KORAN MIGRAN, BANGLADESH - Perlunya perbaikan kondisi kerja bagi pabrik di Asia, ditunjukkan oleh banyak kasus. Yang terakhir di Bangladesh sebuah pabrik ambruk. Sudah diketahui pabrik itu hampir runtuh, dan pagi hari saat terjadinya bencana, para pekerja hanya mau memasukinya karena dipaksa. Ratusan korban tewas. Baru September lalu pabrik tekstil di Bangladesh terbakar. Pintu daruratnya dikunci, banyak pekerja terbakar.

Itu menjadi kritik utama banyak pihak terutama gerakan buruh terhadap Adidas. Jika para pekerja di pabrik pemasok mengeluhkan kurangnya keamanan kerja, tidak terjadi apapun. SBMI lewat Sekjennya, Saputro tidak terlalu berharap dari banyak program-program charity yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Buruh Bangladesh Berlawan

KORANMIGRAN, DHAKA - Runtunnya sebuah pabrik tekstil di Bangladesh, para buruh menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Pemerintah Bangladesh dan perusahaan tekstil memutuskan penutupan banyak pabrik.

Para buruh tekstil kaget mendapat kabar pabriknya ditutup. Mereka sudah menggelar aksi protes untuk perbaikan kondisi kerja. Mereka tidak menyangka bahwa pabriknya malah berhenti berproduksi, kata Shireen Huq, aktivis organisasi perempuan Nariphoko.

KORANMIGRAN, JAKARTA - Fakta baru terkait uang diyat Satinah sebesar Rp 21 Miliar diuangkapkan Melanie kepada media, Senin (24/3/2014) yang mengatakan Pemerintah RI sendiri lah yang menyebabkan uang diyat Sutinah membengkak menjadi Rp 21 miliar.

"Tahun 2011, saat divonis bersalah, uang diyat yang diminta keluarga majikan Satinah hanya Rp 1,5 miliar. Tapi pemerintah RI tidak menanggapinya. Apalah artinya uang senilai itu, dibandingkan Rp 83 triliun yang disumbang TKI setiap tahun," kata Melanie Subono.

Ia mengungkapkan, ketika masih dalam proses persidangan, tidak ada satu pun perwakilan pemerintah RI yang mau mendampingi Satinah.

Melani menuturkan, pemerintah baru melakukan pendampingan sekitar tahun 2012 setelah keluar vonis terhadap Satinah. Saat itu uang Diyat yang diajukan keluarga majikannya baru Rp 1,5 miliar.

Setelah besaran uang diyat itu membengkak, pemerintah mengirimkan Kepala Satgas Penanganan WNI Maftuh Basyuni untuk negosiasi dengan otoritas Arab Saudi maupun keluarga majikan Satinah.

"Saya tau karena saya yang mendampingi Satinah. Uang diyatnya membengkak jadi Rp 45 miliar. Sekarang turun jadi Rp 21 miliar," tuturnya.

Update terbaru, Pemerintah Indonesia mengaku hanya memiliki uang Rp 18 miliar untuk membayar uang diyat. Karenanya, masih kekurangan Rp 3 miliar untuk membebaskan Satinah dari hukuman pancung. (tribun)

Ancaman Hukuman Mati terhadap BMI, Menunggu Godot

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) akhirnya memecat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat jabatannya, menyusul keputusan pria 46 tahun itu bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Walau Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam berdiplomasi mengatakan alasan pemecatan untuk penyegaran organisasi, namun aroma politis pemecatan Jumhur sudah lama diduga pasti dilakukan. Dengan kelihaiannya pula dan seolah sudah mengerti konsekuensi langkah politiknya, Jumhur pun pasra dan legowo menerima sanksi politik SBY .

Mari kita melihat ke belakang, bahwa langkah politik Jumhur kali ini bukanlah hal yang mengejutkan. Bahkan, aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) tetap terbilang lihai dalam membaca situasi politik negeri para maling ini.

Pada 1999, ambisi Jumhur gagal bersama Partai Daulat Rakyat, yang dia bentuk bersama mantan Menkop Adi Sasono. Menjabat sebagai sekjen, Jumhur gagal membawa partai tersebut menjadi kekuatan besar. Di Pemilu 1999, partai berbasis massa buruh, petani dan nelayan itu hanya berhasil mendudukkan satu wakilnya di Senayan.

