Menurut Nisma, sebenarnya tindakan yang diakukan polisi Diraja Malaysia bukan yang pertama kali, misalnya kasus penembakan buruh migran asal Sampang Madura beberapa waktu lalu.

"Kami menyatakan mengutuk keras perbutan biadab Diaraja Malaysia. Sebenarnya bangsa ini sudah terhina, karena polisi sudah melecehkan buruh di Malaysia. Kemudian di dalam anggota tubuh pun sudah tidak ada organ," ujar Nisma dalam jumpa persnya di kantor YLBHI Jakarta, Rabu

(25/4).

Kasus ini menurut Nisma juga dinilai sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Karena itu pihaknya menuntut kepada pemerintah Indonesia agar segera mendesak pemerintah Malaysia yang dinilai sudah menistakan dan menghina bangsa ini.

"Berulangkali Malaysia sudah sangat membuat rakyat Indonesia marah. Kami menuntut pemerintah mengambil tindakan dan mengevaluasi kembali hubungan dengan Malaysia," tandasnya.

Lebih lanjut soal rencana pencabutan moratorium buruh migran di Malaysia, Nisma menolak keras. Ia mengharamkan rencana pencabutan tersebut karena kasus ini dianggap sudah melukai buruh migran dan rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Sultoni, juga menyampaikan sikap yang sama. Sultoni menilai perbuatan polisi Diraja Malaysia dianggap sebagai perbuatanbar-bar.

"Kami dalam kontek sebagai kaum buruh terkait penembakan tiga TKI di Malaysia, kami menuntut tindakan bar-bar yang tidak dilakukan proses secara adil itu, anti kemanusiaan," ujarnya.

Ia juga melihat peristiwa ini peristiwa yang terus berulang ulang dan akan terus berulang, karena pemerintah dinilai tidak memiliki posisi tawar dengan Diraja Malaysia. Hal itu sampai terlihat hingga saat ini pemerintah belum mengambil posisi tindakan, dan berani menyatakan sikap tegas terhadap pemerintah Malaysia.

"Pemerintah harus berani mendesak pemerintah Malasya untuk menyeliki ini yang disinyalir ada proses yang tak manusiawi, adanya penyalahgunaan organ tubuh," desaknya.