sponsor

Select Menu

Data

OPINI

HUKUM

PENDIDIKAN


Dibalik berita perang di tanah zajirah Arab itu nasib Buruh Indonesia yang berada di negara tetangga Zionis Israel, Yordania, ternyata tidak lebih baik dari pengungsi Palestina, diperbudak. Kisah dibalik kejahatan kemanusiaan yang menjadi perhatian rakyat Indonesia ternyata juga menyimpan pilu kisah-kisah Buruh Perempuan Indonesia yang bekerja di negara yang menjadi tuan rumah para pengungsi Palestina.

Saat ini, KBRI Yordania mengalami banyak masalah berkaitan dengan minimnya perlindungan bagi buruh perempuan Indonesia,  terdapat  sekitar 300 buruh perempuan Indonesia yang mendapat masalah dan sampai saat ini masih tinggal di KBRI.

Menurut IRIB (Radio Iran Indonesia di Jakarta) menyebutkan, "Masalah TKW memang bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan. Banyak pihak yang berkepentingan, dan muara masalahnya adalah seleksi perekrutan yang dilakukan pihak agensi dan kelemahan pemerintah RI dalam membuka lapangan pekerjaan."

Buruh Perempuan Indonesia yang bekerja di sektor domestik (PRT) seringkali diming-imingi mendapat penghasilan layak, tanpa memberikan pembekalan yang cukup.  Para agen swasta itu mendapatkan untung yang sangat besar. Para majikan di Yordania membayar sekitar 4500 USD ke pihak agensi Yordania, kemudian agensi Yordania menyetor sekitar 3500 USD ke pihak agensi-agensi Indonesia untuk mendatangkan satu buruh perempuan (PRT).

Permasalahan timbul ketika para majikan merasa telah membeli PRT Indonesia itu dan majikan mempunyai sedikit pengetahuan dan mengabaikan hak dan kewajiban Pekerja, sehingga banyak PRT mengalami masalah. PRT Indonesia terus saja gajinya tidak dibayar, tidak mendapatkan haknya sebagai buruh bahkan untuk pulang setiap dua tahun, kenaikan gaji pada tahun ketiga minimal 200 USD.

Jika PRT Indonesia tidak mau pulang, dia tetap mendapatkan hak kompensasi sekitar 800 USD. Disamping itu juga seringkali PRT Indonesia mengalami penyiksaan fisik dan psikis. Rata-rata para pengguna PRT Indonesia di Yordania adalah dari kalangan kelas menengah ke bawah, sehingga mereka tidak mempertimbangkan kemampuan membayar gaji PRT.

Secara makro Yordania bukanlah negara kaya, karena penghasilan negara banyak disubsidi oleh USA karena faktor politik untuk menjaga kepentingan Israel. 70 % penduduk Yordania saat ini kebanyakan pengungsi Palestina dari Tepi Barat. Tentu saja semakin banyak penduduk Palestina yang pindah ke Yordania akan semakin menguntungkan Israel karena sesuai dengan politik kolonialisme Israel, paralel dengan  upaya Israel memindahkan seluruh penduduk Palestina di Tepi Barat untuk menjadi warga Yordania. Menurut sumber yang bisa dipercaya, Israel berani menyediakan 1 juta USD untuk satu warga Palestina di Tepi Barat yang ingin menjadi warga negara Yordania. Sebisa mungkin Israel ingin membuat warga Palestina di Tepi Barat tidak nyaman, dan menawarkan kenyamanan tinggal di Yordania.

Seperti yang kita ketahui, ekonomi Yordania banyak ditopang oleh Amerika, hal ini berimbas pada ekonomi warga Yordania yang notabene pengungsi Palestina. Warga Palestina yang telah menjadi warga Yordania mengalami kendala dalam  mengekspresikan tuntutan hak pulang ke tanah airnya, (untuk apa kembali ke Tepi Barat  jika di Yordania lebih nyaman).

