Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia telah dicabut. TKI gelombang pertama yang berjumlah 29 orang pun telah tiba di negeri jiran itu.

Anggota Komisi IX DPR Bidang Ketenagakerjaan Rieke Dyah Pitaloka menyatakan, moratorium TKI ke Malaysia otomatis berakhir ketika kedua negara telah menyepakati perjanjian tertulis atau nota kesepahaman baru. Dia pun menilai revisi nota kesepahaman RI-Malaysia terkait TKI sudah cukup baik.

“Misalnya upah sekarang harus ditransfer langsung ke rekening TKI, dokumen boleh dipegang TKI, ada libur sehari dalam seminggu, dan TKI bisa ambil uang ekstra sebesar 29 Ringgit jika dia tidak mengambil libur itu,” papar Rieke kepada VIVAnews,Senin.

“Tapi bukan berarti persoalan TKI di Malaysia selesai. Harus jelas dulu bagaimana mekanisme kontrol terhadap Memorandum of Understanding ini,” kata dia. Oleh karena itu Komisi IX DPR akan mempertanyakan hal ini kepada pemerintah. “Sanksinya apa kalau majikan tidak menjalankan MoU ini? Sebab di MoU ini tidak diatur sanksinya,” imbuh Rieke.

Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga harus bertanggung jawab atas nasib TKI di negeri mereka. “Kadang-kadang pekerja migran kan didiskriminasikan. Nuansanya tetap bisnis,” ujar Rieke. Untuk itu pula ia mendorong pemerintah untuk mengirim TKI yang mempunyai keahlian agar terhindar dari diskriminasi semacam itu.

Diberitakan harian The Star, Malaysia masih memerlukan 100 ribu TKI usai pencabutan moratorium. Menteri Sumber Manusia Malaysia Datuk S Subramaniam mengatakan, hingga kini pihaknya menerima antara 70 hingga 80 ribu permohonan TKI, dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat.