"14 tahun reformasi tidak ada apa-apanya dan gagal karena kesejahteraan terhadap rakyat tidak diterima," ungkap Adi Wibowo, juru bicara Sekber Buruh kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/5/2012).

Adi berharap, demokratisasi bisa dijalankan tanpa embel-embel. Menurutnya, demokratisasi berjalan ketika ada rakyat yang ingin hak-haknya dipenuhi oleh negara.

Dia pun meminta setiap serikat buruh yang ingin melakukan aksi demonstrasi, seharusnya tidak perlu dihalang-halangi karena mereka menuntuk hak berdasarkan undang-undang. "Tapi, pemerintah dan anggota dewan yang membuat UU itu melakukan dengan sepenuh hati," terangnya.

Dikatakannya, UU Nomor 13 tahun 2003 di dalamnya ada perlindungan terhadap serikat buruh. Tapi ketika serikat buruh ditindak oleh perusahaan, negara tidak hadir di situ. Kemudian, di sektor agraria, ketika tanah-tanah rakyat dirampas, negara tidak hadir di situ, tetapi justru melindungi perusahaan besar dan mengamini perampasan tanah tersebut.

Sementara itu, proteksi hasil-hasil pertanian dalam negeri juga tidak ada, sehingga serangan pruduk-produk asing masuk secara luar biasa dan membabi buta. Jelas itu bisa menghancurkan ekonomi rakyat.

Perlu diketahui, massa Sekber Buruh sekira ratusan orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR dengan menggunakan kaos dan ikat kepala serba merah menyatakan enam tuntutan, antara lain :

Pertama, menolak dan akan melawan politik upah murah dan sistemoutsourcing. Kedua, menolak upaya pencabutan subsidi (BBM, TDL, dan lain-lain). Ketiga, menuntut diturunkannya harga-harga kebutuhan pokok rakyat.Keempat, menuntut pendidikan gratis dan menolak RUU pendidikan Tinggi.Kelima, menuntut dicabutnya seluruh UU Anti Demokrasi. Keenam, menuntut dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM.

Khusus di Semarang, Keyko memiliki wakil bernama Nugroho Tjahajono Budiono alias Dion (36). Laki-laki ini yang mengendalikan distribusi 600 gadis ke pelanggan hingga mengatur pendapatan, termasuk mendistribusikan ke Keyko.

"Dion mempunyai daerah operasi di Semarang sedangkan Lanny dan Gloria pegang wilayah Surabaya," kata penyidik dari Polrestabes Surabaya, Inspektur Satu Solikin Ferry, Selasa (11).

Selain Semarang, Keyko juga punya perwakilan germo di Surabaya, Malang, Jakarta, Banjarmasin. Itu sebabnya, para pelanggannya bisa dengan mudah memesan "ayam" Keyko jika sedang dinas di kota-kota tersebut. Tinggal kontak, seorang wanita cantik langsung meluncur ke tempat yang diinginkan pelanggan.

Saat berada di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (11/9), Dion menagku belum pernah bertemu dengan bosnya, Keyko. Di kantor polisi itulah, kali pertama Dion-Keyko bertatap muka, meski sudah bekerja sama sejak dua tahun lalu.

"Baru pertama ini Keyko bertemu langsung dengan ketiga anak buahnya tersebut, kendati sudah dua tahun terakhir mereka bekerja sama," kata Pjs Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya, Iptu MS Fer.

Jaringan bisnis seks Keyko yang dikelola berdasarkan koneksi BlackBerry Messenger (BBM) memang memungkinkan antara satu anggota dengan anggota lainnya tidak pernah saling bertemu.

Semua transaksi berdasarkan komunikasi lewat perangkat elektronik, pun demikan cara pembayarannya juga mengandalkan transfer antar rekening dan via internet banking.

"Saya tidak pernah bertemu dengan Keyko sebelumnya, meskipun sejak dua tahun lalu saya sudah sering berkomunikasi dengan dia," kata Dion, sub germo jaringan Keyko di Semarang.

