Amnesty mengatakan agen perekrutan menahan dokumen mereka dan mengenakan biaya mahal untuk pengiriman ke Hong Kong dengan iming-iming gaji tinggi.

Dari sekitar 300.000 pembantu rumah tangga di Hong Kong, sekitar setengahnya berasal dari Indonesia dan hampir semuanya perempuan.

Mereka dieksploitasi dalam "kondisi kerja paksa," kata Amnesty.

Laporan Amnesty ini muncul tidak lama setelah pasangan suami istri di Hong Kong September lalu dipenjara karena menyiksa pembantu rumah tangga asal Indonesia.

Temuan organisasi hak asasi ini dilakukan berdasarkan 97 wawancara dengan pembantu rumah tangga di Indonesia dan juga di Hong Kong.

Amnesty dalam laporannya mengutip salah seorang perempuan yang bercerita tentang pengalamannya saat bekerja.

'Digigit anjing'

"Sang istri secara fisik menganiayaku secara rutin. Ia memotong paksa rambutku dengan alasan rambut saya jatuh ke makanan mereka, namun ini aneh karena saya tidak memasak untuk mereka," kata perempuan berinisial NS berusia 26 tahun itu.

"Pernah sekali ia memerintahkan kedua anjingnya untuk mengigit saya. Ada sepuluh bekas gigitan di badanku ... ia merekamnya di telepon genggamnya, dan ia terus menonton ulang sembari tertawa," tambahnya.

Amnesty mengatakan banyak pembantu rumah tangga yang mengalami penyiksaan fisik dan seksual, tidak mendapatkan makanan cukup serta bekerja dalam waktu lama, dengan gaji sedikit.

Menanggapi laporan itu, konsulat Indonesia di Hong Kong mengatakan "perlindungan warga Indonesia di laur negeri adalah prioritas pemerintah Indonesia".

"Kami berkomitmen penuh untuk melakukan hal itu dengan segala cara dan sumber daya," tambah konsulat.

Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja Hong Kong mengatakan mereka berkomitmen "melindungi hak" pembantu rumah tangga Indonesia.

"Pelanggaran apa pun dengan bukti yang cukup akan ditindak," kata Departemen Tenaga Kerja dalam satu pernyataan.

Dalam demonstrasi di Hong Kong itu mereka merilis sejumlah foto memperlihatkan beberapa pekerja mengalami luka di tubuh akibat dipaksa kerja berat dalam jangka waktu lama di pabrik pembuatan komputer tablet Apple di Hezhou, China, seperti dilansir surat kabar Daily Mail, Selasa (26/11).

Para demonstran itu juga menuding perusahaan pemasok perangkat Apple di Hong Kong Biel Crystal melanggar aturan perusahaan bagi buruh.

"Pada musim panas tahun ini SACOM mengadakan penyelidikan tentang kondisi para buruh Apple di Hong Kong dan menemukan banyak penganiayaan dan pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan China," kata pernyataan di situs SACOM.

Mereka menyatakan para pekerja itu dipaksa menandatangani surat kontrak kerja kosong dan dipaksa bekerja sebelas jam sehari, tujuh hari dalam sepekan dan hanya diberi libur 24 jam di akhir bulan.

SACOM menuding para pekerja juga tidak diberi kompensasi atau imbalan yang adil. Mereka juga menyatakan sudah ada lima kasus bunuh diri sejak pabrik itu berdiri pada 2011.

Perusahaan Biel Crystal di Hong Kong dilaporkan memproduksi 60 persen produk Apple layar sentuh.

Menurut situs Biel Crystal, perusahaan itu mempekerjakan lebih dari 60 ribu buruh dan memiliki 15 jenis produk. (merdeka)

"Yang kami survei adalah pengguna layanan publik, apa pengalaman dan potensi integritas yang dipandangnya pada instansi tertentu," ujar Direktur Penelitian dan Pengembangan Roni Dwi Susanto dalam jumpa pers di KPK, kemarin.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan secara keseluruhan Indeks Integritas Nasional tahun ini naik ketimbang tahun lalu. Tahun ini, Indeks Integritas Nasional mencapai nilai 6,80, terkerek dari nilai 6,37 pada 2012.

Tolok ukur yang dipakai dalam survei ini antara lain jumlah dan frekuensi gratifikasi, keterlibatan calo, kepraktisan standar operasional, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi yang ada di kementerian dan lembaga yang diteliti. KPK juga memantau penilaian publik terhadap keadilan dalam layanan, tingkat upaya antikorupsi, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Menurut Roni Dwi Susanto, rendahnya skor instansi yang menempati posisi bawah berarti masih ada layanan publik yang buruk di lembaga itu. Misalnya, aparatnya masih meminta suap ketika masyarakat berurusan dengan instansi tersebut. "Ini artinya, kita masih harus memperkuat sistem untuk mencegah korupsi," ucapnya. Roni mengatakan, dari 20 lembaga di tingkat pusat yang disurvei komisi antirasuah, semuanya melewati angka 6 yang dipasang sebagai standar minimal.

Tahun berikutnya, kata Roni, KPK akan memperbaiki metodologi survei. Yakni dengan mengurangi nilai instansi yang terkena kasus korupsi. Dengan begitu, nilai akan lebih mencerminkan kondisi riil integritas lembaga tersebut.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Noviendi Makalam enggan berkomentar. "Tahu survei itu saja tidak," ujar dia ketika dihubungi Tempo, kemarin. Sedangkan Toha Almansur, juru bicara BNP2TKI, menyatakan tak berwenang mengomentari survei KPK itu. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat tak menjawab telepon maupun pesan pendek yang dikirim Tempo. 