Gagal di Pemilu 1999, Jumhur merapat ke Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) pada Pemilu 2004. Dia pun menjadi tim sukses SBY - JK pada Pilpres pertama di republik ini. Setelah SBY - JK menang, Jumhur pun mendapat hadiah dari pengorganisasian massa buruh yang dilakukannya. Pada 2007, dia diberi jabatan Kepala BNP2TKI oleh Presiden SBY .

Kepala BNP2TKI terbilang bukan jabatan remeh. Bahkan, sejumlah kalangan menyebut BNP2TKI adalah lahan basah, karena urusan asuransi TKI dan sebagainya ditangani badan independen itu, tidak lagi oleh Kemenakertrans. Terlebih Jumhur adalah orang pertama yang menduduki kursi nomor satu badan nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 itu. 

Jumhur bahkan menjabat Kepala BNP2TKI lebih dari 5 tahun, di luar kebiasaan masa jabatan pejabat tinggi setingkat eselon 1. Namun, pada 11 Maret lalu Jumhur resmi digusur dari kursi empuknya yang dia nikmati 7 tahun lebih atau sejak 11 Januari 2007.

Kini dia bergabung dengan PDIP, partai yang sedang naik pamor menjelang Pemilu 2014. Banyak kalangan menduga Jumhur mengincar posisi menteri tenaga kerja, jabatan yang gagal diraihnya saat SBY menjabat. Namun, terlepas dari apapun target Jumhur, langkah politik suami Alia Febyani Prabandari, runner-up Puteri Indonesia 2001, terlihat bak akrobat. 

Sebagaimana akrobat, si pemain akan dipuji karena ketangkasannya jika berhasil, namun akan ditertawakan jika gagal.

KORANMIGRAN, JAKARTA - Moh Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), akhirnya dipecat alias diberhentikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lewat Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tertanggal 11 Maret 2014.

RIUH rendah kampanye ada di sekitar kita. Berbagai diskusi, pendapat, imajinasi masa depan tak terkira terbang berhamburan di sekitar kita. Menghadapi keadaan seperti itu, terkadang muncul pertanyaan di benak kita—setidak-tidaknya saya—untuk apa berpolitik. Salah satu jawaban yang lugu untuk itu barangkali diberikan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles jawabannya sangatlah sederhana; tujuan politik adalah menghantarkan manusia pada hidup yang baik.

Kenapa demikian?  Bagi Aristoteles, perbedaan manusia dan binatang yang asali terletak pada kemampuannya berbahasa. Melalui bahasa manusia mampu membeda-bedakan, melihat dan merundingkan tentang yang baik. Tapi namanya juga bahasa, ia menjadi begitu berkembang dan teruji jika tidak dalam soliluki, melainkan dalam perkumpulan politik. Politik, dengan demikian, haruslah mempunyai sesuatu yang penting yang tidak dimiliki di dalam kegiatan yang lainnya, sehingga hanya di sanalah kealamiahan manusia dimungkinkan teraktualisasi. Tetapi, apakah yang dimaksud Aristoteles sebagai ‘hidup yang baik’ yang menjadi tujuan politik itu?

Aristoteles tak pelak lari ke masalah moral. Baginya, kehidupan moral bertujuan pada kebahagiaan. Orang dengan keutamaan/orang berbudi luhur menurutnya adalah orang yang menempatkan kesenangan dan kesedihan pada hal yang benar. Lebih jauh, keutamaan moral ini muncul dari sebuah kebiasaan; dengan demikian melalui tindakan praktis. Dengan mendalami kebiasaan yang bajik/bijak, kita akan mampu memahami aksi-aksi yang bijak. Hal ini perlu dibedakan dari taat pada hukum. Hukum mengatur sesuatu yang singular, sedangkan kebajikan moral berurusan dengan yang partikular. Demikian Aristoteles, ‘Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan pertanyaan tentang apa yang baik bagi kita tidak memiliki suatu kepastian, lebih dari masalah-masalah kesehatan… Agen-agensendirilah yang dalam setiap kasus harus mempertimbangkan apa yang sesuai dengan kesempatan, seperti yang terjadi juga dalam seni pengobatan atau navigasi’ (sebagaimana dikutip Sandel, 2010).

