Stop Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Sepanjang tahun 2011 ada 4.377 kasus kekerasan seksual dari total 119.107 kasus kekerasan yang dilaporkan. Artinya, setiap hari ada 12 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.
2. Kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di ranah publik, dengan 2.937 kasus. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi diantaranya perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan kontrol seksual.
3. Kekerasan Seksual di wilayah publik artinya kekerasan dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Umumnya pelaku kekerasan adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.
4. Catahu 2011 menaruh perhatian khusus pada kekerasan seksual dalam bentuk teror perkosaan di angkutan umum. Beberapa korban diperkosa oleh lebih dari satu orang pelaku, dan satu orang perempuan korban diantaranya tewas dibunuh.
5. Sebanyak 1.398  kasus kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal. Kekerasan seksual ini yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.
6. Catahu Komnas Perempuan (dimulai sejak 2001), adalah kompilasi data kasus yang ditangani oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola negara maupun inisiatif masyarakat. Pada tahun 2011, data ini dikompilasi dari data 393 lembaga di 33 provinsi.

1. Pada tahun 2011, Komnas Perempuan menerima total 716 kasus KtP (Kekerasan terhadap Perempuan) yang dilaporkan secara langsung (datang langsung atau melalui telp, email, surat dll). Dari seluruh data yang masuk, data kasus kekerasan seksual memang belum seluruhnya terpilah berdasarkan kategori/bentuk-bentuknya.
2. Sulitnya membuat data terpilah kekerasan seksual juga disebabkan keengganan korban untuk menjelaskan kasusnya (kekerasan seksual) dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya (fisik atau psikis). Dari 716 kasus yang masuk, 126 kasus berupa kekerasan seksual, namun tidak korban enggan bercerita banyak.
3. Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga misalnya, mayoritas tidak mau mengungkap lebih jauh tentang kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Ketika ia mengalami bentuk kekerasan berlapis. Ia akan melaporkan kekerasan fisik atau psikis lebih dahulu, sebelum akhirnya melaporkan bahwa ia juga mengalami kekerasan seksual. Ini terkait dengan konsep aib dan moralitas yang melekat dalam kasus kekerasan seksual.
4. Khusus kasus perkosaan, ada 24 kasus perkosaan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, dimana 8 korban diantaranya adalah anak-anak (dibawah usia 18) tahun. Beberapa kasus terjadi di dalam rumah tangga (dilakukan oleh keluarga terdekat), maupun di komunitas (dilakukan oleh guru sekolah, atasan, tetangga, kenalan). Ada juga yang dilakukan oleh aparat negara (anggota TNI).

1. Komnas Perempuan mencatat dalam waktu tiga belas tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan.  Sejumlah 93.960 kasus kekerasan seksual terjadi dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan. Artinya, setiap hari ada 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.
2. Lebih ¾ atau 70.115 kasus dari kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal. Kasus kekerasan seksual terbesar berikutnya adalah yang terjadi dalam ranah publik, dengan 22.284. Sementara kekerasan seksual di ranah negara berjumlah 1.561 kasus.
3. Dari total kasus kekerasan seksual sebanyak 93.960 kasus hanya 8.784 kasus yang datanya terpilah. Sisanya adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.
4. Ada 5 jenis kekerasan seksual terbanyak, yaitu perkosaan (4.845 kasus), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359 kasus), pelecehan seksual (1.049 kasus), penyiksaan seksual (672 kasus), dan eksploitasi seksual (342 kasus).
5. Komnas Perempuan mengenali 14 jenis Kekerasan Seksual sejak tema ini diangkat (2010), yaitu: (1) perkosaan (2) pelecehan seksual (3) eksploitasi seksual (4) penyiksaan seksual (5) perbudakan seksual (6) intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan (7) prostitusi paksa (8) pemaksaan kehamilan (9) pemaksaan aborsi (10) pemaksaan perkawinan (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
6. Tahun ini Komnas Perempuan menambahkan 1 bentuk kekerasan seksual lain, menjadi 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu: kontrasepsi/sterilisasi paksa.
7. Kontrasepsi/Sterilisasi Paksa merujuk pada “pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mencegah fungsi reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, yang merebut hak seksual perempuan serta fungsi reproduksinya”
8. Perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS maupun perempuan rentan diskriminasi dan kekerasan lainnya sering menghadapi tindakan kontrasepsi/sterilisasi paksa.
9. Sejumlah kasus menonjol di ranah publik yang terjadi tahun 2012 adalah kasus eksploitasi seksual. Misalnya,  yang dialami NA, perempuan pelaku pelanggaran lalu lintas, yang dialaminya saat berada di ruang kepolisian. NA dalam kondisi tidak sadar, diambil gambarnya dalam keadaan setengah telanjang, lalu disebarluaskan melalui internet
10. Tindak kekerasan seksual dalam berbagai bentuk terhadap tahanan perempuan mengarah pada penyiksaan seksual, sebuah terminologi penting dalam pemidanaan yang tidak dikenali dalam sistem hukum Indonesia sehingga kerap melanggengkan praktik impunitas.
11. Eksploitasi seksual lainnya yang terjadi tahun 2012, adalah yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam pacaran (KDP/Ingkar Janji) dan kasus suami menjual istrinya untuk tujuan seksual.

