Agen Perekrut Tentukan Kualitas TKI?
Unknown
15:29
0
SBMI, Surabaya - Kualitas Petugas Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (PRCTKI) ikut menentukan kualitas Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Plt Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Rusdi Basalamah mengatakan PRCTKI merupakan kepanjangan tangan dari Pengusaha jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
"Jika PRCTKI-nya bekerja dengan benar dan sesuai prosedur, maka PPTKIS yang menggunakan jasanya turut serta menjadi baik," ujarnya dalam Bimtek PRCTKI di Surabaya, Sabtu (01/09). Karena PRCTKI merupakan ujung tombak, maka tenaga rekrut inilah yang harus dibenahi lebih dulu sebelum melaksanakan tugasnya di lapangan untuk merekrut para calon TKI.
Dikatakan Rusdi, Bimtek yang diikuti 500 perserta ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan serta sistem perekrutan, penempatan dan perlingan TKI yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu juga untuk melatih dan mendidik PRCTKI agar menjadi petugas rekrut yang memahami tugas-tugasnya sehingga tercipta PRCTKI yang profesional dan bertanggung jawab.
"Selain itu juga Bimtek ini bertujuan untuk mempersiapkan PRCTKI di seluruh Indonesia dalam rangka memperbaiki sistem dan kualitas rekrut, penempangan dan perlindungan TKI serta yang terpenting adalah pendataan seluruh PRCTKI," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim Syafillah Yusuf yang hadir dalam Bimtek tersebut menambahkan pendataan PRCTKI ini memang penting.
"Mereka harus masuk dalam sistem karena mereka ini yang menentukan kualitas TKI. Kalau bahannya bagus, ya hasilnya akan bagus," ujarnya.
Bimbingan untuk petugas rekrut menurut Gus Ipul sangat penting karena masih sering terjadi kesalahan dalam perekrutan. Seperti misalnya identitas yang tidak sesuai termasuk pemalsuan umur, keterampilan yang belum memadai dan kondisi-kondisi lain yang belum memenuhi syarat seorang tenaga kerja dikirim ke luar negeri.
Peningkatan kualitas petugas rekrut serta TKI yang diberangkatkan ke luar negeri sudah menjadi tuntutan karena pemerintah menginginkan TKI yang diberangkatkan adalah tenaga formal yang memiliki keterampilan dan mengurangi pengiriman tenaga informal. "Tapi masalahnya, permintaan tenaga informal juga masih tinggi," sambungnya.
Untuk TKI dari Jatim dikatakan Gus Ipul 58%-nya masih menuju ke Timur Tengah. Bahkan moratorium yang diberlakukan menyusul terjadinya beberapa masalah justru menimbulkan masalah baru yaitu pengiriman TKI ilegal.
"Ini memang dilema karena masih banyak permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja kita di luar negeri, tapi permintaan tenaga kerja dari dalam negeri sendiri juga cukup besar karena sulitnya mencari pekerjaan di sini," kata Gus Ipul.
"Jika PRCTKI-nya bekerja dengan benar dan sesuai prosedur, maka PPTKIS yang menggunakan jasanya turut serta menjadi baik," ujarnya dalam Bimtek PRCTKI di Surabaya, Sabtu (01/09). Karena PRCTKI merupakan ujung tombak, maka tenaga rekrut inilah yang harus dibenahi lebih dulu sebelum melaksanakan tugasnya di lapangan untuk merekrut para calon TKI.
Dikatakan Rusdi, Bimtek yang diikuti 500 perserta ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan serta sistem perekrutan, penempatan dan perlingan TKI yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu juga untuk melatih dan mendidik PRCTKI agar menjadi petugas rekrut yang memahami tugas-tugasnya sehingga tercipta PRCTKI yang profesional dan bertanggung jawab.
"Selain itu juga Bimtek ini bertujuan untuk mempersiapkan PRCTKI di seluruh Indonesia dalam rangka memperbaiki sistem dan kualitas rekrut, penempangan dan perlindungan TKI serta yang terpenting adalah pendataan seluruh PRCTKI," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim Syafillah Yusuf yang hadir dalam Bimtek tersebut menambahkan pendataan PRCTKI ini memang penting.
"Mereka harus masuk dalam sistem karena mereka ini yang menentukan kualitas TKI. Kalau bahannya bagus, ya hasilnya akan bagus," ujarnya.
Bimbingan untuk petugas rekrut menurut Gus Ipul sangat penting karena masih sering terjadi kesalahan dalam perekrutan. Seperti misalnya identitas yang tidak sesuai termasuk pemalsuan umur, keterampilan yang belum memadai dan kondisi-kondisi lain yang belum memenuhi syarat seorang tenaga kerja dikirim ke luar negeri.
Peningkatan kualitas petugas rekrut serta TKI yang diberangkatkan ke luar negeri sudah menjadi tuntutan karena pemerintah menginginkan TKI yang diberangkatkan adalah tenaga formal yang memiliki keterampilan dan mengurangi pengiriman tenaga informal. "Tapi masalahnya, permintaan tenaga informal juga masih tinggi," sambungnya.
Untuk TKI dari Jatim dikatakan Gus Ipul 58%-nya masih menuju ke Timur Tengah. Bahkan moratorium yang diberlakukan menyusul terjadinya beberapa masalah justru menimbulkan masalah baru yaitu pengiriman TKI ilegal.
"Ini memang dilema karena masih banyak permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja kita di luar negeri, tapi permintaan tenaga kerja dari dalam negeri sendiri juga cukup besar karena sulitnya mencari pekerjaan di sini," kata Gus Ipul.
No comments