Menurut Dion, nama Keyko sudah terkenal dari mulut ke mulut. Sebelum berhubungan dengan Keyko, Dion telah berusaha mencari informasi tentang sosoknya. "Akhirnya saya mendapat PIN BB-nya dari teman saya, sejak itu kami terus berkomunikasi," kata Dion.

Dasar kerjasama keduanya adalah saling percaya. Ketika Keyko menggunakan jasa Dion, maka penghasilan dibagi tiga. Sedangkan jika Dion yang langsung mendapat pelanggan, maka penghasilan dibagi dua dengan gadis PSK-nya.

Dion mengaku sering bekerjasama dengan Keyko, karena nama besar ibu dua anak itu. Sehingga Dion tidak kesulitan untuk mencari pelanggan papan atas. Dion mengaku memiliki 600 anak buah di Semarang, dan bisa ke dipanggil ke beberapa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai pesanan yang diterima Keyko.

Dari sumber kami di Mapolrestabes Surabaya mengungkapkan, hubungan bisnis Keyko dan pelanggannya terjalin sangat erat, sampai-sampai di antara bos dan petinggi itu bersusah payah menyelamatkan Keyko dari jerat hukum. Keyko diamankan polisi dari rumahnya di Bali beberapa hari lalu, dan kemudian ditahan di Mapolrestabes Surabaya sejak Senin (10/9/2012).

"Sejumlah orang (termasuk pejabat) berusaha melobi (polisi) agar kasus Keyko tidak berlanjut, tetapi kami tetap memprosesnya," kata sumber tersebut.

Sebagai bukti Keyko memiliki ratusan pelanggan, saat berada di Mapolresta Surabaya, masih banyak pesan singkat (SMS) dan BBM yang masuk di telepon selulernya. Rupanya para pelanggan itu belum tahu Keyko sudah tertangkap.

Isi pesannya pun beraneka ragam, mulai sekadar menanyakan kabar hingga bertanya apakah ada `barang baru' "Kemarin saja terdapat ratusan SMS dan BBM yang masuk ke BB Keyko," kata seorang penyidik.

Dalam pemeriksaan, Keyko mengaku memiliki 1.800 anak buah gadis panggilan. Suatu jumlah yang sangat fantastis. Angka itu cukup masuk akal karena Keyko menjalankan bisnis ini dengan memanfaatkan kejangihan perangkat komunikasi. Sehingga Keyko tidak perlu menampung para anak buahnya seperti dilakukan Hartono.

Rahasia kepopuleran Keyko adalah promosi yang dilakukannya melalui BlackBerry Messenger (BBM). Lewat jaringan BBM inilah Keyko memiliki banyak anak buah germo. Dan germo-germo itu mempunyai anak buah gadis panggilan.

Kepada sub germo yang ada di beberapa kota, termasuk Semarang, Keyko meminta agar disediakan gadis-gadis panggilan untuk pelanggan. Selain itu, germo-germo itu secara rutin meng-update anak buahnya pada Keyko, kemudian ditawarkan pada para pelanggannya. Keyko selalu mengupdate gadis-gadis baru dalam profile picture (pp) BlackBerry miliknya.

Keyko memang mewajibkan germo-germonya mengirimkan setiap foto gadis yang baru kepadanya. Foto-foto itu sebagian dia cetak. Karena itu saat ditangkap, petugas menemukan ribuan foto-foto gadis belia di rumahnya.

"Bila ada pelanggan yang memesan dan posisinya di Semarang, saya tinggal menelepon anak buah (sub germo) yang ada di Semarang untuk menyediakan. Banyak juga, pelanggan saya di kota itu," kata Keyko kepada wartawan.

Tarif yang ditawarkan cukup tinggi Rp 1,5 hingga Rp 5 juta. Dari tarif itu, Keyko minimal mendapat keuntungan Rp 500.000. Semua transaksi via transfer ke rekening bank atau internet banking.

Gadis yang ditawarkan Keyko, termasuk 600 gadis yang ada di Semarang, berusia antara 19 - 22 tahun yang mempunyai banyak kategori mulai dari model, mahasiswi, hingga SPG. "Keyko sangat rapi dalam menjalankan bisnisnya. Sudah satu tahun dia menjalankan bisnis ini," kata Iptu Iwan Hari, seorang penyidik kasus ini.

