Pageh mengaku baru menerima surat dari KBRI Colombo di Sri Lanka yang meminta agar permasalahan TKI Spa asal Bali yang bekerja di sana segera diselesaikan. Pasalnya, dari 1.400 TKI Spa asal Bali yang bekerja di sana hanya ratusan orang saja yang diberangkatkan secara resmi. 

"Itu artinya 1.000 lebih TKI spa di sana ilegal. Permasalahan ini tentu harus segera diselesaikan," kata Pageh di Denpasar, Selasa 12 Februari 2013.

KBRI Colombo meminta agar permasalahan TKI spa di sana dituntaskan, utamanya menyangkut nasib 1.000 lebih TKI spa asal Bali yang bekerja di sana secara ilegal. Menurutnya, diperlukan upaya-upaya diplomatik dalam rangka menjamin perlindungan TKI spa di luar negeri. Dan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KBRI Colombo.

"Rencananya tanggal 22 Februari ini utusan dari KBRI Colombo akan ke BP3TKI Denpasar guna mendapatkan data terkini tentang pengiriman TKI dan diskusi upaya apa yang dihadapi," ujarnya.

Ribuan TKI ilegal itu diberangkatkan secara mandiri atau perseorangan dengan cara hearing partner atau pengiriman TKI perseorangan dengan menggunakan calo. Mereka berangkat tidak melalui lembaga resmi (PPTKIS) yang ditunjuk pemerintah.

Ujungnya, hak-hak para TKI ini tidak terjamin. Pengguna jasa para TKI pun tidak punya kewajban yang mengikat untuk memberi perlindungan dan hak-hak para TKI itu.

Selama ini, ucap Pageh, KBRI Colombo kesulitan membela hak-hak para TKI spa ilegal itu. Para TKI pun kerap menjadi objek eksploitasi dan hak-haknya dikebiri.

"Selama ini penganiayaan kepada para TKI spa memang tidak ada. Tetapi hak-hak mereka dikebiri misalnya visa perjanjian kerjanya di sana diganti lagi. Mereka kerap dipekerjakan lewat jam kerja, tetapi tidak diberikan upah lebih. Hal-hal seperti itu merupakan bentuk eksploitasi," paparnya.

Menyikapi permasalahan itu, ke depan Pageh akan mem-black list perusahaan yang ada di Sri Lanka yang mengebiri hak-hak TKI spa dari Bali. Artinya, perusahaan itu tidak boleh lagi merekrut TKI spa asal Bali dan BP3TKI tidak akan mengeluarkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

Selain itu, untuk menertibkan pengiriman TKI mandiri ini, ke depan lembaga yang menempatkan TKI ini harus memiliki legalitas. "Namun itu masih menunggu keputusan gubernur tentang pendataan kartu penempatan TKI spa yang diberikan kepada pelatihan spa yang ada di Bali. Kami akan mengirimkan surat dan form yang isinya peryataan pemerintah tentang pengaturan TKI spa," kata Pageh. (VIVAnews)

.

Dilansir laman BBC, Sabtu 16 Februari 2013, demonstrasi ini dipicu laporan kebijakan pemerintah yang memprediksi separuh dari 6,9 juta penduduk Singapura di tahun 2030 merupakan kaum pendatang. Seorang demonstran terlihat membawa poster bertuliskan "Singapura untuk warga Singapura."

Banyak warga asli menyalahkan kaum pendatang sebagai penyebab naiknya harga properti dan biaya hidup di Singapura. 

Unjuk rasa yang dilakukan selama tiga jam itu merupakan unjuk rasa terbesar yang pernah terjadi di Singapura, mengingat pemerintah di negeri singa ini memberlakukan kontrol sosial yang ketat dan intoleran terhadap perbedaan pendapat. 

Warga berdemontrasi di tengah-tengah hujan deras di sebuah tempat parkir yang dikenal bernama "Speakers Corner". Mereka diizinkan berdemonstrasi hanya dikawal oleh petugas kepolisian berpakaian preman. 

Dalam aksi protesnya, warga Singapura menyuarakan ketidakpuasan mereka atas kebijakan Partai Aksi Rakyat (PAP) selaku partai berkuasa atas kebijakan imigrasi yang mereka terapkan. 

