Menjelang lengser, SBY harus menerima kenyataan pahit soal kinerja pengentasan kemiskinan yang tak berhasil. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik ( BPS ) menunjukkan, jumlah orang miskin di Indonesia makin banyak.

Profil kemiskinan terbaru di Indonesia berdasarkan data hingga September 2013. Hasilnya, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,55 juta. Sebanyak 11,47 persen dari total penduduk Indonesia, masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Angka ini bertambah 480.000 orang dibanding survei terakhir pada Maret 2013," ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis (2/1).

Jika mengacu pada Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, angka kemiskinan tahun depan atau di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditarget 8-10 persen. Dengan membandingkan target pemerintah dan data terbaru yang dilansir BPS , pemerintahan SBY - Boediono gagal menekan angka kemiskinan.

SBY sendiri mengakui, pengentasan kemiskinan tidak bisa tuntas pada masa kepemimpinannya. Indonesia baru bisa keluar dari jerat kemiskinan lima tahun mendatang. Anehnya, Mei lalu SBY justru diberi penghargaan oleh organisasi pangan dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) karena dianggap sukses menekan angka kemiskinan.

"Indonesia dianggap berhasil menjalankan MDGs di antaranya penurunan kemiskinan dan juga kelaparan. Indonesia salah satu yang sukses," kata Menteri Pertanian Suswono.

Dari profil terbaru data kemiskinan, BPS menyebutkan beberapa penyebab bertambah banyaknya angka kemiskinan di Indonesia.

1. Gara-gara kenaikan harga BBM

Kepala BPS Suryamin memastikan pertambahan jumlah penduduk miskin terjadi akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pada periode Juni 2013.

"Inflasi akhir tahun kita 8,38 persen, sementara Maret sampai September sendiri menyumbang 5,02 persen, itu terjadi akibat kenaikan BBM," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/1).

Suryamin menilai dampak negatif kebijakan energi tahun lalu itu lebih baik dibanding periode 2005-2006, ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan 100 persen.

Pada periode 2006, penduduk miskin melonjak menjadi 39 juta orang, dari 35 juta orang pada 2005. Inflasi tertinggi waktu itu juga mencapai level 17,59 persen.

2. Orang Miskin banyak di Maluku-Papua

Wilayah Maluku-Papua menjadi wilayah dengan sebaran jumlah orang miskin paling banyak se-Indonesia. Meski secara kuantitas penduduknya tidak sebanyak pulau-pulau lain, namun di kedua kawasan Indonesia timur itu, persentase penduduk masuk kategori tidak mampu mencapai 24,81 persen.

Sebaliknya, Kalimantan berhasil memperoleh keuntungan dari populasi yang sedikit, sebagai pulau dengan sebaran penduduk miskin paling rendah se-Indonesia. "Kalimantan penduduk miskin hanya 6,6 persen, tapi itu karena penduduknya tidak banyak," kata Kepala BPS Suryamin.

Di Sumatera, penduduk miskin mencakup 11,53 persen dari populasi. Berikutnya, Jawa mencapai 10,98 persen, Sulawesi 11,75 persen, dan Bali-Nusa Tenggara 14,49 persen.

3. Jurang kaya miskin masih lebar

Kesenjangan kaya-miskin di Indonesia masih sama seperti 2012. BPS menyebut data yang terangkum dalam koefisien gini itu masih di angka 0,41, alias terjadi kesenjangan moderat, dan pertumbuhan ekonomi belum bermanfaat positif buat masyarakat.

"Data koefisien gini masih sama seperti sebelumnya," kata Suryamin.

Isu ini seharusnya tetap jadi perhatian calon presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di kantornya, Jakarta, Kamis (2/1). Dia menilai, ada beberapa strategi pembangunan yang tetap harus dipertahankan meski pemerintahan berganti.

Pertama, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar. "Isu kesenjangan ini memang sangat penting Satu adalah infrastruktur dan pelayanan dasar yang namanya dasar harus tuntas, dan harus bisa mencakup terutama kepada masyarakat miskin," kata Armida.

Kedua, pelayanan dasar sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Strategi ketiga, kebijakan ekonomi harus menyentuh langsung penduduk miskin. Sehingga wujud lapangan kerja yang dibuka, sebisa mungkin berkaitan dengan sektor pertanian, termasuk perikanan atau peternakan.?

4. BLSM tak efektif

Selepas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah mengandalkan paket kompensasi supaya warga miskin tak terpukul. Hasilnya, kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang jadi andalan, tak terlalu efektif, sehingga warga tak mampu malah bertambah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengakui, kebijakan bagi-bagi uang Rp 600.000 untuk masyarakat miskin empat bulan setelah BBM naik kurang efektif. Itupun diwarnai dengan pelbagai masalah di lapangan, terutama akibat kisruh pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang jadi dasar pembagian BLSM.

"Waktu persiapan program perlindungan sosial selepas kenaikan BBM sangat singkat, khususnya untuk koordinasi dan sosialisasi dengan aparat di daerah," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/1).

5. Kenaikan harga bahan pangan

Bahan makanan menjadi faktor utama. Rata-rata harga beras meningkat, pada Maret Rp 10.748 per kilo, sementara September sudah mencapai Rp 10.969 per kilo.

Harga eceran komoditas bahan pokok selama enam bulan turut naik signifikan, misalnya daging ayam ras (naik 21,8 persen), cabe merah (8,2 persen), serta, telur (15,1 persen).

Level upah minimum juga harus segera disesuaikan, bila pemerintah ingin mengurangi lonjakan jumlah penduduk miskin, saat harga pangan meningkat. Sebab, beras dan makanan lainnya, jadi penyedot utama belanja warga miskin.

"Itu pentingnya harga dikontrol, dan upah harus bisa ditingkatkan, agar kalangan bawah bisa meningkatkan taraf hidup," ucapnya. (Merdeka.com)