Proses penangkapan yang dilakukan pun berlangsung cukup menegangkan. Petugas BP3TKI yang dipimpin langsung oleh Kepala BP3TKI Manado Jeffry Sigar melakukan pengintaian di Bandara Samrat setelah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman BMI non prosedur, menggunakan pesawat Batavia Air pada siang hari.

Tersangka Neitje Karolina Meteng (49) warga Mitra akan mengantar calon BMI sampai bandara dengan menggunakan mobil sewaan DB2929AB.

Ketika calo ilegal tersebut sampai di bandara, petugas BP3TKI yang dibantu oleh anggota Polsek Bandara tidak langsung menangkapnya, melainkan, menunggu calo atau yang lebih dikenal dengan sponsor, melakukan chek in terlebih dahulu. Namun agar targetnya tidak melarikan diri, terus mengikutinya.

Calo ilegal yang bernama Neitje yang tak mengetahui diikuti, setelah melapor ke loket Batavia Air, kemudian melakukan chek in untuk chek in bagi korbannya.

Setelah berhasil chek in dan keluar menuju ruang tunggu keberangkatan sebanyak enam petugas langsung menyergapnya. Petugas menanyakan identitasnya, dan tujuan melakukan chek-in.

Pelaku rupanya tidak kehilangan akal, ia mengaku mengantar anaknya yang akan pergi ke rumah saudaranya di Batam dengan transit di Jakarta. "Ini anak saya mau pergi ke Batam ke rumah saudaranya," ujarnya kepada petugas yang menyergapnya.

"Nama KTP anak ibu?," tanya petugas lainnya.

"Ada di dalam tas, yang dimasukan ke bagasi," tuturnya mengelak.

"Benar, dia ibu kamu?" Tanya seorang petugas kepada korban yang akan dikirim ke Singapura.

Korban yang sudah ketakutan dan menangis lalu mengatakan bukan. "Bukan. dia bukan ibu saya," ungkapnya di temani sang suami yang mengantarnya.

Petugas pun kemudian langsung membawanya ke Kantor Polsek Bandara untuk diinterogasi.

Dalam pengakuannya Nietje mengungkapkan korban akan dikirim ke Singapura melalui Batam untuk dipekerjakan menjadi pembantu rumah tangga. Namun demikian mereka akan diberi pelatihan dua minggu sampai dengan satu bulan di Batam. "Paspor serta kelengkapan lainnya akan dibuat di Batam," ungkapnya.

Ia mengaku baru kurang lebih satu tahun menjadi sponsor mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri. "Saya terus terang saja, tidak pernah mencari, mereka saja yang datang," katanya.

Jika berhasil mengirim orang dari sini, saya oleh pak syarif dari perusahaan Maharani Anugerah Pekerti, selaku penyalur tenaga kerja memberikan uang Rp 4 juta. Namun Rp 2 juta akan diberikan kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Syarat yang harus dilapirkan antara lain KTP

Surat izin suami, KK, Akte Nikah. "Belum terlalu banyak saya mengirim orang dari sini, tidak lebih dari sepuluh. Dua minggu lalu, saya kirim tiga orang, namun yang satu dikembalikan karena sakit," katanya.

Kasie Perlindungan dan Pemberdayaan BP2TKI Ronny P Anis SE MSi mengatakan pelaku merupakan pemain lama yang telah diincar oleh badannya. Menurut catatan yang ada padanya telah mulai beroperasi sejak 2009. "Namun kami kesulitan menangkapnya, karena ia cukup lihai untuk menghindari aparat," ujarnya.

Modus yang biasa dilakukannya adalah mereka jika akan mengirim warga yang akan bekerja tidak langsung memberangkat sekaligus, melainkan satu atau dua orang. Hal tersebut untuk menghindari kecurigaan petugas. Seperti sekarang ini mengirim satu orang dulu.

Pelaku dikatakan ilegal, karena perusahaan yang dikatakannya tidak ada perwakilan di Sulut. Lagi pula korban tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti KTP, Paspor, namun tetap diberangkatkan.