"Para pengunjuk rasa di sini ingin menunjukkan kepada partai pemerintah, bahwa mereka tidak lagi takut dan tidak ingin bersembunyi di balik media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah," ujar koordinator unjuk rasa yang juga mantan kandidat parlemen dari kalangan oposisi, Gilbert Goh. 

Penurunan Tingkat Kelahiran 

Pemerintah Singapura mengatakan bulan lalu bahwa populasi penduduk di negara bekas jajahan Inggris itu akan mengalami kenaikan 30 persen, antara 6,5 juta dan 6,9 juta orang, di mana pendatang berjumlah 45%. 

Pihak imigrasi diketahui sedang mencari cara meningkatkan jumlah angka kelahiran sekaligus memperlambat penuaan populasi. Hal ini diperlukan untuk menyeimbangkan jumlah penduduk asli Singapura dengan pendatang yang bertujuan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

"Jika kita tidak segera mengatasi tantangan demografis ini, maka kita berpotensi menjadi populasi abu-abu di mana lebih banyak kaum lansia yang kehilangan vitalitas dan semangat. Sementara kaum muda kita meninggalkan berbagai peluang di mana pun," tulis salah satu bagian di makalah pemerintah yang berjudul "A Sustainable Population for a Dynamic Singapore". 

Masih tertulis di makalah tersebut, jika terlalu banyak imigran dan pekerja asing di Singapura, maka hal itu dapat melemahkan identitas nasional dan rasa kebersamaan warga asli karena mereka merasa sesak di negeri sendiri. 

Menurut data yang dikutip BBC, total angka kelahiran penduduk Singapura hanya 1,2, yang berada di bawah jumlah populasi penduduk dan telah berlangsung selama tiga dekade. Hal ini menimbulkan kekhawatiran jumlah penduduk asli Singapura akan menyusut di beberapa tahun mendatang.(VIVAnews)

Ia mengatakan, semua TKI yang dideportasi awalnya masuk secara resmi ke Malaysia, namun sebagian tidak mengurus perpanjangan izin kerja dan dokumen lain sehingga mereka dideportasi.

Pemerintah Malaysia setiap tahun mendeportasi sekitar 15.000-20.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mayoritas para TKI ini banyak berasal dari Provinsi NTT. NTB, dan Jawa Timur. (Ant)

Meski sudah 2 bulan kabar duka tersebut diterima keluarganya, namun jenazah korban belum dipulangkan ke kampung halamannya. Janji PJTKI untuk segera memulangkan jenazah korban, ternyata hanya isapan jempol belaka. Keluarga berharap pemerintah membantu mengupayakan pemulangan jenazah korban.

Tidak adanya kepastian kepulangan jenazah Sairoh, membuat ibu kandung dan suaminya terus diselimuti perasaan duka. Warsih, ibu Sairoh mengaku selalu teringat wajah anaknya yang sangat berbakti. Dia ingin melihat jenazah anaknya jika benar anaknya telah meninggal karena sakit. Demikian pula yang dirasakan oleh Kasnali, suami Sairoh.

Menurut Kasnali, janji PJTKI untuk segera memulangkan jenazah Sairoh ternyata hanya isapan jempol belaka. Meski sudah memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta PJTKI, namun hingga saat ini belum juga ada kepastian kapan jenazah istrinya akan dipulangkan. PJTKI beralasan jenazah sedang diautopsi agar penyakitnya tidak menular.

Sairoh berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2010 melalui PJTKI PT Agesa Asa Jaya di Manggarai, Jakarta. Tekad Sairoh ke Arab Saudi selain untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, juga untuk mewujudkan cita-citanya memperbaiki rumah orangtuanya yang sudah rusak parah dan hampir ambruk. 

Sairoh juga berkeinginan mencari biaya operasi katarak untuk ibunya. Karena itulah Sairoh tak pernah terlambat mengirim uang ke keluarganya. Namun sebelum cita-cita luhurnya terwujud, Sairoh dilaporkan meninggal karena flu babi. Keluarga berharap pemerintah membantu mengupayakan kepulangan jenazah Sairoh. (liputan6)

"Bagaimana dia bisa masuk ke kapal itu? Padahal, untuk keluar itu harus sesuai izin syahbandar pekerja kelautan," kata Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Hanafi, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (11/2/2013). 

