TENTANG

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : 

a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu

program Pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran, meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarga dan meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia;

b. bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri memerlukan mekanisme yang jelas,

cepat, tepat dan informasi yang akurat, serta peningkatan kualitas Calon Tenaga

Kerja Indonesia sehingga diperoleh perlindungan secara layak dan manusiawi mulai

dari pra penempatan, saat penempatan dan purna penempatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

Bekerja di Luar Negeri;

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4445);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010

tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

Memutuskan

Menetapkan : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah selaku penyelenggara

pemerintahan daerah.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan di Provinsi.

5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota atau disebut dengan nama lain yang

selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggungjawab

di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

6. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan

bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota.

7. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang

selanjutnya disebut BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan

kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

8. Pengantar Kerja adalah pegawai pada Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas khusus

untuk melakukan pendaftaran pencari kerja.

9. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis yang berkeahlian khusus yang

ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi berlakunya undang-undang

dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya.

10. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah lembaga latihan kerja

yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Nusa Tengara Barat yang berkedudukan di Mataram dan

BLK yang berkedudukan di Praya Lombok Tengah.

11. Loka Latihan Kerja yang selanjutnya disebut LLK adalah Lembaga Latihan Kerja

yang merupakan, Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas yang membidangi

2

ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten

Bima.

12. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat

PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah

untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

14. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah kegiatan pelayanan untuk

mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemamampuannya dengan pemberi

kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan

dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan,

pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

15. Surat Permintaan TKI atau job order adalah surat dari pengguna dan/atau mitra

usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisir oleh Perwakilan Rupublik Indonesia

di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi

jabatan tertentu.

16. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan

Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk

jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka

waktu tertentu.

17. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas

bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

18. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI

swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak

dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

19. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan

mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak

dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

20. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

21. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang

dan kualifikasi jabatan atau pekerja.

22. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga

sertifikasi profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi

kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar

internasional dan/atau standar khusus.

23. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.

3

BAB II

KEDUDUKAN KANTOR PUSAT DAN CABANG PPTKIS

Bagian Kesatu

Kantor Pusat

Pasal 2

1) PPTKIS dapat mendirikan kantor pusat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) PPTKIS yang kantor pusatnya berkedudukan di Nusa Tenggara Barat harus

mendaftarkan diri pada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan setiap 3

(tiga) bulan sekali kepada Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Dinas

Kabupaten/Kota.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas TKI;

b. negara tempat bekerja;

c. nama dan alamat; dan

d. nomor telepon majikan.

Bagian Kedua

Kantor Cabang

Pasal 3

1) PPTKIS yang kedudukan kantor pusatnya di luar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara

Barat untuk dapat merekrut calon TKI wajib membentuk kantor cabang PPTKIS

yang bersangkutan.

2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari

Dinas Provinsi.

3) Wilayah kerja kantor cabang PPTKIS sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan

oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Syarat Kantor Cabang

Pasal 4

1) Untuk mendirikan kantor cabang di Nusa Tenggara Barat, PPTKIS harus

memenuhi persyaratan :

a. adanya rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan dari BP3TKI;

b. memiliki seorang penanggungjawab minimal berpendidikan Sarjana (S1) yang

berstatus sebagai karyawan tetap PPTKIS dibuktikan dengan surat keputusan

pengangkatan;

c. memiliki kantor dan fasilitas yang memadai;

d. keterangan domisili kantor dari Desa/Lurah dan Camat setempat;

e. memiliki alamat yang jelas;

f. memiliki personil yang cukup; dan

g. pernyataan dari kantor pusat yang akan mendirikan cabang yang berisikan

4

tentang pernyataan turut bertangungjawab atas semua perbuatan hukum yang

dilakukan oleh kepala cabang dalam rekrutmen calon TKI.

2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja, kantor cabang wajib melakukan

daftar ulang setiap tahun.

3) Kantor cabang PPTKIS wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali

kepada Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas TKI;

b. negara tempat bekerja;

c. nama dan alamat; dan

d. nomor telepon majikan.

5) Pelanggaran ketentuan pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGERAHAN

Bagian Kesatu

Dinas Provinsi

Pasal 5

1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI harus menunjukkan surat izin pengerahan

kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI;

2) Dinas Provinsi setelah mendapatkan surat izin pengerahan dari PPTKIS melakukan

penelitian terhadap keabsahan surat izin pengerahan tersebut.

