Pertama, pendekatan Marxisme Klasik memandang media cenderung dimonopoli oleh kapitalis, yang penanganannya dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional untuk memenuhi hasrat kelas tersebut. Para kapitalis melakukan hal tersebut untuk mengeksploitasi pekerja budaya dan konsumen secara material demi memperoleh keuntungan yang berlebihan Pemikiran dasar teori inilah yang kemudian mendorong lahirnya teori-teori lain seperti Teori Ekonomi Politik, Teori Kritis dan Teori Hegemoni Budaya.

Kedua, Pendekatan Hegemoni Media, Teori ini lebih menekankan pada ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para kelas pekerja. Sehingga, upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk... lengkapnya KLIK DISINI

Ini adalah peristiwa yang sangat layak diingat di dalam sejarah Indonesia mengingat pada kesempatan itulah muncul sebuah bentuk organisasi modern pertama yang memiliki massa begitu banyak yang secara terang-terangan berani menyuarakan pendapat mereka. Peristiwa pemogokan tersebut memang gagal dan mengakibatkan ribuan buruh dipecat dan digantikan dengan yang baru serta pemimpin VSTP, Semaoen, diasingkan ke Belanda. Kendatipun begitu, peristiwa tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi perjuangan kaum buruh kontemporer akan posisi mereka di dalam politik nasional bahwa buruh pernah menjadi kekuatan politik yang revolusioner.

Apakah posisi buruh akan selalu tersubordinasi di dalam politik? Apakah proses demokratisasi di Indonesia menjamin keterwakilan buruh dalam konstelasi politik nasional? Tulisan ini hendak melihat kemungkinan-kemungkinan jalan perjuangan politik kontemporer dalam konstelasi politik nasional dengan melihat dinamika perjuangan kaum buruh itu sendiri di dalam serikat dan aliansi serikat buruh nasional.

Mau tidak mau dan suka tidak suka, kaum buruh harus terus berhadapan dengan kapitalisme global yang menuntut buruh selalu dalam kondisi yang minim upah akibat terus berkembangnya proses globalisasi produksi. Sudah menjadi logika kapitalisme bahwa untuk menciptakan keuntungan maka proses produksi haruslah efisien. Upah buruh yang murah adalah jalan... selanjutnya....  BACA DISINI

Tesis I: Tidak Ada Kemerdekaan Berdiskusi di Indonesia

Sembilan contoh kasus ini adalah pembuktian dari Tesis I:

Pada tanggal 22 Mei 2006, seminar bertajuk ‘Menggugah Memori Menggapai Rekonsiliasi Memperkuat NKRI’ yang mengumpulkan para perempuan yang kebanyakan mengalami kekerasan terkait statusnya sebagai mantan anggota PKI dan Gerwani, yang digelar Institute for Culture and Religion Studies (Incres) di Jalan Brantas, Bandung, dibubarkan sejumlah ormas kepemudaan seperti PAGAR (Persatuan Anti.. selanjutnya KLIK DISINI

Dalam pernyataan bersama SP/SB tergabung FBN (KSPSI, KSBSI, KSPI, FSP BUMN dan Sarbumusi) dan Apindo, dinyatakan bahwa FBN ini pemangku kepentingan (stake holder) dalam pembangunan hubungan industrial. Mereka (sic!) menyadari bahwa pertumbuhan usaha... lengkapnya KLIK DISINI

Akan tetapi, kita bukanlah sekelompok avonturis atau petualang ultra-kiri yang setiap harinya meneriakkan slogan “Mogok!”, seakan-akan pemogokan adalah sesuatu yang sakral dan keramat, yang akan menyelesaikan semua permasalahan buruh. Mogok adalah sebuah senjata, dan kita harus memahami seluk-beluknya dan bagaimana menggunakannya. Seperti halnya seorang prajurit, sebelum pergi perang ia harus terlebih dahulu memahami senjata (pistol, senapan, granat, dll.) yang akan digunakannya: bagaimana merakitnya, bagaimana menggunakannya... lebih jelasnya BACA DISINI

Sebab pada faktanya semua perangkat, mekanisme, instrumen hukum plus aparatnya memang mengabdi sesungguhnya bukan bagi kepentingan dan kebaikan nasib buruh. Sangat sering nasib buruh tak kunjung jelas dan di kalahkan dalam perjalanan penanganan oleh perangkat proses yang di siapkan oleh negara saat ini.

Pada dasarnya Globalisasi adalah “mencari kehidupan yang lebih baik“, tetapi justru dampak globalisasi di negara berkembang sekarang ini menjadi menderita dan rusaknya alam yang parah, angka kemiskinan yang tetap tinggi atau cenderung meningkat, serta semakin merebaknya kejahatan oleh kelompok elit karena pada dasarnya... selanjutnya KLIK DISINI

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Kacung Marijan menyatakan saat ini ada sebanyak 2.632 warisan budaya tidak benda yang terdaftar. Selanjutnya mulai tahun ini dibentuk tim untuk melihat kembali 2632 warisan budaya satu per satu untuk ditetapkan.

“Pada tahun ini ada 66 warisan budaya tidak benda yang ditetapkan termasuk seni Mendu,” sebutnya saat.... selengkapnya silahkan KLIK DISINI

Permintaan kepada presiden ini disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap bersama forum peduli Sumartini yang ditandatangani Wakil Bupati Sumbawa, Arasy Muhkan, Ketua DPRD Sumbawa, Farhan Bulkiyah dan pihak Disnakertrans Sumbawa.

Turut menandatangani pernyataan sikap tersebut, Ketua KPTKI, Yani Sagaroa, Ketua SBMI Wilayah NTB, Nisma Abdullah, Kordinator LPBMI... Selanjutnya KLIK DiSINI