Ada yang hilang dalam era globalisasi ekonomi dewasa ini, yaitu kemerdekaan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang boleh dan tidak diproduksi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia dalam bidang ekonomi dipaksa mengacu pada aturanaturan yang ditetapkan secara global. Segala urusan yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan hasil produksi telah diatur rezim internasional.

Aturan global secara umum berisikan standar produksi, prosedur perdagangan, dan sanksi atas pelanggaran aturan. Perjanjian dan aturan internasional ekonomi sebagian besar telah diratifi kasi dan diharmonisasi ke dalam peraturan perundang-udangan Indonesia. Berbagai aturan global tersebut telah membawa dampak melemahnya kemampuan rakyat Indonesia dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan secara mandiri.

Dewasa ini, hampir semua produk pertanian dan bahan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia bersumber dari impor, seperti beras, jagung, kedelai, gandum, gula, garam, susu, dan daging. Angkanya terus meningkat signifi kan setiap tahun. Negara ini juga menjadi sasaran utama ekspor produk manufaktur, seperti baja, mesin, otomotif, dan elektronik.

Demikian pula produk berteknologi tinggi seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan persenjataan. Semua impor. Dalam usia yang semakin dewasa, Indonesia belum juga berhasil meraih kemajuan dalam bidang produksi barang dan jasa seperti bangsa lain yang usianya relatif sama.

Kedaulatan dan kemandirian dalam ekonomi tidak dapat diraih karena tekanan faktor eksternal kuat. Sementara secara internal Indonesia kehilangan kemampuan memperkuat daya produksi dalam menghasilkan kebutuhan dirinya secara maksimal.

Salah satu penyebab kuatnya tekanan eksternal terhadap ekonomi nasional ialah ditandatanganinya berbagai perjanjian perdagangan bebas dan investasi tanpa mempertimbangkan secara baik kepentingan dan kemampuan nasional. Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas World Trade Organization (WTO) melalui UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pengesahan tersebut merupakan komitmen meliberalisasi perdagangan. Selain itu, Indonesia telah menandatangani berbagai Free Trade Agreement (FTA) sebagai komitmen yang lebih tinggi dibandingkan WTO untuk liberalisasi. Ratifi kasi FTA salah satunya dilakukan melalui UU No 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter sebagai komitmen bergabung secara penuh dalam perdagangan bebas ASEAN.

Melalui perjanjian perdagangan bebas, disepakati liberalisasi perdagangan barang melalui penghapusan hambatan tarif (tarrif barrier) dan nontarif (non tarrif barrier), seperti prosedur yang berbelit-belit, standar produk, sanitary, dan fitosanitary. Perjanjian perdagangan memberi peluang dan kemudahan masuknya barang-barang impor ke ekonomi Indonesia.

Perjanjian perdagangan juga dibuat untuk jasa-jasa dan intellectual property right/hak kekayaan intelektual (HAKI). Perjanjian menyebabkan produksi barang pada tingkat nasional dan seluruh produksi masyarakat harus dipastikan tidak melanggar paten, HAKI, yang telah ditetapkan secara internasional.

Selain itu, Indonesia menandatangani perjanjian internasional dalam bidang investasi melalui Billateral Investment Treaty (BIT), yang berisikan aturan perlindungan investasi luar negeri pra-investasi (pre-establishment), pembebasan dari persyaratan joint venture (joint venture requirement), larangan nasionalisasi, subrogasi, dan perlindungan pasca-investasi (post establishment).

Hingga kini, Indonesia telah mendatangani 67 BIT dengan berbagai negara. Dengan demikian, perjanjian ini bersifat mengikat (legally binding) dan bila dilanggar dapat digugat di arbitrase internasional.

Atas dasar BIT, perusahaan asing dapat masuk secara utuh ke semua sektor, mulai dari pertanian, industri, jasa, hingga keuangan dengan dilindungi hukum internasional. Dengan demikian, petani, nelayan, UKM, dan industri nasional harus bersaing secara bebas dengan perusahaan multinasional dalam mempertahankan eksistensinya.

Masih segar dalam ingatan kasus mobil SMK yang tidak lolos uji emisi. Ini terhambat diproduksi secara massal karena belum lolos uji emisi, standar yang ditetapkan secara internasional. Itu telah diatur dalam berbagai perundangan nasional, adopsi standar rezim internasional. Di masa yang akan datang, uji kendaraan bermotor akan semakin berat.

Indonesia telah menandatangani framework agreement for the integration of priority sector, di mana otomotif merupakan salah satu di antara 11 sektor yang disepakati Oktober 2003 dan diharapkan mulai dijalankan pada 2010. Nantinya, produk otomotif akan berada di bawah ASEAN consultative committee standard and quality.

Sebelumnya, Indonesia melalui Menteri Perhubungan telah meratifikasi agreement on the recognition of commercial vehicle inspection certifi cated for goods vehicles and public services vehicles issues bay ASEAN Member Countries 10 September 1998 di Singapura.

Peristiwa lainnya, kriminalisasi terhadap petani jagung di Kabupaten Kediri, Jawa Timur (16 Januari 2010), karena memproduksi bibit jagung dengan kualitas sangat baik, menyamai produksi bibit yang dihasilkan oleh perusahaan perusahaan asing yang beroperasi di daerah setempat.

Para petani dikriminalisasi dengan dasar pelanggaran paten yang dimiliki perusahaan. Mereka dituduh memalsukan bibit jagung yang diproduksi perusahaan asing yang menguasai pasar bibit di daerah tersebut. HAKI dan paten merupakan rezim yang diatur dalam regulasi WTO dan FTA.

Ke depan, semakin banyaknya penandatanganan perjanjian internasional seperti penyelamatan iklim United Nations FrameworkConvention on Climate Change (UNFCCC), standar dalam produksi tembakau seperti UN Framework Convention on Tobacco Control (UNFCTC), dan perjanjian internasional lainnya, yang mencoba menerapkan standar yang sama terkait suatu produk yang menjadi komoditas global.

Standardisasi produk global secara langsung akan mematikan kreativitas nasional untuk memulai dan mengembangkan produksinya. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa perjanjian internasional dapat berdampak buruk pada hak usaha nasional dalam mempertahankan kelangsungan produksi.

Aturan internasional yang telah ditandatangani pemerintah di satu sisi dapat menjadi penghalang kreativitas nasional untuk berkembang. Di sisi lain, upaya mengembangkan kapasitas usaha nasional tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pemerintah. Hak untuk bekerja dan beproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri adalah esensi dari kemerdekaan ekonomi.

Hilangnya hak berproduksi akan mengakibatkan kebergantungan pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berarti lenyapnya kemerdekaan ekonomi. Meraih kemerdekaan berproduksi merupakan syarat bagi kemerdekaan ekonomi yang akan membawa Indonesia pada kemerdekaan politik yang sesungguhnya dalam era liberalisasi perdangan.

Membiarkan kebergantungan pada hasil produksi negara lain atau perusahaan multinasional sama dengan menekan atau menghancurkan usaha ekonomi rakyat dan industri nasional. Tugas pemerintahan ke depan adalah mengevalusasi berbagai perjanjian internasional dalam bidang investasi dan perdagangan dalam rangka mewujudkan kembali Indonesia berdaulat dalam berproduksi.

oleh : Salamuddin Daeng

Penulis dari Indonesia for Global Justice (IGJ).