Pidato presiden SBY di depan Konvensi ILO ke 100 di Jenewa tentang komitmen pemerintah atas perlindungan BMI, meskipun mendapat apresiasi dari peserta di dalamnya, ternyata sekedar silat lidah belaka. Buktinya, beberapa saatnya setelah Ruyati TKW Arab Saudi asal Bekasi Jawa Barat dieksekusi hukuman mati tanpa sepengetahun satu pun pejabat pemerintah.

Direktur eksekutif Migrant Institute, Adi candra utama mengatakan, kasus Ruyati semakin menambah panjang cerita duka BMI di tengah absennya negara, membuat semakin kuatnya tekanan publik mendorong perbaikan tata kelola buruh migran.

“ Pemerintah kalang kabut, saling meyalangkah sana-sini. Akhirnya kebijakan penghentian sementara/moratorium TKI informal ke Arab Saudi diberlakukan di tengah ketiadaan MoU Indonesia-Arab Saudi untuk perlindungan BMI,” jelas Adi di Jakarta (08/12).

Alih-alih mengevaluasi kinerja kelembagaan organik yang ada, pemerintah malah membentuk Satgas TKI, sebuah lembaga adhoc yang diberi mandat khusus untuk penyelamatan BMI dari hukuman mati. Langkah ini hanya semakin menunjukkan buruknya kinerja pemerintah selama ini. Pernyataan anggota Komisi 1 DPR beberapa saat lalu bahwa perwakilan RI di luar negeri, terutama di timur tengah merasa isu TKI hanya merendahkan citra Indonesia semakin menguatkan ketiadaan good will pemerintah. Toh, sampai menjelang berakhirnya tahun 2011, belum banyak terdengar kinerja Satgas TKI.

Di tengah cerita duka BMI yang hampir setiap hari menghiasi wajah media masa sepanjang 2011, paling tidak ada secercah asa untuk berubahnya potret BMI. DPR telah menetapkan revisi UU No.39/2004 tentang PPTKLN menjadi bagian program legislasi nasional 2011. Sebuah pintu masuk bagi upaya mendorong perbaikan tata kelola BMI kedepan. Sayangnya menjelang berakhirnya tahun 2011, kita belum banyak mendengar progress pembahasan untuk lahirnya kebijakan baru tersebut dari gedung DPR.

Mencermati posisi dan peran negara versus potret buram BMI tersebut di atas, pada momentum akhir tahun ini Migrant Institute (MI) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengajak seluruh komponen bangsa terutama yang memiliki otoritas dan kepedulian atas nasib BMI untuk melakukan introspeksi dan evaluasi bersama melalui sebuah “Diskusi Publik Akhir Tahun: Negara dan Potret Buram BMI”.

“ Acara ini akan diselenggarakan pada hari Minggu, 18 Desember 2011, jam 09.00 pagi hingga selesai yang akan diisi oleh pembicara berkompeten, dan kami berharap acara ini mampu mendorong pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk dapat memperbaiki sistem yang selama ini dirasa jalan ditempat,” pungkasnya.