Karena politik ketergantungan Yordania pada Amerika Serikat ini, mengakibatkan Yordania tidak menjadi negara independen dan juga tidak menjadi negara yang kaya. Kerugian tidak saja berimbas lemahnya tuntutan pada hak-hak warga palestina untuk pulang ke tanah airnya, juga berakibat pada ketidakmampuan warga Yordania yang mempunyai TKW untuk membayar gajinya. 

Di samping masalah ekonomi, umumnya masyarakat Arab punya anggapan bahwa dengan membayar sejumlah uang  untuk mendatangkan PRT dari Indonesia, menganggap sudah  seperti "membeli budak" dan berhak memperlakukan apa saja, seperti menyiksa, memaksa bekerja tanpa batas waktu dan memperkosa

PRT Indonesia sering tidur di mana saja, seperti di bawah tangga atau di dapur, diberi makan seadanya yang jauh  dari kebutuhan layak. Dalam kasus tertentu, majikan merasa punya gengsi tersendiri mempunyai PRT, mereka seringkali patungan, 3 atau 4 keluarga memperkerjakan 1 PRT. Dia  harus mengerjakan pekerjaan rumah untuk 4 keluarga sekaligus sehingga tidak ada waktu untuk istirahat. Inilah sisa budaya arab yang tidak boleh dicontoh dan terpisah dengan ajaran agama Islam, disamping itu tentu saja masih ada budaya Arab yang lain yang positif.

Di sisi lain, PRT Indonesia seringkali tidak dibekali pengetahuan yang cukup mengenali budaya dan kebiasaan orang Arab, serta pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Berbeda dengan PRT yang berasal dari Filipina, untuk gaji saja standar PRT Filipina jauh lebih besar, untuk PRT Indonesia sekitar 150 USD,  PRT Filipina minimal 400 USD. Menurut penuturan Wasil, Yordania menjadi tempat penampungan favorit  bagi PRT di bawah standar.

Para Buruh/pekerja Filipina hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan Pekerja Indonesia juga seringkali harus mencuci mobil. Masalah pemahaman tentang hak dan kewajiban PRT ini merupakan masalah yang paling penting, di samping itu budaya "nrimo" dan tidak mau "ngeyel" dari kebanyakan PRT Indonesia membuat posisi PRT makin mudah diperalat dan melanggengkan budaya perbudakan. (IRIB Indonesia)
2 Juta Pegawai Negri Mogok Lumpuhkan Inggris
Mogok massal menolak kebijakan pensiun, photo: reuters
KORANMIGRAN, LONDON - Pegawai Negeri Inggris membuktikan ancamannya dengan berdemo mogok kerja massal menolak rencana kebijakan pensiun pemerintah yang diikuti ratusan ribu pegawai negeri di seluruh Inggris berlangsung pada Rabu waktu setempat. Akibatnya, hampir seluruh instansi layanan publik di Inggris lumpuh akibat demonstrasi terbesar selama tiga dekade tersebut.

Menurut kantor berita BBC, Kamis 1 Desember 2011, sebanyak 62 persen dari 21.476 sekolah negeri di seluruh Inggris diliburkan, dan hanya 14 saja yang libur sebagian. Sementara di Skotlandia, Wales, dan Irlandia, dua per tiga dari seluruh sekolah negeri diliburkan.

Dalam bidang medis, hampir 7.000 dari 30 ribu jadwal operasi yang akan digelar di seluruh Inggris terpaksa ditunda atau dibatalkan. Menteri Kesehatan Inggris Norman Smith mengatakan, "Pasien yang operasinya dibatalkan pada hari Rabu masih akan mendapat penanganan dalam batas waktu 18 minggu."

Pada Rabu malam, Layanan Ambulans London kewalahan menjawab 999 panggilan yang masuk sehingga harus meminta bantuan kepolisian. Layanan Ambulans South East Coast, warga diminta hanya menelepon ambulans jika ada keadaan yang membahayakan jiwa.