Hanafi mengatakan setiap pelaut yang akan bekerja di luar negeri itu harus melalui prosedur utama punya Buku pelaut dan Perjanjian Kerja Laut. Tujuannya, agar si pelaut bisa mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah.

Sebagai satu-satunya organisasi bidang TKI pelaut, KPI siap membantu pemerintah dalam pemberantasan agen-agen yang tidak terdaftar dalam BNP2TKI. Hal senada disampaikan Ketua Bidang Organisasi, Sejahtera, dan Legal KPI, Hedison Hutasoit. 

Menurut Hedison, setiap TKI pelaut yang dikirim melalaui agen yang tidak terdaftar di BNP2TKI bisa diperkarakan dengan tindak pidana. UU No. 17 pasal 145 berbunyi setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

"Sijil ini adalah surat perjanjian kerja laut yang dilakukan pelaut dan perusahaan dan diakui oleh syahbandar. Nah kasus di kapal Shens 101/Rusia agen itu tidak membawa perjanjian ke syahbandar untuk disahkan, dan ini penjualan manusia, jelas Hedison. (liputan6)

"Kami terkejut. Tidak ada berita apa-apa. Tidak ada masalah dengan keluarga," kata kakak Muntianah, Zubaidi kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Zubaidi menuturkan, kabar duka itu disampaikan pihak agen penyalur kerja Muntianah pada Kamis 7 Februari lalu. Padahal, beberapa hari sebelum meninggal, Muntianah masih sempat berkomunikasi dengan keluarga, yakni pada Selasa 5 Februari malam dan Rabu 6 Februari malam.

"Dia mengeluh sakit pada kami. 'Bu, tolong, bu. Doakan saya kuat,' Mungkin karena capek, lalu dikasih obat sama majikannya. Tapi, jantungnya panas jadinya," ucap Zubaidi.

"Kenapa enggak dibawa ke rumah sakit? Kan asuransi ada. Saya dengar, majikannya pekerjaan kayak dokter sampingan gitu, kayak punya pengetahuan obat gitu," sambung Zubaidi.

Sehari-harinya, lanjut dia, Muntianah tidak hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi dipekerjakan juga untuk mengurus 12 kamar kos dan kebun sayur yang dikelola majikannya. Muntianah juga pernah mengeluh, sudah setahun ini majikannya sering mengomelinya.

"Majikannya memang sering ngomel, sering marah di tahun-tahun akhir. Mungkin ada kerjaan yang kurang pas. Dia juga mengeluh sama keluarga, enggak bisa pulang. Kalau pulang, susah. Paspornya ditahan majikan," ucapnya.

"Khawatirnya saya, terakhir dia disuruh ngobatin itu kebun. Tapi hasil kerjaannya kurang pas. kayaknya saya, dia dibikin sakit majikannya. Obatnya bukan obat yang sebenarnya," imbuhnya.

Hingga kini, Zubaidi masih tidak percaya jika adik tercintanya dikatakan bunuh diri. Oleh karenanya, dia telah melaporkan kejadian ini ke BNP2TKI pada Selasa 12 Februari lalu. "Dia mengeluh, bukannya stres. Kami ingin keadilan ditegakkan."

Sementara, pihak agen penyalur Muntainah, PT Graha Cipta Utama masih belum bisa memastikan penyebab kematian warga Desa Jeragung, Demak, Jawa Tengah itu. Pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari kepolisian Taiwan.

"Kami masih belum tahu penyebab pastinya. Baru olah TKP. Saya enggak bisa tahu kondisi seperti apa di sana. Kami masih menunggu hasil otopsi," ucap pengurus PT Graha Cipta Utama Fani. (liputan6)

 

"Sebenarnya ada 104 TKI, akan tetapi baru berhasil dipulangkan 82 orang, sisanya masih dilakukan harus hadir di mahkamah untuk memberikan kesaksian terkait kasus tersebut di sana," kata Tatang Budi Utama Rajaq, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Pada Kemenlu RI kepada Okezone, Senin (28/1/2013).