Penangkapan yang dilakukan saat ini nantinya akan diteruskan ke BP2TKI pusat untuk ditindak lanjuti mengusut perusahaan tersebut.

Aksi itu sendiri diusung Lebih kurang 250 orang anggota dan pengurus DPC-Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC-SBMI) Kabupaten Cianjur, Prov. Jawa Barat yang rencananya akan melakukan aksi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan DPRD Kabupaten Cianjur (2/5). 

SBMI Cianjur mengatakan, mereka sengaja berkumpul dan berorasi sehari setelah perayaan Mayday yang tepat dihari Minggu kemarin (1/5) agar lebih efektif dan dapat langsung didengar oleh para petinggi Kabupaten Cianjur, khususnya Kepala Dinsosnakertrans dan DPRD Kab. Cianjur. 

Sebagai daerah pengirim Buruh Migran nomor dua terbesar di Provinsi Jawa Barat, SBMI Cianjur menilai bahwa Pemerintah Kab. Cianjur telah gagal dalam melaksanakan substansi UU RI No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dalam orasinya SBMI menilai bahwa dari aspek perlindungan, Pemkab Cianjur tidak memiliki konsep yang jelas bagaimana menangani banyaknya permasalahan Buruh Migran seperti pemalsuan dokumen, trafiking, penyekapan, penyiksaan ringan dan berat sampai kematian, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, hilang kontak, PHK sepihak, deportasi, pemerasan mulai dari bandara Soekarno-Hatta sampai ke cek point dan lain-lain yang diadukan ke bagian Perlindungan TKI Dinsosnakertrans Cianjur dan tidak mendapat respon positif seakan raib ditelan masa.

Pemkab Cianjur dituding lebih berpihak pada perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan Buruh Migran hanya dianggap sebagai “komoditas” penghasil uang. Praktek pungutan liar (pungli) untuk Rekomendasi Daerah, Identitas Diri Calon TKI yang tak jelas dasar hukumnya merajalela sehingga Pemkab Cianjur tidak berani menindak PPTKIS yang nakal.

Pemkab Cianjur dengan PPTKIS saling bergandeng tangan dalam menciptakan kemelut yang dihadapi oleh para calon BMI mulai dari perekrutan, penampungan, pelatihan, penempatan sampai kembalinya para TKI ke daerah asal. Pemkab kurang bertanggungjawab terhadap calon TKI yang diloloskan saat Rekomendasi Daerah, PPTKIS tidak bertanggungjawab saat penempatan dan kepulangan TKInya.

Disinyalir akibat praktek pungli yang dilakukan, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS, namun Pemkab Cianjur bagaikan “Macan Ompong”. Pemerintah pusat diminta agar lebih proaktif mengawasi Pemkab Cianjur dalam melaksanakan isi dari UU RI No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Jangan sebaliknya ikut bermain dan menjadi Pemain dalam perekrutan dan penempatan.

Pemerintah RI tidak bisa menghargai para “Pahlawan Devisa Negara” ini. Ketika Negara mengabaikan kewajibannya (state obligation) dalam hal pemajuan (to promote), pemantauan (to monitor) dan perlindungan (to protect), kita tidak dapat berpangku tangan begitu saja saat mengetahui situasi sosial Buruh Migran saat ini. 

Kita harus bangkit melawan segala bentuk penindasan dan kezaliman akibat kebijakan pemerintah yang tidak memihak atau peduli kepada TKI.

Selain menuntut Tedi Artiawan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Cianjur, SBMI membacakan 10 tuntutannya yakni 1. Mengamandemen UURI No.39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; 2. Pertegas Instruksi Presiden No.5/2006; 3. Segera amandemen Perda No.15/2002; 4. Pertegas wewenang antar instansi pemerintah terkait Buruh Migran; 5. Mengusut segala bentuk korupsi yang merugikan Buruh Migran; 6. Mengaudit dana perlindungan Buruh Migran; 7.Memperbaiki sistem perlindungan dan pengiriman Buruh Migran; 8.Melibatkan Serikat Buruh Migran dalam proses Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 9. Segera sosialisasikan UU, PP, Inpres dan Permenakertrans tentang Penempatan dan Perlindungan TKI; 10. Reformasi birokrasi yang tidak pro rakyat (yang tidak mampu menjalankan konsekwensi dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Usai berorasi di Kantor Dinsosnakertrans, dengan mengendarai sepeda motor dan mobil, iringan para demonstran dari SBMI Cianjur dengan tertib menuju Gedung DPRD Cianjur dan mengusung replika “mayat” untuk aksi teatrikal “pocong” di gedung dewan rakyat.