Keutamaan moral dengan demikian tidak terletak semata pada kebiasaan yang baik. Lebih jauh, keutamaan moral menyangkut melakukan hal yang baik pada orang yang benar, pada taraf yang benar, pada waktu yang benar, dengan motif yang benar dan dengan cara yang benar. Keutamaan moral dengan demikian membutuhkan sebuah keputusan tertentu, sebuah kemampuan atau pengetahuan yang dalam bahasa Aristoteles disebut ‘kebajikan praktis.’ Kebajikan Praktis ini adalah kapasitas untuk beraksi yang rasional dan benar dengan penghormatan pada kebaikan manusia.

Kebajikan praktis adalah nilai moral dengan implikasi politik. Orang dengan kebajikan praktis dapat mempertimbangkan dengan baik apa yang baik, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk seluruh penduduknya, dan untuk kemanusiaan secara keseluruhan. Pertimbangan, dengan demikian, menyangkut sesuatu aksi yang patut diambil sekarang dan di sini dengan melihat atau mempertimbangkan kebaikan manusia yang tertinggi yang bisa dicapai di bawah keadaan tertentu.

Teranglah di dalam politik (polis) orang bisa mencapai keutamaan ini. Tujuan dari menjadi warga negara (atau tujuan dari politik), demikian Aristoteles, memang adalah demi mencapai keutamaan. Karena di dalam politiklah kebiasaan yang memungkinkan adanya keutamaan moral dan tindakan-tindakan bajik bisa dilakukan. Orang yang baik, dengan demikian, adalah dia yang menggunakan dengan sepenuhnya kealamiahannya yang membedakannya dengan binatang, yakni kepenuhannya dalam mengelaborasi kemampuan berbahasanya menuju keutamaan hidup. Orang yang baik adalah orang dengan keutamaan hidup yang hanya mungkin didapatkan melalui aktivitas langsung, terjun di dalam polis.

Alasan bahwa esensi politik adalah hidup yang baik menurut Aristoteles adalah pertama hukum-hukum polis menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, membentuk karakter yang baik, dan menempatkan kita pada keutamaan warga negara. Kedua kehidupan sosial memungkinkan kita untuk meningkatkan kapasitas untuk mempertimbangkan dan dengan kebajikan praktis kita menjadi baik dalam mempertimbangkan sesuatu dengan memasuki arenanya; menjadi warga negara. Bagi Aristoteles, tujuan politik lebih tinggi daripada memaksimalkan keuntungan (utilitas) atau memberikan aturan yang adil untuk mengejar kepentingan individu. Hal ini, sebaliknya, merupakan ekspresi alami kita, sebuah kesempatan bagi berlangsungnya kapasitas manusia, merupakan aspek penting dari kehidupan yang baik.

Tetapi pertanyaan tak urung mengemuka. Tujuan politik yang dipikirkan Aristoteles ini berada dalam sebuah sistem politik yang diskriminatif. Kita tahu, di Yunani Kuno, tempat lahirnya cikal bakal demokrasi itu, tidak semua orang bisa berpartisipasi dalam politik. Setidaknya anak-anak, perempuan, dan budak tidak punya hak suara. Demokrasi di Yunani dengan demikian bisa dikatakan sebagai keadilan di atas keringat dan tenaga beribu budak. Sebuah keadaan politik yang tidak manusiawi untuk masa kita bukan?

Menjawab itu, Aristoteles tak kalah tak manusiawi-nya. Ia menerima perbudakan sejauh budak adalah orang-orang yang secara alamiah dilahirkan dalam kapasitas tersebut. Jika budak didapatkan dari rampasan perang, ia justru menolak. Alasannya sederhana.  Budak dari rampasan perang atau tahanan perang sesungguhnya orang merdeka yang dirampas kemerdekaannya.

Tentu saja argumen Aristoteles ini bermasalah. Bagaimana mungkin seorang manusia secara alamiah lahir sebagai budak? Bukankah manusia lahir sederajat? Adalah Engels dalam Anti-Duhring yang,  seingat saya, menegaskan bahwa pada suatu masa perbudakan sah-sah saja sebagai sebuah sistem kehidupan bersama. Dalam konteks waktu seperti itu, tak ada perihal tak berperikemanusiaan yang boleh kita jadikan tolok ukur penilaian. Sekarang bayangkanlah sebuah masa ketika tidak ada kran air, tidak ada sistem pompa air, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin seorang Aristoteles bisa berfilsafat jika tidak ada orang lain yang mengurusi air mandinya?