Sementara itu, Bandara Heathrow dan Gatwick yang merupakan dua bandara terbesar Inggris tidak terlalu terpengaruh dengan demo besar-besaran. Hanya ada sebagian penerbangan transatlantik menuju Bandara Heathrow yang dibatalkan.

Asosiasi Pemerintah Lokal Inggris mengatakan, setidaknya 670.000 pekerja dari 2,1 juta pegawai negeri di Inggris dan Wales tidak masuk kerja. Sekitar 250.000 pegawai negeri di Skotlandia mogok kerja dan sekitar 170.000 di Wales turun ke jalan. Di ibukota London, 25.000 turun menggelar demonstrasi.

Sebanyak 21 demonstran di West End, London, ditangkap setelah massa anti kapitalis Occupy London menyerang markas polisi. Kepolisian Skotlandia mengatakan, hingga Rabu malam mereka telah menangkap 75 demonstran karena berbuat rusuh.

Mogok dan demonstrasi besar-besaran ini dilakukan untuk menentang rencana pemerintah mengubah kebijakan pensiun pegawai. Pemerintah berencana meningkatkan usia pensiun dan menetapkan dana pensiun berdasarkan gaji rata-rata karir.

Pemerintah juga berencana memotong gaji pegawai untuk menalangi dana pensiun. Serikat pekerja mengatakan, rencana pemerintah ini hanya akan membuat mereka bekerja lebih lama dan dibayar lebih sedikit.

Perdana Menteri Inggris David Cameron menyebut aksi demonstrasi besar-besaran ini sebagai letupan kembang api yang cepat padamnya.

"Mereka berdemonstrasi di waktu yang salah, yaitu saat negosiasi tengah dilangsungkan," katanya seperti dimuat CNN.
Mogok Kerja Massal
Mogok Kerja Massal, reuters

Lebih dari dua juta pegawai negeri di Inggris diperkirakan akan menggelar aksi mogok kerja besok. Mereka menuntut penyesuaian jumlah dana pensiun dalam aksi yang disinyalir merupakan aksi terbesar selama tiga dekade.

"Kami akan mogok. Selama beberapa hari ke depan, kami menolak adanya perbincangan atau semacamnya," kata David Prentis, salah satu anggota serikat pegawai negeri seperti dikutip dari kantor berita Reuters pada Senin 28 November 2011. Diperkirakan 30 serikat pekerja akan ikut serta dalam aksi mogok kerja besok.

Akibatnya, banyak sektor layanan publik yang akan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Besok sekolah akan diliburkan, bandara akan berhenti beroperasi, dan pembayaran pajak tak akan dilayani.

Penerbangan dari dan menuju Bandara Heathrow pada hari Rabu dibatalkan, dan seluruh maskapai diinstruksikan untuk mengirimkan pesawat setengah penuh saja ke Heathrow. Sementara itu, bandara lain di Inggris berharap efek mogok kerja tidak berefek terlalu buruk pada mereka.

Menurut Prentis, yang mereka inginkan bukanlah kenaikan dana pensiun, melainkan penyesuaian dana pensiun yang selama ini besarannya dianggap kurang layak. Kaum wanita bergaji rendah, menurutnya, adalah yang paling menderita dengan ketidaklayakan ini.

"Pemerintah beranggapan  bahwa serikat pekerja yang macho saja yang akan demo. Mereka lupa bahwa pekerja di sektor ini kebanyakan wanita, dan mereka juga marah serta menuntut penyesuaian dana pensiun," ujarnya.
Berlibur adalah hak
Ayo Berlibur biar produktif
KORANMIGRAN, HONG KONG - Hari libur merupakan cuti berbayar yang tidak mengurangi masa kerja buruh/pekerja. Peraturan mengenai libur kerja mengatur hak pekerja untuk beristirahat diantaranya libur setelah bekerja selama 12 bulan disebut libur atau cuti tahunan, libur mingguan, maupun libur atau cuti pada hari libur nasional. Pengaturan tentang hak libur ini seharusnya berlaku di semua negara dan harus ada dalam  dalam Undang-Undang perburuhannya. Untuk Buruh migran atau PRT yang bekerja di luar negeri peraturan libur satu hari dalam seminggu baru berlaku di Hong Kong.