Iringan tersebut terpaksa menunggu antrian panjang saat berada di seputaran kantor Pemda Cianjur dimana sudah ada para demonstran dari aliansi lainnya yang sedang “menghangat” mengadakan aksi, namun sangat disayangkan situasi ini sempat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menyusup di iringan DPC-SBMI Cianjur dan dengan tidak bertanggungjawab menyulut keadaan menjadi lebih “panas”.

Sayangnya Polres Cianjur malah bertindak arogan ke barisan aksi SBMI dengan mengikat orang yang memperagakan pocong yang dilakoni oleh anggota SBMI dan merusak replika “mayat” yang terbuat dari bambu. 

Tak hanya sampai disitu, pihak kepolisian menyerbu masuk ke dalam mobil dan memukuli peserta demo di dalamnya dengan menggunakan bambu bekas replika. 

Akibat tindakan tersebut, delapan orang para demonstran SBMI menderita memar di tubuhnya, termasuk seorang anak kecil berumur 5 tahun yang kebetulan dibawa orangtuanya saat mengendarai mobil membawa para demonstran. Ibu anak tersebut saat ini sedang berada di luar negeri sebagai buruh migran. 

Sementara menurut Asep, Tim Advokasi DPC-SBMI Cianjur empat dari delapan korban arogansi aparat kepolisian Polres Cianjur sudah diambil visumnya.

Kejadian tersebut oleh pihak SBMI Cianjur sudah dilaporkan dan para korban sudah diperlihatkan kepada Susi, seorang anggota DPRD Cianjur dari Fraksi PDIP, Komisi IV.

Selain itu, para pendemo juga menggelar aksinya di depan gedung dewan rakyat Cianjur tersebut. Mereka meminta kepada para anggota dewan yang berkompeten agar jangan menutup komunikasi, harus membuka diri dan proaktif untuk menyelesaikan permasalahan Buruh Migran yang terjadi di Kabupaten Cianjur selama ini.

Menyikapi hal tersebut, Susi akan mempelajari kasus pemukulan terhadap para pendemo, juga aspirasi yang disampaikan oleh pihak DPC-SBMI Cianjur, demikian informasi yang berhasil dihimpun Tim Liputan SBN di Cianjur.

Sebelumnya Jumat siang (29/4) lalu SBN berkesempatan jumpa pers bersama dengan Tim Advokasi DPC-SBMI Cianjur, Asep Rudiana dan Erwin Herdiansyah, S.H. di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut SBN meminta tanggapan mengenai 7 TKI bermasalah yang dikirim oleh PT. Tenriawaru Indah Abadi (Elit) ke Kinabalu, Negara Bagian Sarawak, Malaysia pada Januari 2011 yang telah diberitakan di SBN edisi 99 dan 100.

Ketujuh nama tersebut adalah; Sopyan, Sulaeman, Abdul Rahman, M. Suganda, Kamaludin, Yana dan Ondy. Mereka meminta dipulangkan ke daerah asal karena tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh pihak perusahaan seperti; besar gaji, jenis pekerjaan, jam kerja dan fasilitas kerja serta perumahan yang mereka dapatkan tidak sesuai saat direkrut di kampungnya.

Melalui perjuangan keluarga yang cukup melelahkan diketahui bahwa mereka direkrut tanpa ada rekomendasi dari Dinsosnakertrans Cianjur, harus menyetor biaya ke petugas lapangan PT TIA (Elit) sebesar Rp.6juta, tanpa surat ijin keluarga. Saat ini Ondy masih tidak diperbolehkan pulang dari Kinabalu, Malaysia, sementara keenam rekannya sudah berada di daerah asal, Kp. Bunut, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur pada hari Jumat (22/4) lalu.