Demikian, Aristoteles di zaman arkhaik. Namun setidaknya dari pemikiran pada masa masyarakat dan sistem kehidupan yang masih sederhana itu pun kita jadi tahu bahwa ada di antara mereka yang layak diberi amanah mengatur polis dan ada yang tidak.

Ditulis  oleh Berto Tukan dari Indoprogress untuk pendidikan

JAKARTA - Aliansi Komite Politik Alternatif mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (13/3). Mereka menyerukan publik melawan Pemilu 2014.

"Terserah bentuknya ke masyarakat. Mau golput, turun ke jalan, atau datang ke TPS tapi coblos-coblos itu kertas suara," ucapan juru bicara demonstran Surya Anta, di depan Gedung KPU.

Menurut Surya, Pemilu tetap saja berisikan partai lama yang prokapitalisme, mencaplok kepentingan rakyat, dan memberangus perserikatan. "Ada juga koruptor dan calon koruptor, Itu tak bisa diharapkan kepada rakyat," imbuhnya.

UU Nomor 8 Tahun 2012 soal pemilu pun, lanjut Surya, harus diubah. Sebab Pemilu tak berpihak pada esesi demokrasi. Mereka menganggap aturan itu berpihak pada kepentingan pemodal.

Sebelum ke KPU, demonstran berorasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka terdiri dari berbagai serikat buruh, organisasi mahasiswa, petani dan pemuda. Organisasi yang hadir di antaranya: GSPB, SGBN, SBMI, Sebumi, SBM, KPO PPR, Federasi Progresif, Pembebasan, SMI, PPI, FPBI, GRI, Frontjak. (Metrotvnews.com)

JAKARTA - Sejumlah kelompok buruh di Jakarta mengeluarkan manifesto menolak Pemilu 2014. Mereka menilai partai dan caleg yang mengikuti Pemilu tidak mempunyai program yang berpihak pada buruh dan masyarakat.

KORAN MIGRAN, JAKARTA - Tahun 2014 adalah tahun dimana pemilu akan digelar, tak banyak yang berubah dari pemilu sebelumnya yang berbagai produk kebijakan ekonomi politiknya diambil berdasarkan kepentingan pemilik modal dan investor yang puluhan tahun merampas kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Yang membuat rakyat Indonesia kelaparan di lumbungnya sendiri, yang membuat perbudakan modern melalui sistim kontrak dan outsorching, yang membuat rakyat perempuannya tereksploitasi fisik dan isi kepalanya, yang mengambil banyak keuntungan dari politik upah murah. Partainya, capresnya, calegnya mayoritas berasal dari kalangan pejabat dan mantan pejabat yang korup, pengusaha, intelektual oportunis dan elit militer (jenderal-jenderal) yang punya sejarah pelanggaran HAM. Maka pemilu tahun ini hanya akan jadi ajang pemilu borjuasi yang jelas tidak akan menghasilkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat karena komposisinya makin menguatkan bagaimana pemerintahan kapitalis-militeristik akan makin menindas rakyat, akan memangkas kesejahteraan dan hak demokrasi rakyat serta berbagai kebijakan pasar bebas. Pelajaran dari kondisi ekonomi-politik Indonesia saat ini adalah cerminan bahwa pemilu 2014 pun tidak akan menghasilkan perubahan yang berpihak rakyat.

Situasi seperti ini sudah cukup sebagai landasan bahwa sudah saatnya penyatuan gerakan untuk kembali memperjuangkan kesetaraan, demokrasi dan hak-hak ekonomi-politik rakyat secara bersama-sama oleh kaum perempuan dan rakyat. Karena, akar persoalannya adalah sama yaitu Kapitalisme dan bernasib sama sebagai rakyat Indnesia yang ratusan tahun dijajah sejak kolonialisme dan VOC datang dengan dalih berdagang hingga kapitalisme industry dan finansial saat ini. Yang tujuannya adalah sama yaitu: merampas sumber daya alam dan tenaga manusia dan pasarnya untuk melanggengkan kapitalisme yang walaupun terbukti gagal dan sering krisis tapi pemerintahan ini terus berupaya mempertahankannya.

Berkaitan dengan International Womens Day (IWD) atau hari perempuan internasional tahun ini adalah momentum yang tepat untuk menyemangati dan menggerakan kembali perjuangan kaum perempuan dan rakyat untuk kembali menyatukan perjuangannya .

