Pemerintah belum Prioritas Penegakan HAM
Unknown
16:12
0
 |
| Deportasi Buruh Migran |
Meski begitu, ia melanjutkan, perkembangan institusi HAM lebih memiliki kemajuan berarti, seperti keberadaan peradilan HAM ad hoc ataupun produk undang-undang yang lebih mengakomodasi isu HAM.
Hendardi menyayangkan legitimasi publik yang kuat terhadap pemerintahan SBY tidak diikuti dengan arah penegakkan HAM yang jelas. Satu kegagalan pemerintahan SBY adalah menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Padahal menurutnya, penyelesaian kasus HAM di masa lalu merupakan hal penting untuk menghapus catatan buruk sejarah.
Dalam indeks kinerja penegakan HAM yang diluncurkan Setara Institute, Indonesia mengalami kemajuan. Namun sayang belum menyentuh angka ideal. Kata Hendardi, ada delapan indikator yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah di bidang HAM. Yakni, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berekspresi, beragama atau berkeyakinan, rasa aman warga, perlindungan warga negara, pengahapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, serta hak atas ekonomi, sosial dan budaya.
Indeks tersebut melibatkan 100 orang ahli yang terdiri dari penggiat HAM, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah. Dari skala 0-7, tidak ada yang menyentuh angka kelayakan 4-5. "Misalnya dalam hal kebebasan beragama atau berkeyakinan skornya hanya 2,45," kata Hendardi.
No comments