Tanya: Pak saya baru mulai kerja di Hong Kong tapi sudah dua bulan ini aku tidak ada libur padahal PRT di sebelah rumah majikanku dia tidak kerja kalau libur. Mohon jelaskan apakah ada hari libur bagi PRT di Hong Kong? (Rosa, Hong Kong)

KORANMIGRAN  menjawab:
Untuk Rosa di Hong Kong, pekerja rumah tangga asing yang bekerja di Hong Kong peraturannya berlaku hari libur sekali dalam seminggu. Di negara penempatan lainnya peraturan ini belum berlaku begitu juga di Indonesia (tragis ya Rosa... hehehe). Peraturan tentang libur satu hari ini bertujuan agar semua pekerja di Hong Kong dapat mengembalikan energinya setelah bekerja selama 6 hari penuh dengan jam kerja minimum 12-16 jam per hari. Mudaha-mudahan ke depannya bisa dikurangi menjadi 8 jam per hari ya Rosa.

Libur ini merupakan waktu istirahat dimana kita sebagai PRT bisa berkumpul bersama teman-teman, keluarga atau organisasi kita. Libur ini menjadi waktu bagi buruh seperti kita untuk memenuhi kebutuhan pribadi berkaitan dengan aktifitas pribadi maupun hubungan dengan keluarga dan lingkungan.

Hari libur adalah bagian dari Peraturan Ketenagakerjaan resmi dan menjadi bagian dari hukum di Hong Kong.

Peraturan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa seorang pekerja dipekerjakan dibawah kontrak terus-menerus berhak atas tidak kurang dari 1 hari libur setiap 7 harinya. Libur tersebut harus diberikan secara teratur atau disesuaikan dengan kesepakatan anatara PRT dan Majikan.

Oleh karena itu, setiap majikan harus memberi libur bagi PRT selama satu hari penuh dalam setiap minggunya. Ini artinya bahwa selama hari yang telah ditunjuk untuk berlibur, majikan tidak boleh memaksa pekerja rumah tangga untuk bekerja sebelum atau bahkan setelah mereka kembali ke rumah.

Dikarenakan waktu libur itu berlaku selama 24 jam penuh maka majikan tidak boleh memaksa kita bekerja saat libur. Hal ini adalah pelanggaran hukum jika majikan tidak memberikan kita pekerja rumah tangga untuk libur sehari dalam seminggu.

Jika majikan tidak mengijinkan kita untuk menikmati libur satu hari dalam seminggu untuk alasan apapun, maka majikan harus menggantinya di hari lain dengan persetujuan kita, dalam bulan yang sama sebelum hari libur sesungguhnya yang berikutnya atau dalam waktu 30 hari setelahnya. Majikan harus memberitahu anda pengaturan tersebut dalam waktu 48 jam setelah anda diminta bekerja.

Anda boleh absen bekerja pada majikan selama tidak kurang dari 24 jam. Jika majikan anda tidak memberi anda hari libur atau memaksa kitaq bekerja pada hari libur, maka majikan dapat dikenakan tuntutan atau ganti rugi sebesar HK$50.000.

Penting sekali untuk mencatat semua informasi, buatlah buku harian dan laporkan pelanggran ini langsung ke Labour Department (Departemen Tenaga Kerja Hong Kong) jika situasi ini terus berlanjut.

Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat penjelasan ini.
Selapajang, Terminal Paling Menyeramkan bagi BMI
Terminal Selapanjang yang menyeramkan itu, dok. photo: istimewa
KORANMIGRAN, JAKARTA - Tak banyak yang tahu keberadaan Terminal IV Selapajang, Bandara Soekarno Hatta. Terminal ini wajib dilewati Buruh Migran Indonesia (BMI) yang baru pulang mengais rejeki dari luar negeri. Selapajang terasa begitu menyeramkan selama ini bagi BMI. Pasalnya, para penyumbang devisa negara ini kerap mengalami perbuatan tidak menyenangkan dari petugas.