KOMITE PERJUANGAN PEREMPUAN dan RAKYAT mengundang dan mengajak semua kaum perempuan untuk terlibat dalam Aksi Massa dan Panggung Politik Perempuan & Rakyat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Maret 2014.

Titik Kumpul dari aksi ini di Patung Kuda (Gedung Indosat) pada pukul 09.00 - 13.00 dengan mengambil rute: Patung Kuda - Istana.

Acara kemudian dilanjutkan ke Taman Ismail Marzuki pada pukul 13.30 dengan acara Panggung Politik Perempuan dan Rakyat (Orasi Politik, Teater, Puisi, Musik Perlawanan, dll).

Perempuan & Rakyat Bersatu Lawan Kapitalisme, Elit Politik Borjuasi, Militerisme, Patriarki & Rezim Anti Rakyat !

Gerakan Perempuan Untuk Perjuangan rakyat !

Bangun Alat Politik Alternatif Kerakyatan !

KOMITE PERJUANGAN PEREMPUAN dan RAKYAT

(KP-SGBN, SBMI, GRI, FRONTJAK, INDIES, GSBI, LIPS, KPO, PERPENI, GSPB, PPR, BMPA, LAKI P45, PEMBEBASAN, SEBUMI, SPRI)

Kontak person

Sultoni: 021-96041547, Wanti: 085811254638, Fitri: 085691961968, Ramses: 081364578636

KOREA - Selasa depan menandai akhir dari tahun pertama di kantor untuk President Korea Selatan Park, Geun-hye.

JAKARTA - Sekber buruh bersama organisasi rakyat lainnya pada tanggal 1 Maret berkumpul mendiskusikan pemilu 2014 yang sebentar lagi akan tiba. Partai-partai borjuis memang telah meluncurkan banyak tipu muslihatnya, tapi dengan gagasan diskusi bareng ini, Sekber Buruh berinisyatif mengundang puluhan pimpinan organisasi rakyat untuk menyatakan pandangan dan posisinya terhadap elit politik di negeri ini. Dengan tema “Pemilu 2014: Pemilu Rakyat Atau Pemilu Borjuis?”, Sekber Buruh mencoba mengupas segi-segi pemilu yang tidak pernah menjawab persoalan-persoalan rakyat.

Diskusi yang dipandu Ramses dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) tersebut menghadirkan 5 orang pembicara yaitu Sultoni yang merupakan kordinator Sekber Buruh sekaligus mewakili Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP), Adi dari Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Surya dari Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Abednego dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Marlo dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).

Sebelum diskusi dimulai, Ibob dari Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (Sebumi) membacakan 2 buah puisinya yang menyinggung semua calon-calon yang akan maju dalam pemilu mendatang. Ibob juga memberikan poster-poster bertema Golput sebagai bahan-bahan yang siap dia perbanyak nantinya.

Sekitar tiga setengah jam berlangsung, para pembicara dan peserta diskusi sepertinya sudah memiliki pandangan yang hampir seragam tentang bahwa pemilu 2014 adalah pemilu nya para pemodal (borjuis) dan tidak adanya alternatif bagi rakyat. Namun beberapa pembicara maupun peserta mengakui terdapat kerumitan dari aspek-aspek yang ada dalam pemilu, sehingga harus memberi pola dan titik tekan tertentu pada cara melihat pemilu dan bagaimana harus meresponnya.

Adi misalnya, memberi tekanan pada beberapa calon yang berasal dari gerakan rakyat yang maju melalui partai-partai yang ada dengan alasan pembelajaran atau sekolah politik tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, tempat sekolah yang buruk akan menghasilkan produk yang buruk. Sedangkan Sultoni, selain menekankan pada kartel politik partai-partai yang bobrok dalam pemilu 2014 nanti, juga menyasar bagaimana rakyat tidak punya hak demokratis nya dalam mengontrol, mengevaluasi dan mencopot wakilnya ketika terpilih nanti. Ini alasan Sultoni untuk menyerukan agar tidak berkompromi kepada partai-partai pemodal sebagai landasan pembangunan partai alternatif.