 

Tatang mengatakan bahwa ke 82 WNI/TKI yang sudah berhasil dipulangkan hari ini merupakan TKI yang berhasil dibebaskan dari tindak kejahatan penjualan orang oleh pihak kepolisian IPPD Cheras dan Imigrasi Port Klang, Selangor, Malaysia yang ditindak lanjuti oleh KBRI Kuala Lumpur.

 

Mereka dipekerjakan di Malaysia dan rencananya akan diberangkatkan kembali ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa melalui proses perekrutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Dikatakan Tatang, ke-82 TKI korban TPPO berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah dan Jawa Timur.

 

“Pembebasannya pada 1 Desember 2012 saat pihak Imigrasi melapor ke KBRI Kuala Lumpur bahwa diselamatkan 104 Tenaga kerja asing di mana 93 di antaranya WNI yang direkrut oleh agen setempat bernama AP Sentosa. Lalu kembali diselamatkan 11 TKI yang disekap di apartemen di Bukit Jalil, Kuala Lumpur," terangnya.

 

Para TKI korban TPPO ini berangkat tanpa dokumen resmi dari pihak pemerintah. Rencanaya para TKI ini akan dikirim ke Timur Tengah dimana negara ini sudah tidak lagi menjadi tujuan penempatan TKI karena adanya moratorium dikarenakan situasi politik domestik yang tidak kondusif. 

“Permasalahan TKI yang paling fundamental adalah perlindungan, ” ujar Sekjen Forkantara Taufan Hunneman dalam jumpa persnya di Jakarta, Selasa (29/1).

Perlindungan TKI lanjut Taufan, meliputi aspek perlindungan sejak proses pemberangkatan, pengiriman, penempatan di berbagai negara, hingga kembali ke tanah air. Sudah seharusnya setiap TKI di luar negeri mendapat perlindungan asuransi.

“Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan sudah seharusnya berbenah diri, terutama dalam melakukan perlindungan TKI sesuai amanat undang-undang,” tandas Taufan.

Bila tidak serius, tambahnya, akan berdampak pada banyaknya TKI bermasalah di luar negeri. Sebab, mereka berangkat tidak disertai dokumen resmi dan perlindungan asuransi. Tidak heran, baru berangkat beberapa pekan saja banyak dari mereka yang sudah dipulangkan ke tanah air. 

“Periode kepulangan 2011 ada 286 TKI dan periode 2012 ada 773 TKI yang bermasalah dan tidak dilindungi asuransi, ” cetusnya.

Sementara, Kores Tambunan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja BNP2TKI agar bisa bekerja seperti diamanatkan undang-undang. “BNP2TKI tidak hanya melakukan pengiriman TKI saja, melainkan bertugas dengan prioritas melakukan perlindungan TKI agar mereka bisa selamat hingga kembali ke tanah air,” pungkasnya. (okezone)

Taufan menegaskan, perlindungan terrrhadap TKI masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sesuai amanat konstitusi.

“Kinerja BNP2TKI sebagai Lembaga negara yang melakukan penempatan dan perlindungan TKI belum berfungsi dengan baik,” sesalnya.

Ke depannya, Taufan berharap, BNP2TKI bisa mejadi lembaga alternatif perlindungan TKI, tidak justru menimbulkan banyak macam masalah. Taufan menyarankan agar pengelolaan BNP2TKI ditinjau kembali. Bila perlu ditempatkan di bawah Kementerian Tenaga Kerja.

“Bila BNP2TKI raportnya merah, sudah sepatutnya dievaluasi serius oleh presiden dan fungsinya bisa ditempatkan di bawah kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, ” terang dia.

Menurut Taufan yang juga Sekertaris Jenderal Forum Advokat Nusantara (Forkantara), kesalahan fatal BNP2TKI antara lain fungsi pengawasan system IT yang tidak komperhensif, pengawasan dari proses rekerutmen hingga keberadaan TKI di luar negeri, KTKLN yang seharusnya menjadi katalisator meminimalisir masalah dan memaksimalkan fungsi perlindungan. Namun faktanya, masih maraknya pemegang kartu KTKLN yang tidak berasuransi.

“Fenomena itu bisa dilihat dengan banyakanya klaim-klaim dari para TKI, yang kemudian mereka tidak terdaftar sebagai pemegang polis asuransi, ” ungkapnya. (okezone)