Secara umum BMI mengalami pemerasan mulai dari jalur transit hingga pemulang mereka ke kampung halaman. Tak jarang mereka mengalami pelecehan seksual dari petugas. Berdasarkan pusat data dan informasi SBMI, Terminal Selapajang dibangun pada akhir tahun 2007 dan resmi beroperasi pada Februari 2008. Sejak saat itu, seluruh BMI yang pulang ke tanah air harus melewati terminal khusus ini.

1.000-an Kasus BMI Terus Terjadi Tiap Bulan
Data dari Seksi Pendataan dan Informasi Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Selapajang, pada Selasa (26/8/2014) diketahui sedikitnya ada 800 sampai 1.000 kasus yang diterima.

"Kebanyakan keluhannya memang soal gaji ditahan dan dianiaya majikannya. Yang jadi korban pelecehan seksual juga ada beberapa," kata Imam Fajar Kepala Seksi Pendataan dan Informasi Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Selapajang kepada media.

Dari data hingga tanggal 25 Agustus 2014 kemarin, total kasus BMI yang mereka terima sudah mencapai 753 orang.

"Tidak ada TKI nakal yang mengadu hanya untuk mendapatkan fasilitas ticketing gratis. Mereka adalah korban dari tidak adanya jaminan perlindungan terhadap BMI bekerja di luar negeri. Jadi kami menolak tudingan dari pemerintah soal tudingan BMI nakal saat mengadu.

Pemerintah dan BNP2TKi mencari-cari kasus untuk menutupi subtansi tidak adanya jaminan dari negara mengenai perlindungan sejati terhadap BMI saat bekerja di luar negeri.

"Negara harus memberikan pelayanan perlindungan dan pemulangan kepada semua BMI yang dipulangkan karena menghadapi permasalahan hubungan kerja di luar negeri," tuntut Andreas kepada KORANMIGRAN.

Data Badan Pendataan dan Informasi Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Selapajang melaporkan jumlah kasus pada Tahun 2014 yakni pada Januari: 1.031 orang, Februari: 911 orang, Maret: 1.118 orang, April: 1.070 orang, Mei: 870 orang, Juni: 1.117 orang, Juli: 869 orang, Agustus (sampai tanggal 25): 753 orang.

Ternyata keluhan tidak berhenti, terutama banyaknya kasus pemerasan BMI oleh oknum petugas. Aparat petugas, oknum dan banyak pihak menganggap bahwa di terminal ini BMI yang pulang pasti membawa banyak uang.

Rencana Penutupan Terminal Selapajang
Desakan penutupan terminal Selapanjang direspon Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menakertras Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia secara mandiri ke Daerah Asal. Sejak saat itu, tidak seluruh BMI wajib melewati Selapajang.

Namun, terbitnya Peraturan ini tidak otomatis menutup terminal menyeramkan ini. Selapajang tetap beroperasi sebagai terminal transit bagi BMI yang mengalami gangguan kesehatan, bermasalah atau meninggal dunia. Kasus pemerasan pun kembali terulang. Pungli lagi-lagi kemudian marak ditemukan dalam pengaduan BMI ke SBMI.

Pelayanan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah yang terdiri dari sejumlah badan dan kementerian pun akhirnya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian membubarkan pengoperasian terminal Selapajang. Kendati penutupan secara resmi terminal ini belum dapat dipastikan.

Ketua Umum SBMI, Nisma Abdullah menyambut gembira penutupan terminal ini. Begitupun dia mewanti-wanti bahwa tutupnya terminal ini harus disikapi dengan harus jalannya layanan maksimal untuk perlindungan bagi BMI yang pulang. Pemerintah dan pihak PPTKIS yang menjadi pihak penanggung jawab penyelenggara penempatan dan perlindungan BMI harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap BMI dan anggota keluarganya.