Peringkat Integritas Lembaga Versi KPK

Urutan Lembaga Skor 2012 Skor 2013

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan 7,24 7,69

2. Kementerian Lingkungan Hidup 6,69 7,64

3. Rumah Sakit Fatmawati * 7,58

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal 7,29 7,57

5. Kementerian Pertanian 6,82 7,49

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7,43 7,46

7. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo * 7,45

8. Kementerian Kesehatan 7,07 7,41

9. Kementerian Komunikasi dan Informatika 6,38 7,41

10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,79 7,40

11. Kementerian Keuangan * 7,38

12. Kementerian Perindustrian 6,66 7,32

13. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 6.58 7,31

14. Kementerian Perdagangan 7,03 7,28

15. Kementerian Luar Negeri * 7,24

16. Kementerian Perhubungan 6,67 7,23

17. Kementerian Kehutanan 5,55 7,19

18. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,89 7,12

19. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 6,87 7,09

20. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif * 6,88

* Tidak diteliti dalam Survei Integritas Sektor Publik 2012

Data Komisi Pemberantasan Korupsi

Pertama, pendekatan Marxisme Klasik memandang media cenderung dimonopoli oleh kapitalis, yang penanganannya dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional untuk memenuhi hasrat kelas tersebut. Para kapitalis melakukan hal tersebut untuk mengeksploitasi pekerja budaya dan konsumen secara material demi memperoleh keuntungan yang berlebihan Pemikiran dasar teori inilah yang kemudian mendorong lahirnya teori-teori lain seperti Teori Ekonomi Politik, Teori Kritis dan Teori Hegemoni Budaya.

Kedua, Pendekatan Hegemoni Media, Teori ini lebih menekankan pada ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para kelas pekerja. Sehingga, upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk... lengkapnya KLIK DISINI

Ini adalah peristiwa yang sangat layak diingat di dalam sejarah Indonesia mengingat pada kesempatan itulah muncul sebuah bentuk organisasi modern pertama yang memiliki massa begitu banyak yang secara terang-terangan berani menyuarakan pendapat mereka. Peristiwa pemogokan tersebut memang gagal dan mengakibatkan ribuan buruh dipecat dan digantikan dengan yang baru serta pemimpin VSTP, Semaoen, diasingkan ke Belanda. Kendatipun begitu, peristiwa tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi perjuangan kaum buruh kontemporer akan posisi mereka di dalam politik nasional bahwa buruh pernah menjadi kekuatan politik yang revolusioner.

Apakah posisi buruh akan selalu tersubordinasi di dalam politik? Apakah proses demokratisasi di Indonesia menjamin keterwakilan buruh dalam konstelasi politik nasional? Tulisan ini hendak melihat kemungkinan-kemungkinan jalan perjuangan politik kontemporer dalam konstelasi politik nasional dengan melihat dinamika perjuangan kaum buruh itu sendiri di dalam serikat dan aliansi serikat buruh nasional.

Mau tidak mau dan suka tidak suka, kaum buruh harus terus berhadapan dengan kapitalisme global yang menuntut buruh selalu dalam kondisi yang minim upah akibat terus berkembangnya proses globalisasi produksi. Sudah menjadi logika kapitalisme bahwa untuk menciptakan keuntungan maka proses produksi haruslah efisien. Upah buruh yang murah adalah jalan... selanjutnya....  BACA DISINI

Tesis I: Tidak Ada Kemerdekaan Berdiskusi di Indonesia

Sembilan contoh kasus ini adalah pembuktian dari Tesis I:

Pada tanggal 22 Mei 2006, seminar bertajuk ‘Menggugah Memori Menggapai Rekonsiliasi Memperkuat NKRI’ yang mengumpulkan para perempuan yang kebanyakan mengalami kekerasan terkait statusnya sebagai mantan anggota PKI dan Gerwani, yang digelar Institute for Culture and Religion Studies (Incres) di Jalan Brantas, Bandung, dibubarkan sejumlah ormas kepemudaan seperti PAGAR (Persatuan Anti.. selanjutnya KLIK DISINI

Dalam pernyataan bersama SP/SB tergabung FBN (KSPSI, KSBSI, KSPI, FSP BUMN dan Sarbumusi) dan Apindo, dinyatakan bahwa FBN ini pemangku kepentingan (stake holder) dalam pembangunan hubungan industrial. Mereka (sic!) menyadari bahwa pertumbuhan usaha... lengkapnya KLIK DISINI

Akan tetapi, kita bukanlah sekelompok avonturis atau petualang ultra-kiri yang setiap harinya meneriakkan slogan “Mogok!”, seakan-akan pemogokan adalah sesuatu yang sakral dan keramat, yang akan menyelesaikan semua permasalahan buruh. Mogok adalah sebuah senjata, dan kita harus memahami seluk-beluknya dan bagaimana menggunakannya. Seperti halnya seorang prajurit, sebelum pergi perang ia harus terlebih dahulu memahami senjata (pistol, senapan, granat, dll.) yang akan digunakannya: bagaimana merakitnya, bagaimana menggunakannya... lebih jelasnya BACA DISINI

Sebab pada faktanya semua perangkat, mekanisme, instrumen hukum plus aparatnya memang mengabdi sesungguhnya bukan bagi kepentingan dan kebaikan nasib buruh. Sangat sering nasib buruh tak kunjung jelas dan di kalahkan dalam perjalanan penanganan oleh perangkat proses yang di siapkan oleh negara saat ini.