1. Kampanye 16haktp adalah kampanye internasional yang digagas Center Women Global Leadership (CWGL) tahun 1991. Komnas Perempuan memulai peran untuk memfasilitasi pelaksanaan k16haktp di tingkat nasional pada tahun 2001.
2. Kampanye ini disebut kampanye 16 hari karena masa periode kampanyenya memang merentang selama 16 hari, yaitu dimulai sejak 25 November (hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) hingga 10 Desember (hari HAM Internasional). Tujuan mengaitkan kedua hari besar HAM tersebut adalah untuk menyampaikan pesan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak terlepas pula dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
3. Komnas Perempuan merayakan k16haktp hingga 18 Desember yang merupakan hari migran sedunia.
4. Sepanjang 16 hari kampanye, terdapat beberapa perayaan hari besar lainnya, yaitu:

1. 25 Nov Hari internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan
2. 29 Nov Hari internasional perempuan pembela Hak Asasi Manusia
3. 01 Des   Hari AIDS sedunia
4. 02 Des   Hari internasional Penghapusan Perbudakan
5. 03 Des   Hari internasional bagi penyandang Disabilitas
6. 05 Des   Hari Internasional bagi Sukarelawan
7. 06 Des   Hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan
8. 09 Des   Hari Anti Korupsi sedunia
9. 10 Des  Hari HAM Internasional
10. 18 Des  Hari Buruh Migran Internasional

Kerja adalah jalan untuk bermartabat, menolak meminta-minta

KORANMIGRAN, JAKARTA - Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya.

"Om beli bunga Om."

"Tidak Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.

"Satu saja Om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil.

Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk? Kapan-kapan ya kalo Om butuh Om akan beli bunga dari kamu."

Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.

"Sudah selesai kerja Om, sekarang beli bunga ini dong Om, murah kok satu tangkai saja."

Bercampur antara jengkel dan kasihan si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.

"Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana.

Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.

"Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"

Dengan keluguannya si gadis kecil menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan walaupun tidak punya uang kita tidak bolah menjadi pengemis."

Pemuda itu tertegun, betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan, meski hasil tidak seberapa tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu, bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu.

Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangan.

RIUH rendah kampanye ada di sekitar kita. Berbagai diskusi, pendapat, imajinasi masa depan tak terkira terbang berhamburan di sekitar kita. Menghadapi keadaan seperti itu, terkadang muncul pertanyaan di benak kita—setidak-tidaknya saya—untuk apa berpolitik. Salah satu jawaban yang lugu untuk itu barangkali diberikan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles jawabannya sangatlah sederhana; tujuan politik adalah menghantarkan manusia pada hidup yang baik.

Kenapa demikian?  Bagi Aristoteles, perbedaan manusia dan binatang yang asali terletak pada kemampuannya berbahasa. Melalui bahasa manusia mampu membeda-bedakan, melihat dan merundingkan tentang yang baik. Tapi namanya juga bahasa, ia menjadi begitu berkembang dan teruji jika tidak dalam soliluki, melainkan dalam perkumpulan politik. Politik, dengan demikian, haruslah mempunyai sesuatu yang penting yang tidak dimiliki di dalam kegiatan yang lainnya, sehingga hanya di sanalah kealamiahan manusia dimungkinkan teraktualisasi. Tetapi, apakah yang dimaksud Aristoteles sebagai ‘hidup yang baik’ yang menjadi tujuan politik itu?

Aristoteles tak pelak lari ke masalah moral. Baginya, kehidupan moral bertujuan pada kebahagiaan. Orang dengan keutamaan/orang berbudi luhur menurutnya adalah orang yang menempatkan kesenangan dan kesedihan pada hal yang benar. Lebih jauh, keutamaan moral ini muncul dari sebuah kebiasaan; dengan demikian melalui tindakan praktis. Dengan mendalami kebiasaan yang bajik/bijak, kita akan mampu memahami aksi-aksi yang bijak. Hal ini perlu dibedakan dari taat pada hukum. Hukum mengatur sesuatu yang singular, sedangkan kebajikan moral berurusan dengan yang partikular. Demikian Aristoteles, ‘Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan pertanyaan tentang apa yang baik bagi kita tidak memiliki suatu kepastian, lebih dari masalah-masalah kesehatan… Agen-agensendirilah yang dalam setiap kasus harus mempertimbangkan apa yang sesuai dengan kesempatan, seperti yang terjadi juga dalam seni pengobatan atau navigasi’ (sebagaimana dikutip Sandel, 2010).