Menanggapi hal itu Asep mengatakan, Pemerintah RI harus segera memulangkan Ondy yang masih tinggal di Kinabalu, karena Ondy sudah tak tahan menjalani pekerjaan disana, dan PT. TIA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena perusahaan merekrut TKI tanpa ada rekomendasi dari pihak Pemkab Cianjur, meminta uang diluar resmi, memberi janji palsu saat perekrutan, tidak dilengkapi dokumen ijin keluarga. 

Saya katakan sistematis dan terencana karena melibatkan oknum pejabat terkait dalam sistem pemberkasan, sejak dari perekrutan hingga pemberangkatan di terminal embarkasi Soekarno-Hatta, PT. TIA (Elite) telah mengetahui secara pasti keberadaan TKI yang akan diberangkatkannya ke Kinabalu, Malaysia. 

Dalam keterangan tertulis di paspor para TKI yang dibuat oleh Dirjen Imigrasi sesuai Rekomendasi dari BNP2TKI, ke 7 TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia bekerja di sektor “Formal” sebagai Operator di kilang minyak dengan nama majikan Alpha Sierra di Kinabalu, sedangkan dokumen yang telah disiapkan leh PT. Tenriawaru Indah Abadi (Elit) ketika tiba di Malaysia adalah bekerja disektor “Informal” yaitu pertanian dengan majikannya bernama Wong Chen Nam di Sabah.

Dirut PT. Tenriawaru Indah Abadi (Elit), Dhiena Yulianti harus ditangkap dan diadili, karena telah melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 39 Tahun 2004 juga telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2,4,11,13 dan 15 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang.

Demikian juga pejabat-pejabat BNP2TKI harus diusut keterlibatannya, teristimewa Sadono selaku Direktur Perlindungan ASPAC, sebab dalam wawancara yang pernah dilakukan wartawan SBN, Sadono pernah berkata, bahwa dirinya mengetahui seluruh kegiatan pengiriman TKI secara ilegal hingga pelabuhan-pelabuhan tikus yang mereka gunakan. 

Dengan mengetahui dan membiarkan terjadinya pengiriman TKI secara ilegal tersebut, Sadono selaku Direktur Perlindugan BNP2TKI telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang terkandung dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tersebut, sebab Dept. Antar Lembaga DPP-IPI mencatat bahwa pada saat pengiriman ke 7 TKI tersebut, Malaysia tertutup (Moratorium) bagi TKI Informal.

Dengan membawa bendera, poster serta atribut lainnya, para buruh menyuarakan aspirasinya di depan Istana Kepresidenan.

Selain itu mereka membawa replika gurita berwarna oranye dalam aksi tersebut.

"Kekuasan pemerintah seperti gurita, yang mempunyai kaki sampai di pengusaha dan perusahan kami bekerja, " teriak salah satu orator aksi di atas mobil komando.

Berbagai tuntutan aspirasi mereka terdengar. Salah-satu tuntutan itu yakni, meminta pemerintah menghapuskan outsoursing.

Juri bicara aksi, Sultoni menjelaskan, sistem kapitalisme telah terbukti tidak manusiawi dan gagal mensejahterakan rakyat.

"Untuk itu kami meminta persatuan perjuangan rakyat terwujud, untuk membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia, "tuturnya.

Sultoni juga menegaskan kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono, untuk tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pantauan Seruu.com di lokasi, aksi ribuan Sekber Buruh di Istana juga dikuti oleh beberapa serikat buruh, diantaranya, Front Perjuangan Rakyat dan Aliansi Jurnalis Independen.

Selain itu, mereka juga meminta hari buruh internasional menjadi hari libur nasional. Sehingga, para buruh dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara langsung.

Hingga berita ini diturunkan, aksi ribuan buruh di depan Istana Merdeka masih terus berlangsung.

Sementara ratusan aparat kepolisian siap siaga menjaga aksi memperingati may day.