Abednego sedikit berbeda. Walaupun tidak melihat pemilu 2014 sebagai sarana penyelesaian masalah rakyat dan perlu membawa aspirasi golput, dia menekankan bagaimana mengelola golput agar tidak menguntungkan calon-calon yang lebih buruk. Abednego juga melihat diperlukannya “gerakan tagih janji” bagi rakyat yang masih terilusi dengan janji dan program para calon. Sedangkan Surya, melihat gerakan alternatif perlu menitikberatkan serangan pada calon-calon yang tidak demokratis dan menyasar pendukung-pendukung nya bagi pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas. Marlo yang berbicara terakhir seakan menutup pembicara-pembicara sebelumnya yang sudah mengatakan tentang perlunya menyertakan penolakan pemilu dengan seruan pembangunan partai alternatif. Bagi Marlo, perlu menantang setiap organisasi rakyat untuk membangun partai alternatif yang benar-benar lahir dari rakyat.

Diskusi lebih hangat saat seorang peserta dari Frontjak menekankan tentang perlunya memunculkan figur-figur gerakan rakyat sebagai faktor yang mempercepat pembangunan partai alternatif pada massa luas. Hal ini pun mendapat tanggapan yang beragam tentang kaitan antara figur, program dan metode politik dalam pembangunan partai alternatif.

Bukan hanya itu, dalam diskusi ini juga sempat hadir tawaran-tawaran kongkret yang akan dilakukan dalam Pemilu 9 April mendatang. Ada yang mengusulkan untuk datang dan mencoblos semuanya. Ada yang mengusulkan mencoret kertas suara dengan program dan tuntutan kerakyatan. Ada juga yang mengusulkan memasang bendera di rumah atau memasang poster di tiap TPS. Tentunya diskusi tersebut tidak punya hak untuk memutuskan aspirasi yang berkembang.

Bagaimanapun diskusi harus diakhiri, selanjutnya seluruh peserta bersepakat merekomendasikan sebuah komite sebagai respon terhadap pemilu 2014. Moderator diskusi, Ramses pun menyerahkan kesepakatan semua peserta pada forum diskusi. Setelah istirahat sebentar, semua peserta  kemudian melanjutkan pertemuan lebih serius lagi dalam rapat pembentukan komite bersama ini. Hampir malam, rapat selesai tentu saja juga dengan saling lempar pendapat tukar pengalaman dan saling mengkritisi dan memberi masukan. Hasilnya, semua peserta sepakat membentuk Komite Politik Alternatif sebagai langkah maju untuk membangun partai alternatif - partai rakyat.

SBMI, Tanjungpinang - Ratusan BMI berbaris  menerima jatah makan siang di penampungan yang dikelola oleh Pemkot Tanjungpinang. Sekitar 408 orang BMI tersebut dipulangkan dari Malaysia lewat Tanjungpinang (ant)

SBMI, Denpasar - Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Mengwi, Kabupaten Badung, yang menjadi anak buah kapal pesiar Constellation I Nyoman Gede Bagiada dikabarkan tewas dengan cara menceburkan diri saat berlayar dan kejadian itu terekam dalam kamera pengawas. 

SBMI, KUALALUMPUR - Kedutaan besar RI di Malaysia Jumat memulangkan lima jenasah WNI yang menjadi korban kapal tenggelam . Korban meninggal akibat kapal yang mengangkut sekitar 25 penumpang, sebagian besar WNI, tenggelam diduga karena kelebihan penumpang dan akibat cuaca buruk.

KORAN MIGRAN, Batam - Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Selasa, 12 November 2013, sekitar pukul 10.15 WIB, menyelamatkan 248 orang BMI di perairan Selat Singapura. Mereka berangkat dari Tanjung Ayam, Johor Bahru, Malaysia hendak pulang menuju Nongsa, Batam, menggunakan sebuah kapal speedboat fiberglass.

Khotijah binti Hosen meninggal dunia pada Selasa, 14 Januari 2014, sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Khotijah sempat dilarikan ke rumah sakit, ketika ditemukan tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa di Tarhil, Senin malam lalu.

Para buruh migran overstayed terpaksa menggedor pintu dan jendela sekuriti untuk menarik perhatian agar si ibu segera dibawa ke rumah sakit. Butuh waktu 30 menit agar sekuriti datang.

SBMI, Singapore - Berikut kami coba mencari kasus-kasus kecelakaan akibat proses pengiriman dan pemulangan Buruh Migran Indonesia secara Ilegal. 

--------------------------------------

Sahara, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Kediri dikabarkan tewas tenggelam di laut Singapura.

Lelaki asal asal Desa Ponggok, Kecamatan Mojo meninggal setelah kapal tongkang yang ditumpanginya pecah.