Keutamaan moral dengan demikian tidak terletak semata pada kebiasaan yang baik. Lebih jauh, keutamaan moral menyangkut melakukan hal yang baik pada orang yang benar, pada taraf yang benar, pada waktu yang benar, dengan motif yang benar dan dengan cara yang benar. Keutamaan moral dengan demikian membutuhkan sebuah keputusan tertentu, sebuah kemampuan atau pengetahuan yang dalam bahasa Aristoteles disebut ‘kebajikan praktis.’ Kebajikan Praktis ini adalah kapasitas untuk beraksi yang rasional dan benar dengan penghormatan pada kebaikan manusia.

Kebajikan praktis adalah nilai moral dengan implikasi politik. Orang dengan kebajikan praktis dapat mempertimbangkan dengan baik apa yang baik, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk seluruh penduduknya, dan untuk kemanusiaan secara keseluruhan. Pertimbangan, dengan demikian, menyangkut sesuatu aksi yang patut diambil sekarang dan di sini dengan melihat atau mempertimbangkan kebaikan manusia yang tertinggi yang bisa dicapai di bawah keadaan tertentu.

Teranglah di dalam politik (polis) orang bisa mencapai keutamaan ini. Tujuan dari menjadi warga negara (atau tujuan dari politik), demikian Aristoteles, memang adalah demi mencapai keutamaan. Karena di dalam politiklah kebiasaan yang memungkinkan adanya keutamaan moral dan tindakan-tindakan bajik bisa dilakukan. Orang yang baik, dengan demikian, adalah dia yang menggunakan dengan sepenuhnya kealamiahannya yang membedakannya dengan binatang, yakni kepenuhannya dalam mengelaborasi kemampuan berbahasanya menuju keutamaan hidup. Orang yang baik adalah orang dengan keutamaan hidup yang hanya mungkin didapatkan melalui aktivitas langsung, terjun di dalam polis.

Alasan bahwa esensi politik adalah hidup yang baik menurut Aristoteles adalah pertama hukum-hukum polis menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, membentuk karakter yang baik, dan menempatkan kita pada keutamaan warga negara. Kedua kehidupan sosial memungkinkan kita untuk meningkatkan kapasitas untuk mempertimbangkan dan dengan kebajikan praktis kita menjadi baik dalam mempertimbangkan sesuatu dengan memasuki arenanya; menjadi warga negara. Bagi Aristoteles, tujuan politik lebih tinggi daripada memaksimalkan keuntungan (utilitas) atau memberikan aturan yang adil untuk mengejar kepentingan individu. Hal ini, sebaliknya, merupakan ekspresi alami kita, sebuah kesempatan bagi berlangsungnya kapasitas manusia, merupakan aspek penting dari kehidupan yang baik.

Tetapi pertanyaan tak urung mengemuka. Tujuan politik yang dipikirkan Aristoteles ini berada dalam sebuah sistem politik yang diskriminatif. Kita tahu, di Yunani Kuno, tempat lahirnya cikal bakal demokrasi itu, tidak semua orang bisa berpartisipasi dalam politik. Setidaknya anak-anak, perempuan, dan budak tidak punya hak suara. Demokrasi di Yunani dengan demikian bisa dikatakan sebagai keadilan di atas keringat dan tenaga beribu budak. Sebuah keadaan politik yang tidak manusiawi untuk masa kita bukan?

Menjawab itu, Aristoteles tak kalah tak manusiawi-nya. Ia menerima perbudakan sejauh budak adalah orang-orang yang secara alamiah dilahirkan dalam kapasitas tersebut. Jika budak didapatkan dari rampasan perang, ia justru menolak. Alasannya sederhana.  Budak dari rampasan perang atau tahanan perang sesungguhnya orang merdeka yang dirampas kemerdekaannya.

Tentu saja argumen Aristoteles ini bermasalah. Bagaimana mungkin seorang manusia secara alamiah lahir sebagai budak? Bukankah manusia lahir sederajat? Adalah Engels dalam Anti-Duhring yang,  seingat saya, menegaskan bahwa pada suatu masa perbudakan sah-sah saja sebagai sebuah sistem kehidupan bersama. Dalam konteks waktu seperti itu, tak ada perihal tak berperikemanusiaan yang boleh kita jadikan tolok ukur penilaian. Sekarang bayangkanlah sebuah masa ketika tidak ada kran air, tidak ada sistem pompa air, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin seorang Aristoteles bisa berfilsafat jika tidak ada orang lain yang mengurusi air mandinya?

Demikian, Aristoteles di zaman arkhaik. Namun setidaknya dari pemikiran pada masa masyarakat dan sistem kehidupan yang masih sederhana itu pun kita jadi tahu bahwa ada di antara mereka yang layak diberi amanah mengatur polis dan ada yang tidak.

Ditulis  oleh Berto Tukan dari Indoprogress untuk pendidikan