisme, buruh bisa dibebaskan dari penindasan melalui reforma-reforma berupa kenaikan upah, pengurangan jam kerja, tunjangan, dan sebagainya. 

Hal ini memang dimungkinkan dalam masa damai khususnya pada saat booming kapitalisme. Namun begitu krisis reforma-reforma ini akan dirampas lagi oleh kapitalis, dan partai buruh yang berkuasa, macam partai buruh di Inggris, di Australia, dan di Brazil yang menjabat kekuasaan politik dipaksa untuk melakukan kebijakan pengetatan anggaran dan pemotongan subsidi yang mengorbankan kelas buruh untuk kepentingan kapitalis.

Kemudian ada partai-partai sosial-demokrat. Selepas bubarnya Asosiasi Buruh Internasional atau Internasionale pertama Engels dan kaum Marxis memprakarsai pendirian Sosialis Internasional atau Internasionale Kedua dimana hampir seluruh kaum Marxis memakai nama partai Sosial Demokrat pada awal-awal abad 20 yang berbasis kelas buruh dan punya dukungan besar. Namun karena gerakan Sosial Demokrat berlangsung pada saat booming kapitalisme serta dikuasai elemen-elemen kolot dalam gerakan buruh akhirnya mereka juga terjangkiti penyakit reformisme. Muncullah revisionisme yang salah satunya dipelopori Eduard Bernstein yang mengerdilkan perjuangan kelas hanya sebagai perjuangan parlementer, menolak revolusi, menolak kediktatoran proletar, dan sebagainya. Paling parah saat meletus 

Perang Dunia I, partai-partai sosial demokrat, mayoritas anggota Internasionale Kedua memutuskan mendukung perang Imperialis tersebut . Padahal hampir seluruh buruh dipaksa wajib militer dan memerangi saudara kelasnya sesama buruh dari negara lain yang juga kena wajib militer dan saling berperang demi kepentingan Imperialis. Bahkan kaum Sosial Demokrat ini memusuhi gelombang revolusioner buruh yang muncul pasca PD I.

Reformisme dan Sosial Demokrat ini merupakan kecenderungan reaksioner yang tentu saja punya akar atau basis materialnya pada birokratisasi serikat buruh dan seluruh organ-organnya, termasuk partai buruh. Birokrat serikat buruh muncul awalnya dari kebutuhan akan pengurus-pengurus serikat buruh yang bekerja penuh waktu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai buruh dan menjabat posisi-posisi pengurus dalam serikat buruh dan hidup dengan digaji dari iuran-iuran buruh untuk menangani kasus-kasus perburuhan. Jadilah mereka mediator atau negosiator. Proses birokratisasi ini kemudian berjalan makin parah karena saat berunding dengan majikan, mereka sering diajak berunding di tempat yang nyaman, diajak jamuan makan, bahkan tidak jarang diberi uang saku pula. Lama kelamaan, mereka punya anggapan seakan-akan ternyata majikan itu bukanlah penindas, bos itu bukan orang jahat, karena semua perlakuan baik yang disaksikannya. Akhirnya dalam perundingan-perundingan kaum birokrat serikat buruh ini kemudian lebih mencari jalan tengah daripada sepenuhnya memperjuangkan tuntutan para buruh yang diwakilinya agar dipenuhi 100%. Birokrat-birokrat ini kemudian juga semakin kolot dan reaksioner, mereka jadi tidak suka kalau buruh-buruh serikatnya berdemonstrasi atau mogok kerja. Mereka lebih menghendaki urusan rundingan diserahkan pada mereka sementara para buruh mereka dorong kembali kerja. Kaum Sosial 

Demokrat yang juga reformis berdasarkan pada posisi kelas demikian. Mereka jadi tidak menghendaki revolusi karena takut jabatan yang selama ini dinikmatinya, sebagai perantara buruh dan majikan, akan hilang saat revolusi buruh menang dan buruh berkuasa.
Sedangkan ekonomisme, adalah kecenderungan yang menganggap bahwa gerakan buruh tidak boleh mengurusi soal politik melainkan hanya berkutat pada soal-soal ekonomi atau hak-hak normatif saja. Lenin menentang keras hal ini. Sebagaimana yang dikatakan Engels, perjuangan kelas buruh belangsung dalam tiga medan sekaligus: medan ekonomi, medan politik, dan medan teori. Lenin sendiri menyatakan: “Cita-cita kaum sosialis seharusnya tidak menjadi sekretaris serikat buruh, tetapi menjadi corong rakyat, yang mampu bereaksi terhadap setiap tirani dan penekanan, tidak peduli di mana munculnya, tidak peduli golongan apa yang bersangkutan; yang mampu menggeneralisir semua perwujudan ke dalam sebuah gambaran dari kekejaman polisi dan eksploitasi kapitalis; yang mampu mengambil keuntungan dari setiap kejadian betapapun kecilnya, untuk menyatakan di depan umum pendirian sosialis dan tuntutan demokratisnya, demi menjelaskan kepada semua orang tentang pentingnya perjuangan sejarah dunia untuk emansipasi kaum proletar.”

Partai Buruh Revolusioner macam Partai Bolshevik yang harus diperjuangkan kelas buruh Indonesia dalam perjuangannya melawan penindasan dan memenangkan revolusi.

(Sumber: bumirakyat, diterbitkan untuk pendidikan)