3) Dinas Provinsi menentukan dan membagi daerah rekrut di wilayah Kabupaten/Kota

se-Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketersediaan calon TKI

4) Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP) penempatan dan perlindungan TKI Nusa

Tenggara Barat menerbitkan rekomendasi rekrut yang ditujukan kepada Dinas

Kabupaten/ota dan PPTKIS yang bersangkutan.

5) Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP) penempatan dan perlindungan TKI Nusa

Tenggara Barat mengeluarkan surat pengantar pemberangkatan bagi Calon TKI

yang akan melakukan proses pelatihan.

Bagian Kedua

Dinas Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 6

1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan dan merupakan pusat informasi

persediaan tenaga kerja dan kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar

negeri.

2) Pendaftaran pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dilaksanakan oleh

Petugas Pengantar Kerja.

5

3) Pencari kerja harus datang sendiri mendaftarkan diri sebagai calon TKI pada Dinas

Kabupaten/Kota.

4) Pengantar kerja meneliti persyaratan pencari kerja sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rekrut

Pasal 7

1) Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

Kabupaten/Kota bersama-sama dengan PPTKIS.

3) Petugas PPTKIS bersama-sama Pengantar Kerja melakukan rekrut calon TKI yang

terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 8

1) Dinas Kabupaten/Kota dan PPTKIS mempersiapkan calon TKI sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan antara lain sehat jasmani dan rohani.

2) Persiapan fisik dan mental oleh Dinas sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, syarat kerja, adat istiadat,

budaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan.

Pasal 9

Seleksi dilakukan melalui tahapan:

a. seleksi administrasi yang mencakup pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya

sesuai persyaratan calon TKI;

b. seleksi minat, bakat dan keterampilan calon TKI dilaksanakan oleh Pengantar Kerja

bersama petugas PPTKIS;

c. PPTKIS wajib melakukan perjanjian penempatan dengan calon TKI yang telah lulus

seleksi dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota; dan

d. Calon TKI harus datang sendiri dalam proses seleksi.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

1) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki keterampilan dan

keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan yang dilakukan dan

memahami bahasa dan budaya negara tujuan melalui uji kompetensi.

2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang berwenang.

3) Calon TKI yang telah lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi kerja.

4) PPTKIS dapat memanfaatkan sarana pelatihan kerja, antara lain Balai Latihan Kerja,

Loka Latihan Kerja dan Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) yang sudah

memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan

(PAP) dan melatih tenaga kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan tenaga

kerja yang akan bekerja di luar negeri.

6

Bagian Keempat

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 11

1) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI yang telah lulus seleksi untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) PPTKIS wajib memulangkan calon TKI yang tidak lulus seleksi kesehatan dan

psikologi ke daerah asal.

4) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan tertulis

kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi dengan tembusan ke BP3TKI.

BAB III

PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

1) Calon TKI harus memahami dan mengerti isi dari perjanjian kerja sebelum

menandatanganinya.

2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai pengawas di bidang

ketenagakerjaan Provinsi wajib menjelaskan isi perjanjian kerja kepada calon TKI.

3) Perjanjian Kerja harus dipegang secara langsung oleh TKI yang bersangkutan dan PPTKIS

ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan isi perjanjian kerja di tempat kerja.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 13

1) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi

penempatan dan perlindungan TKI sesuai dengan urusan dan kewenangan wajib

memiliki Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI di

wilayah Kabupaten/Kota dimulai sejak pendirian kantor pusat atau kantor cabang

PPTKIS, kebenaran isi job order, perjanjian penempatan, perjanjian kerjasama

penempatan, rekruitmen seleksi, pelatihan, asuransi, penerbitan KTKLN dan

pemulangan TKI sampai daerah asal.

3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi melaksanakan tugas pengawasan

penempatan perlindungan TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4) Apabila di Kabupaten/Kota tidak memiliki Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan,

maka pelaksanaan fungsi pengawasan penempatan dan perlindungan TKI dapat

dikoordinasikan dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

terdekat atau Provinsi.

5) Pegawai pengawas wajib membuat laporan tertulis per-triwulan kepada Kepala

Dinas.

7

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB,

Kepala Biro Hukum,

Hj. Desak Putu Yuliastini